Komisi IV DPRD Tunda Pembahasan KUA-PPAS Sejumlah OPD Sumsel

99

PALEMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel melalui Komisi IV menunda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sejumlah OPD dilingkungan Provinsi Sumsel.

Penundaan dilakukan menyusul ketidakhadiran sejumlah Kepala Dinas dari OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Sumsel..

“Hari ini kita sudah membahas mengenai Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari 10 mitra kerja komisi IV DPRD Sumsel, sudah ada 6 OPD yang kita bahas. Insyaallah besok kita jadwalkan selesai,” ungkap Syamsul Bahri, ketika dibincangi disela rapat Pembahasan, Kamis, (19/11/2020).

Dia jelaskan, ada 4 OPD yang masih mereka tunda pembahasannya karena tidak dihadiri langsung oleh kepala dinas terkait.

“Karena ini merupakan pra anggaran tetap akan kita laporkan ke Banggar DPRD Sumsel.

Mengenai hasil dan keputusannya tadi ada beberapa perwakilan dari OPD yang Kepala Dinasnya tidak datang terpaksa kita tolak, karena ini merupakan hal prinsip karena ditentukan oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

Misalnya hari ini Dinas ESDM Sumber Daya Mineral itu kita tunda terlebih dahulu, dikarenakan ini menyangkut masa depan OPD tersebut,” jelasnya.

“Ke 6 OPD ini akan kita selesaikan pembahasannya sampai dengan tengah malam,” lanjut Syamsul lagi.

Masih dikatakan Syamsul Bahri, selain membahas anggaran OPD, pihaknya juga membahas masalah program kerja OPD kedepan.

“Untuk malam ini kita akan membahas Anggaran DLHP, PSDA, Biro Amnesiasi dan Terakhir Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

Di antara 2 OPD yang kita bahas tadi ada peningkatan dari 5,5 menjadi 12 lebih.

Jadi ke 6 OPD ini masih kita bahas ada alokasi anggaran sekitar 426 Miliar.

Sedangkan yang menjadi program dinas ESDM tadi mengusulkan untuk penambahan UPTD di beberapa Kabupaten dan Kota,” tambah Syamsul.

Dijelaskan Syamsul, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terutama dana perjalanan dinas sebesar Rp 1 Miliar.

“Ini akan kita sinkronkan dengan PP nomor 33, apakah benar atau ada yang berlebihan atau ada pemborosan anggaran yang dikhawatirkan mubazir saja.

Sementara ada beberapa OPD yang membutuhkan lebih banyak program yang mendesak untuk kepentingan masyarakat,” terang dia.

Selanjutnya, ia juga mengharapkan Kepada ESDM untuk dapat meningkatkan PAD sesuai dengan Tupoksinya. misalnya seperti Galian C sejauh mana bisa melakukan langkah langkah yang kongkrit.

Namun, dia sampaikan, Komisi IV DPRD Sumsel tetap mendukung OPD tersebut dalam rangka untuk meningkatkan PAD Sumsel.

“Kepada OPD yang menjadi mitra kerja untuk melaksanakan sesuai dengan RPJMD Gubernur Sumatera Selatan dan tidak menyalahi aturan dan tidak menyimpang melaksanakan apa yang menjadi petunjuk Gubernur Sumsel,” tandasnya.

Laporan : Are III Editor : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here