Pasca Dilarang, Ribuan Pekerja, Sopir, Karyawan, Pemilik Angkutan Transportir dan Tambang Batu Bara Bakal Geruduk Kantor Gubernur Sumsel

176
GELAR AKSI DAMAI: Ribuan pekerja, sopir, karyawan, para pedagang pinggir jalan, pemilik dermaga serta pengusaha transportir angkutan dan tambang batu bara, pada Rabu (21/11/2018) mendatang rencana bakal menggelar aksi damai terkait Pergub Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum yang mulai diberlakukan pada 8 November lalu oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru. Ribuan massa berasal dari 5 wilayah Kabupaten Kota ini berencana menyampaikan aksi damai di Kantor Gubernur Sumsel. (Insert foto ilustrasi para sopir angkutan truk batu bara menggelar aksi demo, beberapa tahun lalu)

# Gelar Aksi Damai 2111

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Pasca diberlakukannya Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum pada 8 November lalu oleh Gubernur Sumsel, H Herman Deru mulai membuat ribuan pekerja tambang batu bara, terdiri dari para karyawan, sopir, pedagang pinggir jalan, pengelola dermaga serta pemilik transportir angkutan dan pengusaha tambang batu bara kebingungan.

Rencananya, ribuan massa yang perekonomian keluarganya selama ini bergantung pada usaha komoditi tambang batu bara ini bakal menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, pada Rabu (21/11/2018) nanti atau aksi damai 2111.

Ribuan massa berasal dari beberapa perwakilan masyarakat di 5 wilayah Kabupaten Kota yakni Lahat, Muara Enim, Prabumulih, Ogan Ilir, dan Palembang ini menuntut kebijaksanaan solusi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat pelarangan angkutan batu bara melintas di jalan umum.

Tak hanya itu, perwakilan ribuan massa pekerja batu bara ini rencananya akan menginap di halaman Kantor Gubernur Sumsel selama satu minggu.

“Aksi ini akan kami lakukan secara damai dan akan menginap di kantor Gubernur Sumsel selama seminggu pada 21-28 November nanti,” ujar Satria, selaku koordinator rencana aksi tersebut ketika dihubungi wartawan, baru-baru ini.

Satria mengungkapkan, pasca keluarnya Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengangkutan Batu Bara Melalui Jalan Umum yang telah berlaku pada 8 November lalu itu sangat berdampak dan menyebabkan pengganguran massal.

“Kami akan menyampaikan tuntutan kami kepada Gubernur Sumsel memohon kebijaksanaan solusi atas banyaknya pengangguran akibat dari dampak pelarangan angkutan batu bara lewat jalan umum ini,” terangnya.

Dia juga memertanyakan keluarnya aturan larangan hanya untuk angkutan batu bara saja dan tidak disebutkan pelarangan bagi angkutan lainnya.

“Padahal angkutan kayu log bahkan lebih meresahkan masyarakat pengguna jalan, seperti membuat kemacetan dan tonase yang melebihi kapasitas,” tandasnya, seraya menjamin jalannya aksi akan berlangsung damai dan tertib.

Laporan : AD

Editor     : Donny

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here