Pajak Makin Berat, Rakyat Kian Melarat

801

Oleh Diana Wijayanti, SP (Pemerhati Sosial)

AKHIR-akhir ini pajak kian meresahkan masyarakat. Khususnya di Kota Palembang, pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) telah menerapkan wajib pajak bagi restoran yang menyediakan nasi bungkus dan warung pempek dengan pajak 10 persen, dengan mewajibkan memasang e-tax di setiap Rumah makan. Tujuannya agar pajak dibayarkan sesuai omset yang terjual di rumah makan tersebut, tidak dicurangi pedagang.

https://palembang.tribunnews.com/2019/07/07/usai-nasi-bungkus-kena-pajak

-mulai-besok-pempek-pun-wajib-bayar-10-persen

Dampak kebijakan ini pun sudah mulai terasa, selain karena kantong kresek yang berbayar juga saat pengunjung membeli makanan di pinggir Sungai Musi, Palembang harga makanan semakin mahal. Air minum bisa berharga Rp 7.000 apalagi makanannya. Terasa sangat mahal buat masyarakat.

://www.kabarsriwijaya.com/2019/07/08/warga-keluhkan-mahalnya-harga-makanan-di-tempat-makan-sekitar-tepian-sungai-musi/

Pajak atas rakyat semakin menjadi-jadi dan sangat memberatkan membuat rakyat semakin melarat. Namun beda lagi dengan pajak atas segelintir orang kaya. Ada banyak kemudahan bagi mereka, di antaranya kebijakan penghapusan pajak (tax amnesti), penghapusan pajak barang-barang mewah seperti kapal  yacht dan rumah mewah.

Penghapusan pajak bagi kapal yacht ini akan dilakukan bahkan dengan merevisi beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Saat ini, proses revisi sedang berjalan dan menunggu masukan dari Kementerian Parwisata.

Fenomena ini menunjukkan keberpihakan Sistem Kapitalisme pada para kapital (pemilik modal).  Kebijakan ini sangat dzalim, yang lahir dari Sistem  rusak dan merusak buatan manusia.

Kenapa Pajak makin memberatkan?

Perlu kita pahami bersama bahwa Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara yang menerapkan Sistem Ekonomi Kapitalisme. Sebagaimana yang diterapkan di negeri ini.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) faktor utama pemasukan adalah dari sektor Pajak dan yang ke dua adalah utang.

Memang ada sumber pendapatan dari SDA yang dikelola BUMN, namun jumlahnya sangatlah kecil.

Hal ini bisa dilihat  dari Pendapatan Negara dan Hibah dalam APBN-P 2008 Indonesia sebesar Rp.894,9 triliun (www.anggaran.depkeu.go.id), 68 persennya adalah dari pajak yaitu sebesar Rp. 609,2 triliun. Sedangkan penerimaan dari sumber daya alam indonesia adalah sebesar Rp. 192,8 triliun (21,5 % dari total pendapatan Negara dan Hibah).

Oleh karena itu mustahil kita berlepas diri dari jeratan pajak bila kita masih Ridha dengan penerapan Sistem kapitalisme-Demokrasi baik secara Politik maupun Ekonomi.

Tentu kalau kita berharap hidup tanpa beban pajak maka harus dicari sistem alternatif yang menghilangkan pajak  sebagai sumber pemasukan utama negara.

Sistem apa yang tidak bergantung pada Pajak?

Di dunia ini ada tiga ideologi yang berkembang yaitu Kapitalisme-Demokrasi, Sosialis-Komunisme dan Islam.

Islam adalah agama sekaligus ideologi. Karena memilliki konsep sekaligus metode praktis nya. Meskipun saat ini Islam secara praktis belum diterapkan sejak runtuhnya Kekhilafan Utsmani namun keberadaannya sebagai ideologi tak pernah pudar.

Kaum muslimin didunia ini bahu membahu berjuang untuk menerapkan Islam sebagai Ideologi yang di emban oleh negara. Negara Islam yang akan menerapkan Islam secara kaaffah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia itulah yang dikenal dengan Khilafah Islamiyyah. Sistem inilah yang diwajibkan Allah SWT dan diwariskan oleh Baginda Rasulullah Saw.

Sistem ini telah menorehkan kemajuan peradaban di muka bumi ini yang belum pernah ada peradaban yang menandinginya baik Romawi maupun Persia.

Rahasia kehebatan Sistem Islam adalah karena aturan ini terpancar dari Wahyu yang diturunkan Allah SWT dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Salah satu Sistem Islam yang menopang kemakmuran rakyat nya adalah sistem ekonomi Islam. Dalam Sistem Ekonomi Islam, diatur secara rinci pemasukan dan pengeluaran negara sehingga mampu mensejahterakan rakyatnya. Istilah yang dipakai untuk menggambarkan pemasukan dan pengeluaran negara ini adalah dengan sebutan Baitul mal. Yang mencakup :

  1. Sumber pendapatan Baitul mal. Sumber ini sangat banyak berbeda dengan Negara Kapitalisme dan Sosialisme. Diantaranya adalah sebagai berikut :

Ada dua hal yang harus dibedakan yaitu antara sumber-sumber pendapatan negara dengan sumber-sumber keuangan negara. Dua perkara ini berbeda, kalau sumber-sumber pendapatan negara adalah pos-pos yang memang menjadi hak milik negara (Khilafah) dalam hal perolehan, pengelolaan, dan pendistribusiannya.

Sumber pendapatan negara itu adalah pos fa’i & kharaj (meliputi : ghanimah, kharaj, tanah, jizyah, fa’i dan pajak).

Sedangkan sumber keuangan negara adalah sumber-sumber pemasukan yang dikelola oleh negara tetapi bukan milik negara, terhadap pos pemasukan ini negara hanya mengelola saja, penggunaan/pendistribusian mutlak untuk kemashlahatan umum. Yang termasuk sumber keuangan negara adalah pos bagian kepemilikan umum.

Sedangkan pos zakat diletakkan pada kas khusus Baitul Mal karena hanya diperuntukkan untuk delapan ashnaf yang telah disebutkan dalam Al Qur’an (An Nabhani,1990).

  1. Pengeluaran/peruntukan Baitul Mal

APBN dalam sistem sekular, pemasukan dari berbagai sumber dilebur menjadi satu tanpa melihat dari mana asalnya apakah dari kepemilikan umum atau negara, dan memang demikian adanya aturannya setelah semua pemasukan dilebur menjadi satu, baru digunakan untuk berbagai pembiayaan negara. Jadi misalnya, tidak ada peraturan bahwa kalau pemasukan A hanya diperuntukkan untuk pembiayaan A saja contohnya. *(terkait gambaran bagaimana bagan APBN dalam sistem sekular, bisa dilihat pada lampiran dari tulisan ini).

Sedangkan dalam konsep Baitul Mal, pendapatan Baitul Mal diperoleh sesuai dengan hukum-hukum syara’, maka peruntukkan/pengeluarannya pun harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ yang bersifat qathi’/pasti.

Bagian fa’i dan kharaj untuk membiayai : seksi dar al-khilafah, seksi mashalih daulah, seksi santunan, seksi jihad, seksi urusan darurat, dan seksi anggaran belanja negara-pengendalian umum-badan pengawas keuangan (BPK). (Zallum, 2000).

Bagian pemilikan umum untuk membiayai : seksi jihad, Biro mashalih daulah/pelayanan publik, seksi penyimpanan harta milik umum dan untuk seksi urusan darurat/bencana alam. (Zallum, 2000).

Bagian shodaqoh/zakat untuk : seksi jihad fi sabilillahi, seksi penyimpanan harta zakat, 8 golongan ashnaf (at-Taubah: 60).

Dari atas dapat disimpulkan ternyata hanya seksi Jihadlah yang dibiayai oleh semua pos pendapatan Baitul Mal, baik oleh bagian Fa’i-Kharaj, bagian pemilikan umum, maupun oleh bagian zakat. Hal ini menandakan bahwa khilafah sangat concent dalam hal pembiayaan dakwah dan jihad sebagai politik luar negeri khilafah dalam rangka penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia, yang pada faktanya memang membutuhkan sokongan dana yang mencukupi agar jihad untuk menghilangkan rintangan fisik setelah option damai ditolak pihak musuh dapat berlangsung dinamis dan simultan sampai dienul Islam ini menjadi satu-satunya agama dan sistem hidup bagi umat manusia di dunia.

Dengan pengaturan keuangan sesuai aturan Allah SWT ini maka penjajahan dari luar negara Islam akan terhindarkan. Karena Allah SWT menutup intervensi asing atas kaum muslimin. Allah SWT berfirman :

ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.(QS an Nisa :141)

Inilah kunci kesejahteraan masyarakat yang hidup dalam naungan negara Islam. Tidak hanya dirasakan kaum muslimin tetapi juga diakui oleh orang kafir.

Rekam jejak emas masa peradaban Islam hingga sekarang masih ada dan bahkan bisa ditemukan dalam banyak catatan-catatan sejarah yang ditulis oleh orang non-muslim. Sebagai contoh adalah apa yang dikatakan Will Durant seorang sejarawan barat. Dalam buku yang dia tulis bersama Istrinya Ariel Durant, Story of Civilization, dia mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan kerja keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama beradab-abad dalam wilayah yang sangat luas. Fenomena seperti itu belum pernah tercatat (dalam sejarah) setelah zaman mereka”

Mary McAleese, Presiden ke-8 Irlandia yang menjabat dari tahun 1997 sampai 2011. Dia juga seorang anggota Delegasi Gereja Katolik Episkopal untuk Forum Irlandia Baru pada 1984 dan anggota delegasi Gereja Katolik ke North Commission on Contentious Parades pada 1996. Dalam pernyataan persnya terkait musibah kelaparan di Irlandia pada tahun 1847 (The Great Famine), yang membuat 1 juta penduduknya meninggal dunia. Terkait bantuan itu, Mary McAleese berkata:

“Sultan Ottoman (Khilafah Utsmani) mengirimkan tiga buah kapal, yang penuh dengan bahan makanan, melalui pelabuhan-pelabuhan Irlandia di Drogheda. Bangsa Irlandia tidak pernah melupakan inisiatif kemurahan hati ini. Selain itu, kita melihat simbol-simbol Turki pada seragam tim sepak bola kita.”

Saatnya umat kembali kepangkuan Islam tanpa dibebani pajak yang mencekik leher. Dalam Islam pajak memang boleh diambil oleh negara tapi dalam kondisi darurat, hanya diambil dari muslim yang mampu dan waktunya insidental tidak terus menerus.

Sungguh pemalakan negara atas nama pajak hanya bisa diselesaikan jika kita mau menerapkan Islam dalam naungan Khilafah Islamiyyah. Wallahua’lam bishshowab.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here