NCW Lahat Buat Laporan di Polda Sumsel dan Ombudsman

43
National Coruption Watch (NCW) Lahat, Selasa (24/9/2019) mendatangi Polda Sumsel dan Ombudsman Perwakilan Sumsel. Kedatangan NCW Lahat ini untuk melaporkan dugaan korupsi di sejumlah instansi pemerintahan Lahat, sedangkan ke Ombudsman melaporkan dugaan mal ladministrasi di Kejati Sumsel.

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – National Coruption Watch (NCW) Lahat, Selasa (24/9/2019) mendatangi Polda Sumsel dan Ombudsman Perwakilan Sumsel. Kedatangan NCW Lahat ini untuk melaporkan dugaan korupsi di sejumlah instansi pemerintahan Lahat, sedangkan ke Ombudsman melaporkan dugaan mal ladministrasi di Kejati Sumsel.

Dodo Ketua NCW Lahat mengatakan, kedatangan mereka ke Polda Sumsel untuk melaporkan permasalahan tindak pidana korupsi di Lahat yang terjadi di beberapa instansi. “Kami belum mau ekspose nama instansinya. Ada 11 laporan yang kita buat,” ujarnya.

Lebih lanjut Dodo menjelaskan, laporan di Polda adalah laporan dugaan pidana korupsi proyek yang tidak sesuai spesifikasi.  Selain itu, ada UPL yang dilaporkan karena sudah ada nama pemenang tender sebelum tender dilaksanakan.

“Untuk kerugian negara mencapai puluhan milyar,” tegasnya.

Sementara untuk laporan di Ombudsman Perwakilan Sumsel, Dodo menuturkan,  terkait dugaan korupsi di Sekwan DPRD Lahat.

“Kasus ini sudah lama dilaporkan ke Kejati. Tapi belum ada tindaklanjutnya. Ini ada indikasi malladministrasi,” bebernya.

Sementara itu, Jubir NCW Lahat Firdaus menambahkan, pihaknya membuat laporan ke Ombudsman Perwakilan Sumsel, karena laporan di Kejati Sumsel terkait dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Lahat sudah lama dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti.

Menanggapi laporan dari NCW Lahat, M. Adrian Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel menjelaskan, pihaknya masih akan mempelajari terlebih dahulu dugaan mall administrasi, diantaranya penundaan laporan berlarut, tidak ditindaklanjuti yang tidak berkompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, dan diskriminasi.

“Dalam hal ini laporan ke Kejati, dimana laporan yang dilaporkan sejak 2014 , sehingga ada dugaan di Kejati ada penundaan berlarut -larut. Nanti kita lihat syarat formilnya,” katanya.

“Setelah itu, akan dilihat obyeknya itu wewenang kami atau bukan. Untuk laporan yang ringan, prosesnya laporan sekitar satu bulan. Paling lama prosesnya sekitar 3 bulan, untuk dugaan mall administrasi di Kejati ini kita lihat dulu pokok permasalahannya,” pungkasnya.

Laporan : Aan

Editor   : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here