Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

38
Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

PALEMBANG − DPRD Sumsel menggelar Rapat Paripurna ke 20 Tahun 2020 bertempat di  Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (19/11/20).

Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

Paripurna DPRD Sumsel ini dengan agenda Tanggapan atau Jawaban dari Fraksi Fraksi DPRD Sumsel terhadap pendapat Gubernur atas 1 Raperda Inisiatif DPRD Sumsel tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah penyakit menular dan Bencana yang dilanjutkan dengan pembentukan Pansus.

Diketahui 9 fraksi yang ada di DPRD Sumsel menyatakan pendapatnya dan mendukung usulan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana ini.

Ke 9 Fraksi tersebut  masing-masing Fraksi Golkar yang disampaikan juru bicara Fraksi H David Harianto, kemudian pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ike Mayasari SH MM.

Fraksi Gerindra yang disampaikan juru bicaranya Asgianto ST, dilanjutkan dengan Fraksi Demokrat melalui  juru bicara Drs H Gani Subit MM,  Fraksi PKB disampikan oleh  Farhan Kholidi.

Pendapat  Fraksi Nasdem yang dibacakan Yenni Elita SPd MM, Fraksi PKS melalui juru bicara, H Aswandi SPd,  Fraksi PAN  disampaikan oleh   H.   Toyib Rakembang SAg dan terakhir Fraksi Hanura Perindo melalui juru bicara, H Syahrudin ST MM.

Dengan telah disetujuinya oleh ke-  9 frakasi tersebut maka pembahasan Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  Dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana memasuki babak baru yakni proses pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena telah selesai dilakukan pada tahap rapat pertama.

Selanjutnya pembahasan akan  lanjutkan dengan agenda pembahasan dan penelitian dari Pansus yang telah dibentuk pada tingkat dua tanggal 4 Desember 2020 mendatang.

Kemudian Pansus yang telah dibentuk akan melaksanakan proses pembahasan dan penelitian mulai tanggal 19 November hingga 3 Desember 2020 mendatang.

Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

Sementara itu,  Ketua DPRD Sumsel Hj. Anita Noeringhati ketika diwawancarai usai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan  mengatakan bahwa  hari ini DPRD Sumsel membentuk Pansus dari 9 Fraksi menyampaikan tanggapan dari Gubernur Sumsel.

“Karena ini merupakan Perda Inisiatif, kita mengganggap bahwa untuk penanganan Covid-19 ini harus dibuatkan Perda agar Peraturan ini bisa dilaksanakan di semua lini tanpa terkecuali dengan melibatkan Satpol PP, TNI dan Polri dalam penegakan disiplin.”

“Dengan efektif nya Perda ini masyarakat dapat lebih patuh lagi karena kita tahu bahwa Pandemi Covid-19 ini sudah banyak memakan korban jiwa,” harap Anita.

Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

Dijelaskan juga bahwa saat ini Pandemi Covid-19 menyerang Keluarga Besar DPRD Sumsel antara lain, Anggota DPRD Sumsel dari Fraksi Gerindra, Staf ahli, kemudian juga Kabag Persidangan. hal tersebut membuktikan bahwa perlunya payung hukum.

“Kami berinisiatif untuk membuat  Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyakit Menular kepada masyarakat Khususnya Penanganan Covid-19.”

Dikatakannya Perda ini sebenarnya tidak ada kata terlambat karena Pandemi Covid-19 ini diumumkan pada awal bulan Maret, April, Mei, itu pun belum ada yang bentuk.

“Kita mau melakukan apa dan mengenai program  3 M ini, juga baru baru ini saja yang dicanangkan pakai Masker, Cuci Tangan, Jaga Jarak, dengan adanya hal ini maka diterbitkan lah Pergub, namun setelah kita mencermati Pergub daya mengikatnya masih kurang, harus ada peraturan yakni produk hukum berupa perda kita tidak tahu kapan Pandemi ini berakhir, jadi menurut saya tidak ada kata terlambat,”terangnya.

Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

Anita juga menyebutkan bahwa pembanding Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi yang lainnya yakni Provinsi Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Jawa Barat.

“Kita lihat Provinsi  Jawa Timur yang sudah ada Perda nya saja pun korbannya semakin meningkat bahkan luar biasa signifikan,”tukasnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sumsel Ir. H Mawardi Yahya menyambut positif atas tanggapan fraksi-fraksi di DPRD Sumsel terkait dengan pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Tentang Peningkatan Displin dan Penegakan Hukum  dalam Pencegahan Penyakit Menular dan Bencana  yang digelar dalam Rapat Paripurna ke 20 Tahun 2020 Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (19/11/20).

Pembahasan  Raperda Inisiatif DPRD Sumsel Memasuki Babak Baru

Menurutnya, aturan terkait Protokol Kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19 sangat dibutuhkan masyarakat saat menjalani aktivitas sehari-hari.

“Alhamdulillah ini akan lebih baik. Karena akan mengatur tata cara kehidupan masyarakat agar terhindar dari penyebaran Covid-19,” ucapnya.

Keseriusan pemerintah daerah dalam menekan penyebaran covid 19 di Sumsel lanjut Wagub, telah lama dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel Nomor :  37 Tahun 2020 Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Pada Situasi Covid-19.

“Pemerintah bersama dengan legislatif menunjukan keariusannya dalam penanganan Covid ini,” pungkasnya.

Laporan : Andrian/ADV III Editor : Syarif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here