Massa Gabungan Masyarakat-Mahasiswa Datangi DPRD OKU, Minta Mendagri dan Gubernur Sumsel Pilih Pj Bupati “No” Berbau Politik Dinasti

77
Massa Gabungan Masyarakat-Mahasiswa Datangi DPRD OKU, Minta Mendagri dan Gubernur Sumsel Pilih Pj Bupati “No” Berbau Politik Dinasti
Puluhan massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), Senin pagi (05/04/2021).

BATURAJA – Puluhan massa gabungan dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di halaman depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU), Senin pagi (05/04/2021).

Diketahui gabungan pendemo ini menuntut beberapa hal terkait rencana penunjukan Pejabat Bupati OKU pasca kekosongan akibat meninggalnya Bupati terpilih Kuryana Azis dan wakilnya Johan Anuar yang non aktif karena tersandung dugaan kasus korupsi.

Dalam aksinya yang dijaga ketat aparat gabungan itu, salah satu orator A Syukri Kholil menyampaikan pihaknya meminta Mendagri dan Gubernur menetapkan PJ Bupati sesuai dengan norma aturan Undang-undang seperti adanya transparasi, kepastian hukum, proporsionalitas dan tidak ada keberpihakan.

Beberapa tuntutan itu jelas Syukri Kholil, antara lain yakni Prosesnya hendaklah sesuai dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), selanjutnya tidak ada rekayasa dan akal akalan untuk mengakomodir kepentingan oligarki kekuasaan yang syarat dengan nepotisme serta menolak Pj Bupati OKU yang berpotensi melanggengkan kekuasan yang KKN dan berbau politik Dinasti yang dapat menimbulkan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten OKU.

“Yang kami takutkan jika tuntutan ini tidak diindahkan akan terjadi ketidakkondusifan di bumi OKU,” tegas Syukri Kholil.

Sementara itu, ketua DPRD OKU, Marjito Bachri didampingi Yopi Sahrudin serta beberapa anggota dewan lainya mengaku telah menerima aspirasi para pendemo. Dikatakanya, aspirasi tersebut akan pihaknya tindaklanjuti dan akan meneruskan surat ke Gubernur dan Mendagri.

“Tentu semua tuntutan ini akan kami akomodir dan secepatnya akan kami sampaikan ke Gubernur serta Mendagri,” kata Marjito.

Massa aksi sendiri mengaku jika beberapa tuntutan tersebut tidak diindahkan maka pihaknya akan menggelar dengan aksi yang lebih besar lagi.

“Kita meminta juga jangan ada akal-akalan saat saat menentukan PJ Bupati nanti,” sambung Syukri Kholil.

Sementara Novri, salah satu anggota HMI mengatakan, HMI tidak begitu mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalu Gubernur untuk menjadi Penjabat Bupati OKU. Namun Novri meminta Mendagri dan Gubernur agar saat menunjuk Penjabat Bupati nantinya mengedepankan aturan yang berlaku, jangan sampai ada maladministrasi saat penunjukan PJ Bupati nantinya.

Saat ditanya kekhawatiran apa yang ditakutkan HMI terkait penunjukan PJ Bupati nantinya? Novri membantah bahwa HMI tidak khawatir siapa saja yang ditunjuk. “Masalahnya kita sekarang ada di era demokrasi, jangan sampai ada kemunduran ke era sebelumnya,” tandas Novri.(Rilis SMSI OKU)

Editor : Donni

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here