Komitmen Antikorupsi Transnasional Menguat

9
Penguatan komitmen antikorupsi di regional Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru menguat. Hal itu dibuktikan dengan diluncurkannya dokumen Regional Threat Assessment: Transnational Laundering of Corruption Proceeds, yang berhasil memetakan aliran dana kejahatan pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

Sumateranews.co.id, MANILA – Penguatan komitmen antikorupsi di regional Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru menguat. Hal itu dibuktikan dengan diluncurkannya dokumen Regional Threat Assessment: Transnational Laundering of Corruption Proceeds, yang berhasil memetakan aliran dana kejahatan pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi.

Terselesaikannya dokumen asesmen ini tidak lepas dari kolaborasi yang baik antara PPATK dengan lembaga intelijen keuangan Australia (AUSTRAC), Brunei Darussalam (AMBD), Filipina (AMLC), Malaysia (UPW-BNM), Selandia Baru (NZFIU), Singapura (STRO), dan Thailand (AMLO).

Ruang lingkup asesmen meliputi aliran dana pencucian yang berasal dari hasil korupsi, yang mengalir di dalam regional, keluar regional, maupun menuju regional. Metodologi penelitian menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif sekaligus, dengan data yang bersumber dari informasi intelijen, proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan vonis), dan sumber-sumber relevan lainnya.

Temuan asesmen menemukan 136 negara di dunia terkait dengan aliran dana pencucian uang hasil korupsi, baik dananya berasal dari regional Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, maupun sebaliknya, dana haram tersebut yang memasuki kawasan ini. Temuan asesmen juga menunjukkan Politically Exposed Persons (PEP) di ASEAN dengan pengaruhnya di sektor sumber daya alam di negara masing-masing, ditemukan memiliki kerentanan tertinggi terhadap korupsi baik melalui penggelapan atau penyuapan.

Orang-orang yang berpengaruh secara politis memiliki akses untuk melakukan skema pencucian uang yang rumit, yang dirancang untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatannya dan melibatkan pergerakan dana melintasi berbagai yurisdiksi di dalam maupun di luar kawasan ASEAN. Seringkali skema ini dibantu oleh pihak yang memfasilitasinya, yang dikenal dengan Professional Money Launderer, dengan menggunakan bank yang tidak memiliki pengetahuan memadai terhadap dana yang bersumber dari hasil korupsi tersebut.

Riset ini merekomendasikan serangkaian aksi prioritas, antara lain perluasan pertukaran informasi, khususnya terkait dengan PEP, pengembangan riset lebih lanjut dengan salah satu topiknya menentukan indikator red flag pencucian uang yang berasal dari hasil korupsi, memperluas ruang lingkup program pertukaran analis lembaga intelijen keuangan dengan mengangkat tema korupsi transnasional, hingga menjadikan tema korupsi transnasional sebagai salah satu kurikulum yang dimuat dalam program pelatihan yang melibatkan personel lembaga intelijen keuangan dan penegak hukum.

Laporan : Tim Agungeri

Editor    : Donni

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here