“Komersialisasi” Tes Covid-19; Beban Baru untuk Rakyat

39
Desliyana, A.Md (Penulis Muslimah Ideologis).

Oleh : Desliyana, A.Md

(Penulis Muslimah Ideologis)

Kasus positif Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan 1.113 per 24 Juni 2020 sehingga total jumlah positif mencapai 49.009 dan meninggal dunia sebanyak 2.573.(Covid19.go.id). Penyebaran kasus diyakini akan terus bertambah seiring diberlakukannya kebijakan new normal di beberapa daerah. Hal ini menyebabkan masyarakat akan kembali beraktivitas di ruang publik. Interaksi sosial akan kembali dilakukan seperti sedia kala. Hal tersebut akan mempengaruhi transmisi Covid-19 di tengah masyarakat dan menambah jumlah kasus positif Covid-19.

Untuk mengetahui apakah seseorang terpapar Covid-19 sejatinya harus melalui serangkaian tes seperti tes rapid dan tes swab. Mengingat bahwa pemerintah memberlakukan aturan wajib tes Covid-19 untuk beberapa aktivitas. Seperti kewajiban tes Covid-19 untuk masyarakat yang akan melakukan pejalanan menggunakan pesawat udara dan kapal laut. Begitu juga wajib melakukan tes Covid-19 sebagai prasyarat operasi melahirkan di Rumah Sakit.

Namun tingginya biaya tes Covid-19 menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Terlebih bagi masyarakat ekonomi lemah. Seperti kejadian yang memilukan baru-baru ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang Ibu harus rela kehilangan bayi di dalam kandungannya setelah tidak mampu membayar biaya tes swab sebesar 2,4 juta rupiah. Padahal saat itu kondisinya membutuhkan tindakan yang cepat untuk dilakukan operasi kelahiran. (Kompas.com, 19/6/2020)

Menurut berbagai pihak, tingginya biaya tes Covid-19 yang terjadi merupakan akibat lemahnya peran pemerintah dalam melakukan pengawasan serta pengaturan uji tes Covid-19. Selanjutnya pemerintah juga belum melakukan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk masing-masing tes. Sehingga hal ini menimbulkan harga yang bervariasi di setiap instansi kesehatan. Jika HET telah ditetapkan oleh pemerintah maka masyarakat selaku konsumen akan memiliki kepastian harga ketika melakukan tes Covid-19. Sehingga ‘komersialisasi’ tes Covid-19 dapat dihindari.

Adapun untuk menekan terjadinya ‘komersialisasi’ tes Covid-19, maka Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah (bbc.com, 18/6/2020) mengatakan setidaknya ada dua solusi yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, pemerintah menanggung semua biaya uji tes Covid-19. Hal ini berdasarkan keputusan pemerintah tentang penetapan kedaruratan Covid-19 dan penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Keputusan ini diperkuat dalam penetapan Perppu No.1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang. Salah satu isinya tentang pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Kedua, jika anggaran negara terbatas. Pemerintah harus mengeluarkan aturan khusus yang mengatur pelaksanaan tes Covid-19. Baik itu pada rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah. Namun, apakah solusi tersebut dapat dilaksanakan?

Pada negara yang menerapkan sistem kapitalis-sekuler, kesehatan bagi rakyat terkesan sangatlah bernilai mahal. Sulit rasanya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang bermutu dan memiliki harga terjangkau. Sebab, negara dengan sistem kapitalis-sekuler didominasi oleh para pemilik modal, sehingga setiap aktivitas hanya diukur dengan materi dan istilah ‘untung-rugi’. Lebih tepatnya, negara dan masyarakatnya ibarat produsen dan konsumen. ‘Anda membutuhkan layanan dan fasilitas berkwalitas? Anda harus bayar! ‘. Hal ini bahkan terjadi dalam setiap sektor publik tak terkecuali sektor kesehatan.

Negara dengan sistem kapitalis-sekuler hanya menjadi regulator. Sehingga negara hanya sebatas mengatur dan membuat kebijakan-kebijakan. Hal ini tentunya sangat berbeda ketika negara menerapkan sistem Islam di dalamnya. Sebab, Islam memandang bahwa kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhinya. Sehingga kebutuhan pokok tersebut menjadi prioritas utama.

Negara wajib menjamin kesehatan rakyat, artinya negara bertanggung jawab penuh memberi jaminan layanan serta fasilitas untuk seluruh masyarakatnya. Maka, layanan yang diberikan haruslah semaksimal dan seoptimal mungkin karena hal itu merupakan kewajiban negara sebagai raa’in (pengurus rakyat). Kesehatan yang layak adalah hak dari warga negara. Negara juga berkewajiban menjamin ketersediaan alat-alat kesehatan hingga memberikan gaji yang memadai pada tenaga medis.

Rasulullah SAW bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Lalu dari mana negara mendapatkan semua biaya yang akan digunakan untuk menjamin kesehatan masyarakatnya?

Negara dengan sistem Islam akan mengelola seluruh sumber daya alam dan harta milik umum yang dimiliki. Seperti tambang-tambang penting, kekayaan hutan, kekayaan laut dan sebagainya. Tanpa adanya privatisasi dalam pengolahan sumber daya alam dan harta milik umum tersebut. Hal ini akan memberikan lebih dari cukup dana untuk memberikan layanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, negara juga memiliki pemasukan dari sektor-sektor lain seperti jizyah, kharaz, fa’i, ghanimah dan sebagainya.

Maka bukan sesuatu yang utopis ketika masyarakat dalam negara dengan sistem Islam berkeinginan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkwalitas. Baik itu dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan bahkan gratis sekali pun.

Wallahu’alam Bish Shawab

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here