HeadlineMubaNusantaraSumsel

Muba Segera Berlakukan PPKM Darurat Lokal, Sanksi Tegas Bagi Para Pelanggar

SEKAYU – Pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin bakal mengambil langkah segera untuk  menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Lokal guna mengantisipasi melonjaknya Kasus COVID-19, yang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan. 

Pemberlakuan itu seperti diungkapkan Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan COVID-19 Tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Muba, di Ruang Rapat Serasan Sekate yang turut dihadiri seluruh Camat, Kades, Kepala RSUD dan Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Muba secara virtual di kantor masing-masing, Rabu (07/07/2021).

“Menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat atas perkembangan COVID-19, secara nasional saja sudah melaksanakan PPKM di pulau Jawa dan Bali karena memang sekarang ini kasus COVID-19 sudah sangat serius, rumah sakit dan juga ketersediaan sarana prasarana sudah melewati batas, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di Pulau Sumatera,” ujar Apriyadi.

Dikatakan Apriyadi, peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Muba sudah cukup tinggi, kalau selama ini hanya terjadi di Kota Sekayu dan sekitarnya, namun sekarang sudah mulai naik juga di Kecamatan lain seperti Kecamatan Sungai Lilin, Bayung Lencir dan Babat Toman, maka perlu di sikapi bersama, perlu dilakukan pengetatan kembali seperti di awal yang dulu dalam menjaga wilayah agar masyarakat tidak terpapar COVID-19.

“Maka kita perlu sama-sama melakukan pencegahan, penanggulangan dan edukasi ke masyarakat. Kita sudah siapkan Perbub, Perda dan Surat Edaran juga sudah dikeluarkan, tinggal kita selaku pelaksana harus benar-benar menjaga masyarakat kita jangan sampai terpapar COVID-19, kalaupun terpapar kita perlu melakukan pendampingan dan diberikan edukasi agar tidak menularkan,” pungkasnya.

Sesuai instruksi Bupati Muba Dr H Dodi Reza Alex Noerdin agar semua pihak baik pemerintah Kabupaten hingga desa memahami bahwa SOP penanganan pasien yang terpapar COVID-19 mengalami perubahan.

“Pasien COVID-19 yang tidak mengalami gejala apapun atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) bisa dilakukan isolasi mandiri dirumah atau posko yang disediakan desa/kelurahan. Ini yang menjadi tugas kita, harus diterapkan bagaimana teknik isolasi mandiri yang benar, perlu diawasi oleh tim satgas COVID-19 tingkat desa, untuk membatasi penularan libatkan masyarakat untuk berperan aktif. Gunakan dana desa untuk penyemprotan dan rumah isolasi/posko serta bantuan sembako bagi warga kurang mampu yang terpapar COVID19,” ujar Sekda.

Lanjut Sekda, para Camat dan Kades agar membatasi kegiatan masyarakat seperti hajatan atau yang bersifat kerumunan tunda dahulu, karena sekarang dalam posisi darurat. Kalau masih ada yang melanggar, nanti tim penegak hukum akam mengambil tindakan, maka perlu beri pengertian ke masyarakat.

Sementara itu, menurut laporan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muba dr Azmi Dariusmansyah, strategi antisipasi peningkatan peningkatan COVID-19 yaitu, Melakukan 3T secara masif di wilayah yang terdapat kasus konfirmasi tinggi. Dengan mengaktifkan Satgas Covid-19 di desa/kelurahan sampai ketingkat RT/RW dan melibatkan unsur TNI, Polri, Kecamatan dan Kelurahan/Desa pada daerah Zona Kuning. Sedangkan untuk daerah Zona Orange dan Zona Merah di pantau langsung oleh Satgas Kabupaten.

Kemudian langkah lainnya dengan melakukan Pengetatan aktivitas masyarakat serta berlakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran juga giatkan Operasi Yustisi dengan melibatkan unsur terkait sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2020.

“Saat ini yang harus dilakukan dengan memberikan tindakan tegas berupa pembubaran segala bentuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan melaksanakan Edukasi Penerapan 5 M dan pemberlakuan Jam malam,” pinta Azmi. (Hasbullah Anwar)

Editor : Donni

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button