KPK Minta Pilkada Jangan Kotori Dengan Uang

0
65
Laode M Syarif (Grandyos Zafna/detikcom)

Sumateranews.co.id, JAKARTA – KPK menyoroti besarnya ongkos politik untuk menjadi kepala daerah. Ini terungkap dari hasil kajian KPK dengan LIPI.
“Kita melihat bahwa ongkos untuk menjadi seorang kepala daerah itu besar. Bahkan, menurut beberapa studi yang dilakukan oleh LIPI, misalnya untuk menjadi bupati, sekurang-kurangnya orang itu menyiapkan Rp 60 miliar, sedangkan kalau jadi gubernur sekurang-kurangnya Rp 100 miliar,” ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarif kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (15/2/2018).
Temuan ini juga sudah disampaikan kepada DPR dan partai politik. Ongkos politik ini berpotensi menimbulkan money politics. Praktik seperti itu perlu dihilangkan untuk memperoleh pimpinan daerah yang mempunyai kapabilitas dan integritas baik.
“Karena banyak sekali sebenarnya calon yang baik, dia nggak bisa bersaing, diakibatkan oleh kurang uang sehingga nggak bisa terpilih,” ucap Syarif.
KPK pun menyebut saat ini memang berfokus pada fakta tingginya ongkos pilkada. Bahkan KPK juga sudah menggandeng Mabes Polri.
“Apakah betul KPK konsentrasi untuk itu? Iya. Bahkan sebenarnya KPK bekerja sama dengan Mabes Polri. Yang kita ingin bahwa pesta demokrasi ini jangan dikotori dengan politik uang,” tutur Syarif.
“Jadi saya berpesan kepada para calon yang sedang mau menjadi bupati/wali kota/gubernur, bersainglah dengan baik. Karena Polri dan KPK betul-betul ingin melihat bahwa pesta demokrasi ini berjalan baik agar kita mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas, berintegritas, dan mumpuni,” lanjutnya.
Tidak hanya di level calon pemimpin atau wakil rakyat, KPK juga mengingatkan masyarakat sendiri sebagai pemilih. Kenyataannya di lapangan, masih banyak yang mengharapkan ‘amplop’ dari caleg atau calon kepala daerah.
“Bahkan sekarang kalau misal juru kampanye datang, setelah diberikan program kerjanya, banyak yang mengatakan ‘cuma begini doang? Mana lampirannya?’ Seperti itu. Itu terang-terangan masyarakat meminta,” sebut Syarif.
“Baik dalam bentuk amplop, sembako, atau lainnya, selalu ditanyakan. Jadi masyarakat Indonesia juga harus dididik jangan lagi meminta dan mengharap pemberian dalam bentuk uang,” tutupnya.

Sumber : Detikcom
Editor : Syarif

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article