Penyidik Rampungkan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Proyek di Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Banyuasin

0
221
Penyidik Rampungkan Berkas Perkara Dugaan Korupsi Proyek di Rumah Sakit Kusta Dr Rivai Banyuasin
Dir Sus, Kombes Pol Barly Ramadhany didampingi Kasubbid Penmas, AKBP Iralinsah SH melalui Kasubdit 3 Tipikor, AKBP Harissandi, saat menggelar press release kasus perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek penimbunan dan pembuatan turap penahanan tanah Sungai oleh PT. Palcon Indonesia pada rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Kecamatan Banyuasin, Sumsel, Senin (27/09/2021).

Tetapkan 4 Tersangka, 2 di Antaranya Sudah Meninggal

PALEMBANG – Berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek penimbunan dan pembuatan turap penahanan tanah Sungai oleh PT. Palcon Indonesia pada rumah Sakit Kusta Dr. Rivai Abdullah Kecamatan Banyuasin, Sumsel terus bergulir dan mulai dirampungkan penyidik.

Diketahui sumber dana tersebut merupakan dana dari APBN TA. 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp 12 miliar lebih. Namun hingga kini pembangunan turap tersebut belum selesai.

Dir Sus, Kombes Pol Barly Ramadhany didampingi Kasubbid Penmas, AKBP Iralinsah SH melalui Kasubdit 3 Tipikor, AKBP Harissandi mengatakan, akibat tindak pidana korupsi tersebut negara mengalami kerugian sekitar Rp 5 Miliar lebih.

“Berkas pelaku sudah lengkap tinggal penyerahan kedua kepada pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati),” ungkapnya, Senin (27/9).

Lanjut AKBP Harissandi menjelaskan, dari pengakuan kedua tersangka diketahui bahwa uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

“Ada empat tersangka, namun dua telah meninggal dunia dan dua kita amankan,” sebut Harissandi.

Diketahui kedua tersangka yang diamankan, yakni Juanidi (45) warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 9-10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, pelaku merupakan direktur PT Palcon.

Tersangka kedua, yakni Rusman (45) warga Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin. Diketahui pelaku merupakan PNS Kementrian RS Kusta dan saat itu menjabat sebagai Kasubag Rumah Tangga.

Menanggapi hal tersebut kuasa hukum Junaidi, yaitu Agustina Novitasari SH MH mengatakan, bahwa perkara ini sudah menjadi P21 untuk tahap dua penyerahan tersangka dan berkas lengkapnya.

“Kami merasa sedikit aneh dengan perkara ini seharusnya negara merasa untung, karena ada kelebihan pekerjaan yang diakui itu sebesar Rp 1 Miliar, kenapa tidak bisa selesai pembangunan Turap tersebut karena kami tidak diberi perpanjangan oleh pihak PPK, seharusnya kami mendapatkan perpanjangan 120 hari dua kali,” katanya.

Ia menjelaskan, pekerjaan tersebut bisa diselesaikan namun tidak diberi perpanjangan.

“BPK sudah turun dan menilai bangunan yang sudah terpasang Rp 5 Miliar lebih dan sisanya dari Rp 12 Milyar tersebut sudah kita kembalikan, bahkan kita kena pajak dua kali,” jelasnya.

Ia mengungkapkan tahap pembangunan proyek tersebut sudah mencapai 60%.

Dalam perkara ini pihaknya akan menggugat perdata Dirut Rumah Sakit tersebut.

“Sudah tahap mediasi dan dua minggu kedepan akan masuk pokok perkara di Pangkalan Balai,” tutupnya. (King)

Editor : Donni