Kontraktor Minta Rekomendasi ke DPRD Muba Agar Kadis DPKP Muba Dipecat

0
311

Sumateranews.co.id, SEKAYU – Merasa aspirasinya yang telah disampaikan beberapa waktu lalu telah diabaikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP)  Kabupaten Musi Banyuasin, maka sejumlah Asosiasi Kontraktor Konstruksi Daerah Muba dengan membawa ratusan anggotanya yang lebih besar kembali melakukan aksi mosi tidak percaya kepada Mursalin SE selaku Kepala Dinas DPKP Muba.

Mereka mendatangi Komisi 1 dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba guna menyampaikan dua tuntutan untuk menjadi dasar rekomendasi Komisi III, Komisi I, dan unsur pimpinan DPRD Muba supaya aspirasi mereka disampaikan kepada Bupati Muba.

Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain  meminta Kepala DPKP Muba segera dilakukan pencopotan dari jabatannya karena telah meresahkan dan meminta para instansi penyedia barang dan jasa supaya transparan dan terbuka pada publik terkait pengumuman serta pemberitahuan pada kontraktor lokal waktu dan jumlah paket yang hendak dilelang. Seperti yang disampaikan Damsi Ucin, SH perwakilan kontraktor lokal di hadapan Wakil Ketua DPRD Muba Jhon Kenedy, Ketua Komisi III dan anggota Komisi III serta perwakilan Komisi I di ruang rapat Komisi III mengatakan, selama ini dinas DPKP tidak pernah melibatkan kontraktor lokal dalam pelelangan terbuka maupun pelelangan penunjukan langsung barang dan jasa yang dikelola DPKP Muba. Selagi dinas DPKP Muba dipimpin Mursalin, SE kontraktor lokal selalu tersingkirkan karena berdasarkan hasil temuan dan data di lapangan, setiap pekerjaan yang dikelola DPKP adanya pengarahan pemenang atau jual beli proyek.

Atas dasar itulah, hari ini ujar Damsi Ucin, SH mereka kembali melakukan gerakan damai meminta DPRD Muba segera merekomendasikan pemutasian Kepala Dinas DPKP Muba. Dan adanya transparansi serta keterbukaan dalam proses lelang barang dan jasa yang dikelola DPKP Muba jangan sampai ada lagi jual beli proyek. Bila hal ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan dapat menimbulkan kegaduhan sebab bobroknya permainan birokrasi penyedia barang dan jasa dapat merusak program serta Visi dan Misi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

“Berdasarkan temuan kita, paket proyek di DPKP Muba ada yang sudah berjalan tapi tidak ada sosialisasi dan keterbukaan pada publik maupun pada asosiasi konstruksi lokal,” tegas Damsi Ucin SH, Selasa (10/4).

Sementara itu, di hadapan seluruh anggota asosiasi konstruksi daerah Muba, Ketua Komisi III Paimin,  SH berjanji akan merekomendasikan aspirasi yang telah disampaikan kepada Bupati Musi Banyuasin. Namun sebagai lembaga legislatif pihaknya bukanlah eksekutor untuk melakukan pemecatan terhadap Kepala Dinas DPKP Muba, tetapi sebagai lembaga yang berwenang memfasilitasi tuntutan kepada pemerintah daerah Muba.

Dari hasil pertemuan tersebut, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muba di hadapan para kontraktor lokal Muba menandatangani dua item rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan tuntutan mereka.

Laporan          : Hasbullah Anwar

Editor/Posting : Imam Ghazali