MUI Bakal Sosialisasikan Perpu No 2 Tahun 2017

0
149

Sumateranews.co.id, LAHAT- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lahat, H Zulkiah Kohar mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres Lahat melakukan sosialisasi Perpu nomor 2 tahun 2017.

“Dimana, isi dari Perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut tentang pembubaran keorganisasian masyarakat (ormas) untuk menjadi UU. Maka dari itu, dalam waktu dengan kita akan koordinasikan hal itu terutama kepada pihak Polres Lahat,” ujar H Zulkiah Kohar, Kamis (27/7), kemarin.

Kalau tidak salah, kata Zulkiah Kohar, pengesahan Perpu nomor 2 tahun 2017 tersebut, yang mengatur tentang pembubaran Organisasi Masyarakat (Ormas), sejak tanggal 3 Mei bulan lalu. Oleh sebab itu, pihaknya mengharapkan serta mengimbau semua Ormas yang ada di Kabupaten Lahat, agar dapat mengikuti serta menaati peraturan yang berlaku.

“Mungkin banyak ormas yang ada di Bumi Seganti Setungguan ini. Kita imbau agar dapat menaati peraturan yang berlaku di NKRI,” cetusnya.

Memang pembubaran Ormas ini, katanya, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan pembubaran organisasi kemasyarakatan harus dilakukan lewat permohonan Pemerintah, melalui Kejaksaan Agung dan Pengadilan.

“Jelas butuh proses sebelum itu. Pemerintah juga harus membuktikan bahwa Ormas tersebut telah melanggar ketentuan dan mengabaikan tiga kali surat peringatan,” pungkasnya.

Sementara, Kapolres Lahat AKBP Roby Karya Adi Sik melalui Kasat Intelkam AKP Roslan mengatakan, sangat menyambut baik dengan rencana MUI Lahat yang akan mensosialisasikan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran organisasi masyarakat.

“Kita siap mendampingi serta mengawal MUI dalam mensosialisasikan Perpu tentang pembubaran Ormas tersebut. Karena, Perpu itu, telah disahkan jadi wajar kalau untuk disosialisasikan ke semua masyarakat,’’ tegas Roslan.

Namun pembubaran ormas tak dapat begitu saja dilakukan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengamanatkan pembubaran organisasi kemasyarakatan harus dilakukan lewat permohonan pemerintah, melalui Kejaksaan Agung, dan Pengadilan. Sebelum itu, pemerintah juga harus membuktikan bahwa Ormas tersebut telah melanggar ketentuan dan mengabaikan tiga kali surat peringatan.

Laporan : Novita/idham

Editor : Imam Ghazali

Posting : Andre

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article