MESKI HASILNYA RENDAH, BUPATI PRINGSEWU TERIMA LANGSUNG HASIL KEPATUHAN OMBUDSMAN LAMPUNG

0
135

Sumateranews.co.id, LAMPUNG- Meskipun memperoleh nilai rendah dan masuk zona merah, Bupati Pringsewu secara gantle tetap mengambil sendiri hasil penilaian kepatuhan terhadap komponen standar pelayanan publik di Jakarta, Desember, 2017.  Sebagai bentuk tindak lanjut, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu dalam rangka membahas hasil penilaian kepatuhan tersebut dengan Pemerintah Kabupaten Pringsewu di Aula Kantor Bupati Pringsewu,  Rabu (10/01/2018).

Adapun Hasil penilaian dari Ombudsman, Kabupaten Pringsewu mendapat nilai rata-rata  13.7 terhadap penerapan standar pelayanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik di bidang administratif. Nilai tersebut masuk dalam kategori rendah atau “Zona Merah”.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf melakukan koordinasi kepada Wakil Bupati Pringsewu Fauzi yang juga dihadiri Asisten dan Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar segera dilakukan evaluasi terhadap komponen penilaian yang masih rendah.

Nur Rakhman mengatakan bahwa penilaian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa indikator yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. “Ada 64 produk layanan dari 10 OPD di Lingkungan Pemkab Pringsewu yang dinilai terkait komponen standar pelayanan. Penilaian tersebut dilakukan pada pertengahan 2017,” jelas Nur Rakhman.

Menurut Nur, penilaian tersebut diharapkan dijadikan bahan evaluasi dan motivasi bagi pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

“Pringsewu mendapatkan nilai terendah dari 5 Kabupaten di Provinsi Lampung yang kami nilai tahun ini. Namun demikian kami harap ada komitmen dari kepala daerah untuk melakukan perbaikan ke depannya,” tegasnya.

Lebih lanjut Nur Rakhman menjelaskan, penilaian tersebut akan tetap dilakukan di tahun mendatang sampai terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan standar/ketentuan.

“Kita akan terus mendorong pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik. Kita juga terbuka apabila pemerintah daerah meminta masukan terkait pemenuhan standar pelayanan publik yang baik itu seperti apa,” tandasnya.

Sementara, Wakil Bupati Pringsewu mengatakan pihaknya akan terus melakukan perbaikan-perbaikan kedepannya  apa yang menjadi saran Ombudsman terkait penerapan standar pelayanan.

“Ini raport dari Ombudsman sudah kita terima, sudah kita dengarkan juga hasil penilaiannya. Saya juga berharap kedepannya kita lebih baik lagi. Jangan hanya waktu akan dinilai saja, tapi setiap saat kita siap pelayanannya sesuai dengan standar yang ada,” cetus Fauzi.

Pada sesi akhir dilakukan penyerahan hasil penilaian kepatuhan komponen pelayanan publik dari Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung kepada Wakil Bupati Pringsewu.

Laporan           : Dedy Kurniawan

Editor/Posting : Imam Ghazali