Plantari Soroti Aktivitas PT MAS Yang Resahkan Warga

0
362

Sumateranews.co.id, LAHAT- Kekhawatiran akan dampak penambangan yang dilakukan oleh PT. Muara Alam Sejahtera (MAS) kian menghantui warga Desa Telatang, Muara Maung, dan Desa Merapi Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat.

Kegiatan penambangan batubara yang menggunakan bahan peledak (blasting) mengakibatkan ratusan rumah warga yang berada di dekat penambangan itu mengalami keretakan.

Kegiatan blasting itu dilaksanakan PT. Armindo Prima Buana dan juru ledak PT. PSG di wilayah IUP PT MAS. Mirisnya walaupun banyak rumah-rumah warga yang mengalami keretakan akibat blasting tersebut, PT MAS lambat melakukan perbaikan.

Warga yang rumahnya mengalami keretakan telah menuntut kepada pihak PT . MAS selaku pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

“Belum ada perbaikan. Rumah kami yang rusak ini,” kata warga setempat yang berkonsultasi ke kantor LSM Plantari, Rabu (21/6) di Bandar Jaya.

“Kehidupan kami kian hari kian terancam sejak adanya blasting di PT. MAS Kecamatan Merapi Barat. Ratusan rumah sudah retak dan masih banyak dinamit yang telah ditanam di lokasi tambang belum diledakkan,” keluh kesahnya kepada Plantari.

Sementara itu Ketua LSM Plantari, Sanderson Syafe’i ST SH menyayangkan rusaknya ratusan rumah warga di tiga desa di Kecamatan Merapi Barat tersebut. resah karena adanya blasting PT. MAS tersebut. Terlebih PT. MAS melakukan blasting dalam skala besar. Warga pun tidak tenang dan takut rumah mereka roboh.

Sanderson menyesalkan, PT. MAS hanya memberikan kesusahan kepada warga setempat dan kejadian ini dimasukkan sebagai kategori besar dimana yang terdampak ratusan rumah warga, berharap pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki instrumen izin lingkungan, audit lingkungan, pengawasan, hingga penegakan hukum pidana dan perdata dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dapat segera menurunkan Tim Audit Lingkungan dimana dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) diduga tidak tercantum penggunaan bahan peledak dinamit (blasting) dalam tahapan operasi penambangan tersebut.

Plantari selaku penggiat lingkungan inipun mempertanyakan perizinan penyimpanan dan penggunaan bahan peledak tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu juga LSM Plantari, mendapat pengaduan terkait debu yang menyebabkan ISPA meningkat, pemindahan Sungai Kungkilan, Sungai Maung, dan Sungai Nipai yang membuat warga kesulitan mendapatkan pasokan air baku bagi sumur mereka.

Di sisi lain pengelolaan kolam pengendapan lumpur dan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fakta-fakta tersebut memperlihatkan kegiatan tambang batu bara di Lahat telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah. Korban jiwa terus berjatuhan. Juga menimbulkan kekerasan sosial. Lemahnya pengawasan perizinan berdampak pada kewibawaan pemerintah.

Perlindungan dan penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan di Lahat, merunjuk pada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara masih lemah dan berpihak ke pelaku usaha.

Laporan : Novita

Editor : Imam Ghazali

Posting : Andre

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article