Oknum LSM Gentayangan Diduga Teror Pemerintah Desa

122
Ilustrasi LSM. Net
Ilustrasi LSM. Net

Terkait Penggunaan Anggaran Dana Desa

ACEHPemerintahan Kampung Desa Lapahan Buaya, belakangan ini mengaku resah, karena sering diteror oleh oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Mereka menakut-nakuti dan bahkan mengintimidasi terkait penggunaan anggaran dana desa.

Dengan modus mendapatkan surat kuasa dari masyarakat, namun pada akhirnya oknum LSM tersebut meminta imbalan sejumlah uang.

Ketua Badan Permusyawaratan Kampung (BPKam) Desa Lapahan Buaya, Kusnaidi menuturkan, kepada wartawan melalui sambungan telepon, Sabtu (17/10/2020).

“Benar, ada Oknum LSM sering gentayangan masuk desa, dan meneror gecik dengan bebagai dalih dan modus mereka, katanya berdasarkan surat kuasa dari  masyarakat, yang jelas, setelah desa mengelola anggaran cukup besar dari dana desa maupun alokasi dana desa (ADD), sering kali dimanfaatkan oleh oknum LSM nakal”, ungkap Kusnaidi.

Menurut Kusnaidi, pada prinsipnya desa terbuka dengan kritikan. “Kami dari pihak Pemdes dan Lembaga BPG, sama sekali tidak alergi dengan kerja LSM. Asalkan  sesuai dengan aturan yang ada akan tetapi jika memang LSM tersebut tujuannya mencari kesalahan, kami juga bisa melaporkan kembali karena kami juga punya hak, atas dasar menghambat pembangunan pemerintah.

“Akan tetapi kalau memang ada temuan kesalahan, bisa diselesaikan sesuai prosedur. Tapi apabila mereka mencari-cari kesalahan kita tindak secara tegas,” katanya.

Sementara Gecik Lapahan Buaya Arifin Berutu, juga tidak menampik adanya keresahan yang dialami oleh sejumlah kepala desa (gecik). Oknum LSM ini gentayangan masuk ke desa, menanyakan pengelolaan dana desa. Akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan, ungkap Arifin.

Lanjutnya LSM ini berasal dari luar Kecamatan Kuta Baharu, menurut informasi yang beredar bahwa alamat LSM tersebut, berada di daerah  Gunung Meriah. “Kalau masalah status LSM tersebut belum tahu, kami akan mengomfirmasi ke Kesbangpolinmas Aceh Singkil tentang LSM tersebut, sepengetahuan kami sebuah LSM wajib mengantongi Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Jika belum, kami dari Pemdes beserta lembaga BPG serta tokoh masyarakat lainnya juga akan melakukan upaya apa akan harus kami tempuh. Sebab katanya, keluhan ini tentang gentayangannya oknum LSM masuk desa, juga di sampaikan dari sejumlah rekan-rekan Gecik tentang sepak terjang LSM ini membuat desa-desa tidak nyaman”, bebernya.

Sayangnya, menurut Gecik Lapahan Buaya, oknum tersebut menyalahgunakan makna dari organisasi LSM. “Sejatinya, LSM itu adalah organisasi yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa berorientasi meraih keuntungan dari kegiatan tersebut,” ucap Arifin.

Laporan : Ramail III Editor : Syarif

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here