PHK Sepihak, BPR Sumsel Akan Digugat

0
729

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – AG (34) yang tercatat warga Jalan Dwikora, merasa kecewa dan dirugikan. Pasalnya, mantan karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumatera Selatan (Sumsel) ini mengaku, telah menjadi korban dugaan pemecatan sepihak. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dan tanpa diberikan haknya (pesangon,red).

Dikonfirmasi wartawan Selasa (18/09/18), AG melalui kuasa hukumnya Edy Kurniawan SH MH membenarkan jika kliennya telah menjadi korban PHK sepihak tanpa mendapatkan haknya.

“Kita terpaksa harus mengambil langkah hukum, karena belum adanya kesepakatan dalam perundingan bipartit”, katanya.

Kiay Edy Semendawai sapaan akrabnya ini menjelaskan, kliennya telah di PHK dan selaku kuasa hukum telah melakukan upaya perundingan bipartit dengan tujuan untuk meminta hak – hak normatif akibat dari PHK tersebut.

Namun, dari pihak BPR Sumsel melalui Direktur Utama Marzuki, Direktur Kepatuhan Hendera dan Direktur Operasional Edi Siswanto, pihaknya mengatakan, belum bisa memberikan hak normatif klien saya, baik secara tertulis maupun lisan, keluhnya.

Secara analisa hukum ungkap Edy Kurniawan, pemecatan terhadap kliennya, cacat hukum dan tidak secara prosedural.

Mantan dewan pakar hukum Partai PKPI ini menjelaskan, idealnya, pihak BPR memproses melalui mekanisme Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI), tanpa mekanisme ini, pihak BPR tidak bisa langsung memberikan surat PHK sepihak begitu saja.

“Nantinya akan ketahuan, apakah klien kami telah melakukan kesalahan atau tidak, yang layak untuk di PHK”,tukasnya.

Mirisnya lanjut Edy Kurniawan, surat pemecatan PHK No. 081 / KPTS – BPRSS / X / 2017 yang diterima kliennya ditandatangani  oleh staf khusus / ahli gubernur melalui IGB Surya Negara, detournement de pouvoir (melampaui batas kewenangan) bukan oleh direksi BPR, serta diketahui 7 karyawan sudah mendapatkan Hak – hak PHK normatif sedangkan kliennya belum mendapatkan haknya, hingga menciderai prinsip keadilan.

“Surat PHK klien saya cacat hukum dan terkesan dipaksakan yang merujuk pasal 103 (1) PP No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah jo lampiran huruf G permendagri no. 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah, dijelaskan tugas staf ahli hanya memberikan rekomendasi terhadap isu, telaahan mengenai masalah pemerintahan tidak boleh mengambil tufoksi dari perangkat daerah”,sebutnya.

Hal ini juga dipertegas dalam pasal 98 (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas direksilah mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.

“Diketahui, klien saya mantan audit di BPR Sumsel, diduga mengetahui banyak persoalan di BPR, langkah aktivis SPSI ini akan mengajukan gugatan hukum dan melaporkan hal ini ke gubernur serta instansi terkait agar dilakukan audit terhadap BPR”,ucapnya.

Mantan Ketua LSM “Libas” ini berharap, rekan Ormas dan LSM dapat memperjuangkan hak hingga menciderai prinsip keadilan dengan melakukan monitoring external terhadap aset daerah.

Sementara, pihak BPR Sumsel melalui Direktur Operasional Edi Siswanto masih enggan dimintai komentarnya. “Saya tidak enak memberikan komentar, ke Direktur Utama saja, kecuali beliau tidak ada”, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, sembari mengarahkan melalui security nya.

Sedangkan Direktur Utama Marzuki melalui sekretarisnya, mengatakan Direktur Utama tidak bisa diganggu. “Bapak sedang rapat”, singkatnya.

 

Laporan : SU

Editor    : Syarif