Palembang Perlu Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

66

Sumber : Nurrohman Nafiudin, S.Pd. Mahasiswa Magister Ilmu Geografi Universitas Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan kota terjadi secara terus menerus seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya tingkat migrasi. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat jika tidak diimbangi dengan upaya pencegahan, akan menimbulkan permasalahan. Perubahan lingkungan fisik di perkotaan ditandai banyaknya ruang terbuka hijau yang beralih fungsi menjadi lahan terbangun.

Hal ini tentu dapat mengancam keberadaan vegetasi, padahal vegetasi sangat bermanfaat dalam mensuplai kebutuhan oksigen, menyerap zat karbon dioksida, dan sebagai tempat penyimpan cadangan air. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, persentase wilayah perkotaan yang harus diperuntukkan sebagai RTH yaitu minimal 30% dari total wilayah perkotaan, yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang tebuka hijau privat.

Dalam pemenuhan persentase minimal RTH sebanyak 30%, perlu dilakukan penentuan lokasi yang tepat. Kemajuan teknologi saat ini dapat membantu untuk menjawabnya, yaitu dengan memanfaatkan citra penginderaan jauh atau lebih dikenal dengan citra satelit. Penginderaan jauh merupakan suatu teknologi informasi yang dapat digunakan untuk mengindikasikan keberadaan ruang terbuka hijau dan memiliki beberapa kelebihan diantaranya dapat menampilkan keberadaan muka bumi dalam bentuk citra satelit yang dapat diolah lebih lanjut untuk berbagai kepentingan. Keakurasian data yang terdapat dalam citra penginderaan jauh sangat berpengaruh dalam penentuan wilayah prioritas pembangunan ruang terbuka hijau.

Penggunaan data penginderaan jauh, tak terlepas dari system informasi geografis (SIG). Sistem informasi geografis dapat menjadi alat dalam mengolah, memanipulasi, menganalisis, maupun menyajikan data dari citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh dan system informasi geografis harus dilakukan secara terintegrasi agar dapat memperoleh informasi yang optimal sehingga wilayah prioritas pembangunan ruang terbuka hijau dapat dihasilkan secara akurat.

Menurut Nurrohman Nafiudin, Mahasiswa Magister Ilmu Geografi Universitas Indonesia dalam paparannya mengenai penyediaan RTH di Kelurahan 5 Ulu, ketersediaan RTH kota Palembang telah mengalami penyusutan yang cukup intens. Pada tahun 2007 luas RTH mencapai 229.59 km2, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 123.83 km2. Sementara itu luas lahan terbangun mengalami peningkatan dari tahun 2007 ketahun 2017 masing-masing 107.55 km2 dan 223.95 km2. Perlu adanya upaya dalam pemenuhan luasan minimal ruang terbuka hijau perkotaan, agar RTH di Palembang masih dapat menyediakan kebutuhan oksigen yang cukup bagi penduduk.

Ruang terbuka hijau pada dasarnya memiliki berbagai manfaat, diantaranya dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan ekosistem, sarana perbaikan iklim mikro, sarana kesehatan, sarana olahraga, sampai sebagai sarana rekreasi. Salah satu bentuk pembangunan RTH adalah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sampai akhir Agustus 2017 di provinsi Sumatera Selatan terdapat 17 Kab./Kota yang sudah menginisiasi menjadi kabupaten/kota layak anak, namun belum ada satu Kab./Kota pun yang berhasil mendapatkan predikat sebagai KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak). Upaya untuk mendukung pemerintah kota Palembang dalam pencapaian Kota Layak Anak, salah satunya yaitu dengan menambah ruang publik ramah anak yang dapat digunakan oleh anak-anak untukbermain, berinteraksi, dan berkreasi.

Dalam pemaparannya lebih lanjut, Nurrohman menjelaskan bahwa RPTRA merupakan tempat dan/atau ruang terbuka yang memadukan kegiatan dan aktivitas warga dengan mengimplementasikan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga untuk mengintegrasikan dengan program Kota Layak Anak. RPTRA berfungsi sebagai taman terbuka publik, wahana permainan dan tumbuh kembang anak, prasarana dan sarana kemitraanantara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan anak, bagian dari prasarana Kota Layak Anak, ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah, prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK, usaha peningkatan pendapatan keluarga, pusat informasi dan konsultasi keluarga.

Kegiatan pengabdian masyarakat dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Indonesia yang berupa penentuan lokasi ruang terbuka hijau sebagai RPTRA ini dilakukan dalam jangka panjang. Penentuan lokasi yang benar dan sesuai harus selaras dengan tujuan pembangunan. Keberadaan RPTRA nantinya diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat di Kota Palembang dalam mendukung pencapaian Kota Layak Anak.

 

 

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here