Pajak Material Buka Jalan PT. PGE Senilai Rp 1 M Diduga Menguap

0
241

Sumateranews.co.id, BENGKULU- Pajak Material Bukan Logam atau galian c di sisi pembangunan infrastruktur, khususnya di Rejang Lebong merupakan salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Rejang Lebong. Pasalnya, dari sektor pajak satu ini merupakan potensi kekayaan Alam Rejang Lebong, pemerintah daerah setidaknya mampu meraih PAD hingga Milyaran Rupiah.

Sayangnya, potensi pajak ini diduga justru kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi semata. Seperti halnya yang terjadi dalam pembangunan pembukaan jalan sepanjang 12 km, yang dilakukan PT Pertamina Geothermal Energy (PT.PGE) melalui Sub Kontrak PT. Bina Buana Nugraha (PT.BBN) di awal tahun 2016 lalu.

Diduga pajak material Bukan Logam yang digunakan dalam pembangunan jalan ini, baru disetorkan 10 persen saja ke Kas Daerah sebagai PAD Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, setidaknya dari pembangunan jalan ini, Pemkab Rejang Lebong melalui Dinas PTSP Rejang Lebong mampu menerima pajak mencapai Milyaran Rupiah.

Sesuai Perda nomor 25 tahun 2011 serta Permen nomor 19 tahun 2016, pajak tersebut dibayarkan oleh pelaku usaha tambang mineral bukan logam tempat PT PGE dan PT BBN membeli material untuk pembangunan jalan akses dari tepi Jalan Lintas Curup – Muara Aman menuju lokasi pengeboran Bukit Daun.

“Hingga saat ini, pajak tersebut tidak tentu berjudul. Selain itu informasinya, pernah disetorkan senilai Rp 40 juta di tahun 2016 lalu, kepada bidang pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Rejang lebong yang saat ini berubah menjadi Dinas PTSP Rejang Lebong. Nilai yang disetor tersebut baru 5 persen dari nilai pajak yang seharusnya didapatkan,” ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya.

Disambung Sumber, kondisi ini justru terkesan dibiarkan oleh Dinas PTSP Rejang Lebong. Terlihat dari tidak adanya upaya penagihan pajak tersebut kepada pihak yang bersangkutan. “Dinas PTSP harusnya wajib melakukan penagihan. Memang yang seharusnya membayar pajak tersebut adalah pelaku usaha tambang. Tetapi, untuk mengetahui siapa saja pelaku usaha tambang yang ikut serta mengisi material pembangunan jalan itu, Dinas PTSP tinggal menyurati PT.PGE dan PT.BBN untuk mengambil daftar pembelian material dan pelaku usaha material pemasok. Sangat tidak rumit kok jika ada niat untuk menuntaskan kasus ini, ” ujar Sumber.

Ditambahkan Sumber, jika dilihat dari struktur pembutan jalan itu pemerintah daerah bisa mendapatkan PAD dari dua jenis material bukan logam yang digunakan, yaitu batu gunung dan batu pecah. “Jika kita hitung, untuk pembuatan jalan itu dibutuhkan setidaknya 150 ribu kubik batu gunung untuk teplot jalan. Untuk 1 kubik batu gunung pajaknya Rp. 6900 saja, maka pajak yang bisa diserap mencapai 1 milyar lebih. Itu belum termasuk pajak batu pecahya Pak, ” tegas Sumber.

Laporan : Benny Septiadi
Editor : Imam Ghazali
Posting : Andre