Ketua DPRD: Siapapun Melanggar Hukum Harus Ditindak

0
567
Dari Kiri kekanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara Efriansyah S.sos. dan Willy Pasundani Ketua DPC AI BPAN Kab. Muratara. Foto: Ist
Dari Kiri kekanan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara Efriansyah S.sos. dan Willy Pasundani Ketua DPC AI BPAN Kab. Muratara. Foto: Ist

Diduga Oknum Bupati dan Kepala Bappeda Terlibat

Sumateranews.co.id, MURATARA – Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Seketaris PU BM Ardiansyah, melakukan hal tersebut atas perintah oknum-oknum tertentu. Diduga oknum Bupati Muratara dan oknum Kepala Bappeda Muratara yang terlibat langsung atau secara tidak langsung.

Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muratara Efriansyah S.sos mengatakan, dirinya merasa prihatin dan menyayangkan kejadian itu. “Siapapun orangnya yang melanggar hukum harus ditindak. Semua kita serahkan pada aparat penegak hukum.

Dirinya tidak mau diintervensi terhadap kasus ini. “Kedepan jangan sampai terulang lagi dan harus jauhi Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) yang merugikan rakyat serta harus kita hindari,” harapnya.

Humas dan Protocol Pemkab Muratara, tidak berani menanggapi kasus ini. “Bukan kapasitas saya untuk menjawab”. Sedangkan sejak berita ini diturunkan Bupati Muratara dan Kepala Bappeda Muratara, sudah dihubungi melalui via ponsel namun tidak berhasil dihubungi.

Pada pemberitaan sebelumnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) Sumsel Syamsoedin Djoesman meminta pihak kepolisian untuk segera menyeret oknum intelektual yang terlibat dalam kasus tersebut, ketika dikonfirmasi media ini diruang kerjanya Jumat (08/12/2017).

Menurut Syamsoedin, kasus ini jangan sampai berlarut-larut dan jalan ditempat, bahkan hilang tanpa jejak. “Kami tetap akan menyoroti kasus ini dan akan mengawal kasus ini sampai tuntas, apabila memang ada dugaan oknum Bupati Muratara dan oknum Kepala Bappeda Muratara, terlibat langsung atau secara tidak langsung dalam kasus ini, hal itu harus dipertanggungjawabkan, kami minta pihak kepolisian pun dapat diandalkan dalam mengungkapkan kasus ini”,bahasnya..

Senada dengan itu, Ketua DPC LAI BPAN Kabupaten Muratara Willy Pasundani, sangat berterima kasih kepada pihak kepolisian yang telah mengambil tindakan tegas, untuk menangkap tersangka.

“Kami meminta kepada polisi kasus ini jangan hanya sampai disini saja, polisi haruslah transfaran dalam mengungkap kasus ini, jangan pandang bulu, kalau memang nantinya ada oknum Bupati atau Kepala Bappeda Muratara yang terlibat dalam hal ini, itu sudah menjadi kewajiban polisi untuk mengembangkan kasus tersebut”, tegasnya.

Terpisah, Penasihat dan Guru Spritual DPD LAI BPAN Sumsel Melan Haryono, merasa sangat prihatin atas ulah pelaku korupsi, lantaran ulah para pelaku tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian.

“Gemah ripah loh jinawi” artinya, Indonesia ini negeri yang kaya raya, dihasilkan baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia, namun masih saja kenyataannya pelaku-pelaku korupsi, menyalagunakan kekuasaan untuk menikmati uang kotor demi kepentingan diri sendiri, sesalnya.

Pada pemberitaan sebelumnya lagi, Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Mahasiswa Muratara Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi damai di Mapolda Sumsel Rabu (06/12/2017) lalu, ratusan massa antara lain LSM Gerak RI, dikoordinatori Drs M Harun Kori, LSM Obor diketuai M Pasaribu, LSM GPN Ketua Andi Bugis, LSM Jaman Tiga Sinar (JTS) Ketua Lala. Massa juga meminta pengusutan keterlibatan aktor intelektual dalam kasus ini sejalan dengan semangat Hari Antikorupsi Internasional.

Pernyataan sikap dalam aksi damai tersebut yakni, mendukung Kapolda untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), meminta kepada Kapolda Sumsel untuk mengembangkan kasus OTT sampai ke akar-akarnya, Kapolda harus berani menetapkan Seketaris PU BM melakukan hal tersebut atas perintah oknum-oknum tertentu, pihak penegak hukum harus melakukan upaya maksimal terhadap kasus tersebut sesuai dengan Undang-undang tindak pidana korupsi No.28 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta kepada Kapolda untuk menetapkan tersangka baru, diduga oknum Kepala Bappeda terlibat dalam kasus OTT ini.

Sekedar mengingatkan, Ditreskrimsus Polda Sumsel pada 14 November lalu telah menangkap Ardiansyah, yang menjabat Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga (BM). Dari tangan Ardiansyah, polisi mengamankan uang tunai Rp 64 juta diduga sebagai uang suap.

Setelah tiga minggu berjalan, penyidik baru menetapkan Ardiansyah sebagai tersangka tunggal. Namun belum diketahui siapa dan apa jabatan orang yang memberikan suap kepada Ardiansyah sampai saat ini.

 

Laporan : SU/Yn

Editor     : Syarif

 

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article