KPU dan Panwaslu Kota Prabumulih Disidang Dugaan Pelanggaran Kode Etik

0
322

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) RI, menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan lima komisioner KPU Kota Prabumulih sebagai teradu 1, dan Panwaslu Kota Prabumulih sebagai teradu 2. Sidang tersebut digelar di Kantor Bawaslu Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa siang (10/7).

Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi SE MSi membenarkan sidang tersebut dan mengatakan jika DKPP RI sedang melakukan pemeriksaan terhadap para teradu.

“Iya betul, pukul 1 siang ini DKPP pusat menggelar sidang atas dugaan pelanggaran kode etik dengan teradu dari 5 komisioner KPU Kota Prabumulih dan Panwaslu Kota Prabumulih di Kantor Bawaslu Sumsel. Untuk dewan kehormatan majelis pemeriksa sendiri berasal dari satu orang dari DKPP pusat dan dibantu dua pemeriksa dari provinsi,” jelasnya.

Dijelaskan, sidang tersebut digelar berdasarkan laporan pengaduan pihak pengadu tersebut nomor 132/I-P/L-DKPP/VI/2018. “Untuk agenda sidang dewan kehormatan DKPP akan mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu, melakukan pemeriksaan terhadap para teradu dengan mendengar jawaban dari teradu dan juga keterangan saksi,” ungkapnya.

Dari informasi yang dihimpun, sidang etik dengan perkara nomor 148/DKPP-PKE-VI/2018 yang digelar dengan agenda mendengarkan pokok pengaduan dari pihak Relawan Kotak Kosong (Koko) selaku pengadu, sekaligus jawaban dari teradu 1, dan keterangan saksi atas pengaduan yang diajukan sebelumnya.

Dalam sidang pemeriksaan yang dipimpin oleh Anggota DKPP Prof Teguh Prasetyo didampingi Tim Pemeriksa Daerah (TPD) wilayah Sumsel, Anisatul Mardiah, dan Iin Irwanto diketahui pengadu dihadiri tiga Relawan Koko di antaranya, H Ahmad Azadin, Edmon Sarathon, dan Irsan Matondang bersama kuasa hukumnya, M Maiwan Kaini SH MH.

Sedangkan, dari pihak teradu hadir dari KPU antara lain Ketua KPU Prabumulih, M Tahyul dan empat anggota KPU Siraddjudin, Wawan Irawan, Era Hustri, dan Titi Marlinda sekaligus tiga komisioner Panwaslu Kota Prabumulih.

“Sidang untuk pemeriksa pengaduan dan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar dewan kehormatan yang dipimpin Ketua Majelis Prof Teguh Prasetyo di persidangan.

Ketua Majelis menanyakan kepada kedua belah pihak atas lima poin pokok pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik dari pengadu sekaligus mendengar jawaban teradu dan saksi.

“Dalam pokok pengaduan sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelanggara Pemilu, Ketua dan anggota KPU Prabumulih diduga tidak profesional dalam proses coklit sehingga terjadi banyak pemilih ganda. Para teradu diduga membiarkan pasangan calon (paslon) tunggal berkampanye di luar jadwal kampanye yaitu satu hari sebelum pengundian nomor urut paslon,” ungkapnya.

Selanjutnya, dalam pokok pengaduan diungkapkan bahwa teradu diduga bersikap tidak etis dengan menampilkan slide background foto seluruh komisioner KPU Kota Prabumulih dengan gaya mengangkat satu jari pada saat acara debat publik. “Teradu diduga melanggar kode etik dengan tidak menyosialisasikan Kolom Kosong sebagai pilihan lain selain paslon tunggal,” lanjutnya.

Sementara, Kuasa Hukum M Maiwan Kaini SH MH menjelaskan bahwa lima pokok pengaduan tersebut sesuai dengan kelengkapan alat bukti dan saksi yang siap dihadirkan dalam persidangan.

“Alat bukti antara lain, foto komisioner KPU Kota Prabumulih mengangkat jari telunjuk, data pemilih ganda, keterangan saksi, kliping berita dari koran, audio rekaman dari Ketua KPU kota Prabumulih, rekaman kampanye serta data jadwal kampanye paslon tunggal,” bebernya.

Laporan : Irfan
Editor/Posting : Imam Ghazali