Ketua DPC Demokrat Muratara Diduga Kangkangi SK SBY

117
Kepengurusan internal partai berlambang mercy Parta Demokrat di tingkat DPC Kabupaten Muratara belakangan ini berubah kisruh. Kekrisuhan terjadi oleh tindakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muratara SA dan DI yang diduga mengangkangi keputusan DPP Demokrat yang dinaungi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hasil keputusan DPP dengan Surat Keputusan (SK) No 156/SK/DPP.PD/VIII/2019 yang memutuskan Amri Sudaryono sebagai wakil ketua DPRD sementara kabupaten Muratara dari Partai Demokrat massa bakti 2019-2024.

Sumateranews.co.id, MURATARA – Kepengurusan internal partai berlambang mercy Parta Demokrat di tingkat DPC Kabupaten Muratara belakangan ini berubah kisruh. Kekrisuhan terjadi oleh tindakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muratara SA dan DI yang diduga mengangkangi keputusan DPP Demokrat yang dinaungi oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait hasil keputusan DPP dengan Surat Keputusan (SK) No 156/SK/DPP.PD/VIII/2019 yang memutuskan Amri Sudaryono sebagai wakil ketua DPRD sementara kabupaten Muratara dari Partai Demokrat massa bakti 2019-2024.

Dugaan adanya konspirasi Politik pun menguat. Pasalnya SA Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Muratara malah menunjuk dirinya sendiri untuk menjadi wakil pimpinan DPRD sementara dengan surat nomor:032/A.3/PD/DPC-MRT/IX/2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak DPC Muratara.

Sementara jelas, berdasarkan bunyi SK DPP yang ditanda tangani Ketua Umum Prof DR H. Susilo Bambang Yudhoyono dan DR.Hinca IP Pandjaitan XIII SH.MH.ACCS selaku Sekretaris Jendral bahwa Amri Sudaryono dipilih menjadi wakil pimpinan sementara DPRD Muratara.

Menanggapi kekisruhan yang terjadi di internal Partai Demokrat itu, Amri Sudarsono akhirnya angkat bicara.

“DPD Demokrat dengan suratnya menetapkan saya sebagai wakil ketua definitif,” Ujar Amri, pada Selasa (1/10/2019).

Atas kekisruhan itu pun, sambung Amri, pihak DPRD Muratara meminta kepastian antara namanya dengan SA.

“Hanya saja saat pemaparan ketetapan surat SK DPP didepan rapat dewan pada Senin (30/9/2019) kemarin, DPC justru turut mengirimkan surat kembali sehingga akhirnya dianulir oleh DPP. Saya langsung instruksi, bahwa ini ada konspirasi politik apa? Masak surat DPP yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Seketaris Jenderal saja bisa dianulir oleh DPC Demokrat Kabupaten Muratara, cara berorganisasi macam apa ini?” Tegas Amri, kecewa.

Disinggung terkait langkah apa yang akan dia ambil jika dirinya dirugikan, Amri justru menanggapinya dengan bijak.

“Kita serahkan saja kepada Partai, kita bersikap profesional, biarkan pihak pusat yang memutuskan. Saya duduk di DPRD ini karena saya dicalonkan dan dibesarkan oleh Partai Demokrat, tentu saya akan patuh dengan keputusan DPP,” ucap Amri.

Bahkan Amri menyebutkan, bahwa hal itu merupakan tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh DPC Demokrat Muratara terhadap keputusan DPP Pusat.

“Informasi yang didapat dari pihak Dewan, DPRD justru ingin mengirimkan surat untuk meminta klarifikasi lagi ke pihak DPP, cukup ironi. Untuk langkah hukum, saat ini kami belum menempuhnya karena kita patuhi keputusan DPP,” pungkasnya.

Laporan : San

Editor    : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here