Pasca Mencuat, Hasil Monev DD 2021 Desa Labuhan Makmur Terus Disoroti Publik, DPW BAIN HAM Lampung Desak APH Usut Tuntas

0
272

MESUJI – Mencuatnya pemberitaan dugaan penyimpangan dana APBDes 2021 di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terus menjadi sorotan publik. Salah satunya datang dari Ketua DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung, Ferry Saputra YS.

Menurut Ferry, dugaan adanya menyelewengkan sejumlah anggaran pembangunan dan kegiatan lainnya sebesar 8 % pada Dana Desa terutama pada kegiatan penanggulangan Covid-19 di Desa Labuhan Makmur harus ditanggapi serius dan ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat.

“Saya selaku Ketua DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung, meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) Lampung untuk mengusut tuntas permasalahan dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Oknum Kepada Desa Labuhan Makmur MB (inisial, red) ini, karena jika saya simak dari sejumlah pemberitaan seperti hasil Monev (Monitoring dan Evaluasi) serta rincian realisasi Dana Desa tahun anggaran 2021 sudah sangat jelas dan real adanya penyimpangan tersebut, saya berharap pihak Inspektorat pun harus tegas dalam hal ini sebagai APIP dan tidak ada alasan apapun lagi untuk tidak menindaklanjutinya,” tegas Ferry, kepada awak media.

Tak sampai di situ, lanjut Ferry, pihaknya juga berencana akan langsung melaporkan dugaan temuan tersebut kepada pihak kejaksaan di Lampung, dan mengusutnya dengan tuntas.

“Siapapun yang bermain-main dengan Dana Desa seperti yang terjadi di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, DPW BAIN HAM RI PROVINSI LAMPUNG akan segera melaporkannya ke Kejari atau Kajati Lampung, dan data-data sudah ada di kantor kami,” imbuhnya.                                                                                                                                                                                                                          Feri pun melanjutkan, timnya sudah turun kelapangan untuk melihat dan meninjau secara langsung kebenaran informasi tersebut. Pihaknya juga mengambil sejumlah Barang Bukti (BB) berupa jenis material batu subbase/basecourse yang digunakan untuk pembangunan jalan onderlagh yang hingga kini belum rampung pengerjaannya.

“Ya, hari ini saya bersama tim telah melakukan cek and ricek atau investigasi full di Desa Labuhan Makmur, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten guna mencari tahu kebenarannya dan mengambil beberapa sample material yang diduga tidak sesuai RAB yaitu jenis batu subbase/basecourse dan memang bukan batu Base B. Selain itu, kami juga sudah mendatangi dan meminta sejumlah keterangan warga dan beberapa Aparatur Desa setempat untuk dimintai keterangannya. Selanjutnya kami dari DPW BAIN HAM RI Provinsi Lampung akan segera melayangkan surat laporan kepada seluruh pihak terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH) dan berkoordinasi dengan seluruh Instansi terkait lainnya dalam waktu dekat,” tegas Ferry.

“Dan dalam hal ini, tidak ada alasan lagi bagi seluruh pihak terkait seperti Inspektorat Kabupaten Mesuji, khususnya Aparat Penegak Hukum untuk tidak memprosesnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, meskipun ada sejumlah dana kerugian Negara yang dikembalikan nantinya oleh oknum Kepala Desa Labuhan Makmur, dan kami akan kawal hal ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Kecamatan Way Serdang telah melayangkan Surat Penyampaian Hasil Monev (Monitoring Hasil Evaluasi) Pelaksanaan APBDes Tahun 2021, dengan Nomor TM.00.04/632/VI.05/2021 Desa Labuhan Makmur pada tanggal 17 Desember 2021 lalu, di mana tertulis beberapa jenis kegiatan pembangunan Desa serta kegiatan Penanganan COVID-19, yang diduga tidak sesuai RAB dan SPP, dan terindikasi fiktif di antaranya sebagai berikut:

  1. Jenis batu yang ada di lapangan tidak sesuai dengan jenis batu yang ada pada RAB. Pada RAB teranggarkan Batu Base B, sedangkan di lapangan jenis batu yang ada adalah batu subbase/basecourse. Ini tidak sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah dibuat atas jenis batu yang diminta. Diduga Sekretaris desa, Kasi Kesejahteraan beserta TPK tidak mematuhi ketentuan pasal 5 dan 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  2. Jumlah total batu yang ada di lapangan belum sesuai dengan jumlah total yang ada pada RAB. Di lapangan jumlah batu 260 M3 sedangkan pada RAB jumlahnya 388 M3, sehingga masih kurang 128 M3. Ini tidak sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah dibuat atas jumlah batu yang diminta, sehingga Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan beserta TPK diduga tidak mematuhi ketentuan pasal 5 dan 6 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  3. Pekerjaan pengamparan batu belum dilaksanakan, sedangkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) atas upah pengamparan batu secara PKT sudah dicairkan dananya, ini diduga sebagai kegiatan fiktif. Dalam hal ini Kasi Kesejahteraan beserta TPK diduga melanggar pasal 6 ayat 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  4. Pada Kegiatan Penanganan COVID-19 anggaran 8% ada belanja yang belum terealisasi antara lain:
  5. Belanja Disinfektan dan alat semprot.
  6. Belanja baju APD dan alat Rapit anti gen.
  7. Kegiatan Penyemprotan belum dilaksanakan.
  8. Belanja Sembako untuk warga terdampak COVID-19.
  9. Belanja Vitamin untuk warga terdampak COVID-19.

Hal ini tidak sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang telah dibuat atas belanja barang dan jasa yang diminta, Sekretaris Desa diduga tidak mematuhi ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kasi Kesejahteraan beserta TPK juga diduga melanggar pasal 6 ayat 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Hry)

Editor : Donni