Pilkada Serentak menjadi Tantangan di Masa Pandemi

20
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

JAKARTA – Pilkada serentak di 270 daerah di masa Pandemi ini sangatlah rawan dalam hal potensi penyebaran Covid-19 jika protocol kesehatan tidak diterapkan dengan sungguh-sungguh.

Kekhawatiran itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Selasa (15/9). Menurut dia, diperlukan teknis tata cara pemungutan suara yang sedemikian rupa yang mampu menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

“Untuk hal ini; selain kesadaran individu masyarakat, juga dibutuhkan pengawasan yang ketat dari aparat keamanan, baik Polri maupun TNI.

KPU juga perlu yakin dan mampu meyakinkan bahwa konsep pemungutan suara dapat terlaksana dengan penerapan disiplin protokol kesehatan yang ketat. Dalam hal ini, KPU juga wajib menindak tegas para Paslon yang melaksanakan kegiatan tanpa mengindahkan protokol kesehatan,” tandasnya.

Azis Syamsuddin menyebutkan, bahwa segala aturan dari KPU maupun pemerintah Pusat dan Daerah, wajib diimplimentasi dengan sungguh-sungguh tanpa memunculkan klaster baru dari Pilkada seretak ini. KPU perlu memetakan daerah-daerah secara sebaik-baiknya mengingat anthropologi masing-masing daerah berbeda.

“Singapura menjadi contoh yang baik dalam hal melaksanakan pemilihan umum  di masa Pandemic dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Walaupun skala Pemilu di Singapore bersifat makro, tetapi bisa menjadi contoh di Indonesia untuk diselengarakan secara mikro. Hal ini bisa dilihat dari sisi partisipasi dalam pemilihan umum secara nasional di Singapore, berbanding secara mikro di daerah-daerah di Indonesia yang sebenanrya tidak terlalu jauh berbeda,” imbuh politisi partai Golkar ini.

Dia menambahkan, pelaksanaan Pilkada di masa pandemic ini perlu dimanfaatkan menjadi ajang peningkatan disiplin yang tinggi baik bagi masyarakat maupun para peserta Pilkada serentak. Keberhasilan Pilkada serentak akan menjadi contoh baru dalam dunia politik Indonesia. Hal ini akan membentuk identitas baru masyarakat dalam proses demokrasi Indonesia.

“Sebaliknya, kegagalan dalam penerapan aturan dan disiplin akan menjadi permasalahan sosial dan kesehatan baru yang wajib di hindari. Oleh karena itu, semua pihak di segala tingkatan wajib berkoordinasi satu dengan lainnya dengan sebaik-baiknya dalam hal untuk saling menjaga dan melindungi,” tutupnya.

Laporan : Rilis/Red III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here