Komitmen Petugas Keimigrasian dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis HAM

23
Saffar Muhammad Godam selaku Kepala Divisi Keimigrasian mengelar RDK dengan mengandeng Kepala Bidang HAM (Yulizar) guna mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM, Kamis (16/07).

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman pelayanan publik berbasis HAM kepada jajaran keimigrasian yang ada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Kamis (16/07), Saffar Muhammad Godam selaku Kepala Divisi Keimigrasian mengelar RDK dengan mengandeng Kepala Bidang HAM (Yulizar) guna mensosialisasikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM.

RDK yang juga dikuti oleh Kepala Kantor Imigrasi klas I Palembang (Hasrullah) dan pejabat pada divisi keimigrasian ini juga membahas mengenai unsur-unsur, prinsip dan standar pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

“Mengapa kita harus melakukan pelayanan publik? Sesuai dengan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2004 yang berbunyi Hakikat Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

Birokrasi pemerintah dibentuk dengan tujuan untuk melayani dan melindungi kepentingan publik. Pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung jawab memberikan pelayanan publik kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingan public,” ujar saffar, saat berikan arahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan memiliki (2) dua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian, yakni Kanim Klas I Palembang dan Kanim klas IIB Muara Enim, pada prisipnya kedua Kantor imigrasi tersebut telah memberikan pelayanan publik berbasis HAM, hal tersebut dapat dilihat langsung dengan fasilitas yang telah disediakan pada kedua Kantor Imigrasi tersebut, dimana sudah terdapat fasilitas khusus bagi penyadang disabilitas, loket khusus bagi kelompok rentan, serta sarana pendukung lainnya seperti ruang bermain anak dan dan ruang Laktasi.

“Namun ruh dari pelayanan publik berbasis HAM adalah masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sama serta akses yang sama dalam menerima pelayanan,” jelas Yulizar.

Diharapkan dengan adanya RDK ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh petugas keimgrasian dalam memberikan pelayan publik berbasis HAM, karena SDM yang unggul bukan karena memiliki intelektualitas yang tinggi akan tetapi juga rasa empati.

Laporan : Are III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here