LAI Sumsel Minta Polisi Seret Oknum Intelektual Terlibat OTT

0
700
Dari Kiri kekanan Ketua LAI DPD Sumsel Syamsoedin Djoeman dan Ketua DPC LAI Muratara Willy Pasundani serta Guru Spritual sekaligus Penasehat LAI DPD Sumsel Melan Haryono. Foto: SU
Dari Kiri kekanan Ketua LAI DPD Sumsel Syamsoedin Djoeman dan Ketua DPC LAI Muratara Willy Pasundani serta Guru Spritual sekaligus Penasehat LAI DPD Sumsel Melan Haryono. Foto: SU

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Terkait aksi damai Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa Muratara Sumatera Selatan (Sumsel) yang digelar di Mapolda Sumsel Rabu (6/12/2017), sehubungan dengan itu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Sumsel Syamsoedin Djoesman, meminta pihak kepolisian untuk segera menyeret oknum intelektual yang terlibat dalam kasus tersebut. Demikian hal ini diungkapkannya Jumat (8/12/2017) di ruang kerjanya.

Menurut Syamsoedin, kasus ini jangan sampai berlarut-larut dan jalan ditempat, bahkan hilang tanpa jejak.

“Kami tetap akan menyoroti kasus ini dan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, apabila memang ada dugaan oknum Bupati Muratara atau pun dugaan oknum Kepala Bappeda Muratara, terlibat langsung atau secara tidak langsung dalam kasus ini, hal itu harus dipertanggungjawabkan, kami minta pihak kepolisian pun dapat diandalkan dalam mengungkapkan kasus ini,”tukasnya.

Senada dengan itu Willy Pasundani Ketua DPC LAI BPAN Kabupaten Muratara, sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah berani dalam mengambil tindakan tegas, untuk menangkap tersangka.

“Namun kami meminta kepada polisi kasus ini jangan hanya sampai disini saja, polisi haruslah transparan dalam mengungkap kasus ini, jangan pandang bulu, kalau memang nantinya ada oknum Bupati atau Kepala Bappeda Muratara yang terlibat dalam hal ini, itu sudah menjadi kewajiban polisi untuk mengembangkan kasus tersebut,”pungkasnya.

Secara terpisah Guru Spritual sekaligus Penasehat DPD LAI BPAN Sumsel Melan Haryono, merasa sangat prihatin atas ulah pelaku korupsi, lantaran ulah para pelaku tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian.

“Gemah ripah loh jinawi artinya, Indonesia ini negeri yang kaya raya, dihasilkan baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, namun masih saja kenyataannya pelaku-pelaku korupsi, menyalagunakan kekuasaan untuk menikmati uang kotor demi kepentingan diri sendiri,”tandas Melan.

Pada pemberitaan sebelumnya, ratusan massa tergabung beberapa LSM antara lain LSM Gerak RI, dikoordinatori Drs M Harun Kori, LSM Obor diketuai M Pasar Ribu, LSM GPN Ketua Andi Bugis, LSM Jaman Tiga Sinar (JTS) Ketua Lala. Massa juga meminta pengusutan keterlibatan aktor intelektual dalam kasus ini sejalan dengan semangat Hari Antikorupsi Internasional.

Pernyataan sikap dalam aksi damai tersebut yakni, Mendukung Kapolda untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), meminta kepada Kapolda Sumsel untuk mengembangkan kasus OTT sampai ke akar-akarnya, Kapolda harus berani menetapkan Seketaris PU BM melakukan hal tersebut atas perintah oknum-oknum tertentu, pihak penegak hukum harus melakukan upaya maksimal terhadap kasus tersebut sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi No.28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta kepada Kapolda untuk menetapkan tersangka baru, diduga oknum Kepala Bappeda terlibat dalam kasus OTT ini.

“Terjadi kebohongan besar apabila kasus OTT Mura Utara hanya melibatkan oknum Seketaris Dinas PU Muratara, tidak mungkin kasus ini berdiri sendiri tanpa ada yang memerintahkan dan tanpa ada yang menyuruh, yang kami pertanyakan dimana fungsi hukum dan pengawasan di Mura Utara, kami mengharapkan kepada bapak Kapolda Sumsel, dimana polisi RI sedang diuji dalam pembentukan Densus Tipikor, buktikan bahwa polisi itu benar seperti harapan rakyat”, papar Abdul Hamid Ketua LSM di Muratara.

Senada dengan itu Ketua LSM Obor Pasar Ribu mengatakan, bahwa belum lama ini Polda Sumatera Selatan berani melakukan OTT terhadap Sekretaris PU, dengan barang bukti sebanyak Rp64 juta, namun kenapa putus hanya sampai disini, kami  minta kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus ini sampai ke akar-akarnya. “Bahkan desas desus diduga Kepala Badan Pembangunan Perencanaan Daerah Muratara terlibat langsung dan dugaan nama oknum bupati pun ada disini, apakah secara langsung atau tidak ini harus dipertanggungjawabkan, kita sangat mendukung kinerja Polda Sumsel, karena seharusnya polisi ini merupakan garda terdepan untuk memberantas pungli dan korupsi,”tegasnya.

Sementara itu, perwakilan pihak Polda Sumsel, langsung menerima apa yang telah menjadi aspirasi para pelaku aksi demo. Usai membubarkan diri massa aksi damai, sempat mengancam apabila kasus ini jalan ditempat, maka pendemo akan membawa massa yang lebih besar lagi.

Sebagaimana diketahui, Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan pada 14 November lalu menangkap Ardiansyah, yang menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga. Dari tangan Ardiansyah, polisi mengamankan uang tunai Rp 64 juta diduga sebagai uang suap.

Setelah tiga minggu berjalan, penyidik baru menetapkan Ardiansyah sebagai tersangka tunggal. Namun belum diketahui siapa dan apa jabatan orang yang memberikan suap kepada Ardiansyah sampai hari ini.

 

 

Laporan : SU

Editor     : Syarif

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article