Penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel Periksa 2 Saksi

1604
Dua saksi Pengurus Gerindra saat depriksa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel sebagai pelapor. Foto Gun

// Kasus Pelaporan Ketua DPC Gerindra Kota Prabumulih

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) diketahui mulai memanggil dan memeriksa 2 (dua) orang saksi, terkait kasus pelaporan Ketua DPC Gerindra Kota Prabumulih, Amsi Kurniawan terhadap sejumlah pengurusnya, pada Jumat siang (7/2/2020) kemarin.

Menurut pengacaranya Sapriadi Syamsudin SH MH, yang dibincangi melalui via WhatsApp menyebutkan pemanggilan kedua saksi oleh pihak penyidik Polda Sumsel untuk dimintai keterangannya dan melengkapi berkas perkara.

“Memang hari ini ada panggilan untuk melengkapi laporan dari pada pelapor atas nama Amsi Kurniawan selaku ketua DPC Gerindra Prabumulih,” sebut Sapri panggilan akrab pengacara ini, Jumat malam (7/2/2020).

Kedua saksi yang dipanggil untuk melengkapi BAP dari pelapor ialah, Alex (45), dan Akbar Tajung (32), keduanya warga Kota Prabumulih.

“Memang dalam materi pemeriksaan tadi lebih mendalam, terutama masalah pemalsuan tanda tangan, terus terkait ada yang mengeklim bahwa selaku ketua Gerindra Prabumulih juga diungkap dalam pemeriksaan itu,” ujar Sapri.

Dijelaskan Sapri, berdasarkan hasil pemeriksaan dari sisi materiil dan fakta hukum dirinya meyakini akan ada bakal tersangka dalam kasus tersebut.

“Siapa pun mereka yang terlibat disitu, orang orang yang menjadi selaku dugaan kita, yang melakukan pemufakatan jahat terhadap Amsi Kurniawan sebagai korban. Kalau dilihat dari sisi ‘materiil atau fakta hukum’ tadi memang, akan ada jadi tersangka,” tegas dia.

Sapri kembali menjelaskan, bahwa pelapor Amsi selaku Ketua DPC Gerindra Prabumulih memang tidak pernah menandatangani, atau tidak pernah membubuhkan tanda tangan dalam semua pertanggungjawaban keuangan partai, termasuk dana kampanye.

Bahkan, dari penuturan kliennya, Sapri menyebutkan, kliennya sudah memberikan ultimatum dari awal agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara baik-baik di internal partai.

“Sudah pernah disampaikan agar hal itu bisa diselesaikan secara internal dengan baik-baik. Tapi dengan adanya pemalsuan itu kita sangkakan pasal 263 dan 266,” imbuh Sapri.

Lebih lanjut Sapi menambahkan, pihaknya juga akan membuat laporan (LP) baru terkait Undang-undang ITE soal pencemaran nama baik melalui media social dan media elektronik.

“Tentang pernyataan dia dikoran, dimedia, di facebook, maupun di WA (WhatsApp) yang mengatasnamakan sebagai ketua,” terang ia sembari meminta kliennya, untuk mengikuti dan patuh terhadap proses hukum yang berlaku.

“Kalaupun siapa yang menjadi tersangka misalnya, atau ada yang menjadi terdakwanya, apo boleh buat, karena kita pun disini harus diingatkan itu, Amsi Kurniawan disini korban,” tandasnya lagi.

Kemudian disinggung terkait pencemaran nama baik kliennya, dijelaskan Sapri, itu juga sudah dimasukkan di dalam BAP penyidik.

“Tentunya Amsi juga merasa tercemar nama baiknya selama ini, sampai dio ada yang berani ngomong bahwa dipecat secara tidak hormat, sehingga Gerindra itu aku ketuanya, itu kito muat di dalam BAP.

Kalimat kalimat itu kan, terlalu naif lah, orang kita nggak megang SK berani nyebutkan orangnya itu dipecat. Kita berani sebut dirinya dipecat, kalau ada SK baru yang dipegang.

Jadi kalaupun, misalnya sekarang diselesaikan secara internal partai. Ya partai itu ya urusan partai, pidana ya tidak bisa partai menyelesaikannya,” papar Sapri, yang juga menyayangkan adanya anggapan bahwa upaya pelaporan itu hanya gertak sambal dan menakuti saja.

“Karena waktu yang kita berikan kemaren itu, mereka menganggap bahwa kita itu cuma gertak sambal dan nakut nakutin ya biarlah Polda yang menyelesaikan,” tegasnya.

Terakhir Sapri berharap agar pihak Polda Sumsel bisa lebih Objektif dalam menangani kasus tersebut, sesuai dengan prinsip prinsip pelayan pelindung pengayom dengan jargon Promoter (Profesional Modern dan Terpecaya).

“Harapan kita, kalau dipanggil datang karena harus taat hukum, jangan nanti justru mempersulit, menghindar, jangan itu, profesional lah bagi mereka karena sudah berani membuat ya pertanggung jawabkanlah,” tutup Sapri.

Sementara secara terpisah, Amsi Kurniawan mengatakan, bahwa dalam pemeriksaan kedua saksi untuk melengkapi BAP pelaporannya, pihak penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel telah memberikan pertanyaan sebanyak 18-20 pertanyaan.

Sapriadi Syamsudin, SH., MH, mendampingi ketua DPC Gerindra Prabumulih Amsi Kurniawan, saat di cek tanda tangan sebanyak 26 kali di Polda Sumsel sebagai pelapor. Foto Gun

“Siang tadi sudah salat Jumat, dua saksi dari pengurus Gerindra sudah BAP dan sudah selesai sekitar pukul 16.00 WIB. Untuk saksi ada dua pengurus dari partai Gerindra, pertanyaan untuk saksi tadi, ada 18 sampe 20 pertanyaan,” terang Amsi, ketika dihubungi via ponsel, Jumat malam (7/2).

Amsi juga mengaku, dalam pengecekan tanda tangan dirinya telah diperiksa sebanyak 26 kali di laboratorium Polda Sumsel.

“Masalah tanda tangan palsu itu, tadi sudah dicek, saya juga sudah tanda tangan sebanyak 26 kali tadi di Lab kan,” tegas Amsi singkat.

Lebih jauh Amsi mengungkapkan, pihak DPD Gerindra Sumsel rencananya akan memanggil sejumlah pengurus DPC Gerindra Prabumulih terkait masalah tersebut.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai Gerindra Asgianto ST, saat beberapa kali dihubungi awak media belum bisa memberikan keterangan karena masih mengikuti rapat.

“Maaf pak saya sedang rapat,” sebut Asgianto ST, yang merupakan Ketua komisi II DPRD Provinsi Sumsel.

Bahkan ketika kembali dihubungi sore harinya, yang bersangkutan masih belum bisa memberikan keterangan karena sedang berada di Lampung.

“Saya sedang berada di Lampung pak, nanti kita atur Schedule pertemuannya,” jawab Korwil Gerindra ini singkat.

Laporan : Gun

Editor    : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here