Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalis Demokrasi Hanya Ilusi

71

Oleh:  Riyulianasari

PT Krakatau Steel Tbk, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang konsen di sektor baja saat ini sedang menghadapi masalah yang besar. Emiten yang memiliki kode KRAS tersebut dikepung oleh persoalan utang dalam jumlah besar, sedangkan perseroan mengalami kerugian hingga tujuh tahun.

Lalu, sampai kapan KS bisa bertahan di tengah gempuran baja dari China dan negara lain?

Pertanyaannya, bagaimana mungkin BUMN yang harusnya dimanja pada masa Pemerintahan Jokowi yang begitu agresif membangun infrastruktur, di mana komponen besi dan baja dibutuhkan dalam jumlah besar? Sungguh tak masuk akal. Apakah memang Krakatau Steel sebagai BUMN dianaktirikan, dan pembangunan infrastruktur menggunakan baja impor asal China atau negara lain?

Berbagai pertanyaan di atas tak cukup membuat Krakatau Steel lebih baik. Kalau saja mantan Menteri Perindustrian Tunky Aribowo masih hidup, ia akan menangis meratapi nasib Krakatau Steel, sebab Tunky adalah orang yang membangun dan membesarkan BUMN besi-baja itu dari kecil hingga meraksasa.

Lantas apakah Krakatau Steel akan mati ditelan zaman? Atau akan diselamatkan? Atau direstrukturisasi untuk kemudian dilebur ke dalam PT Indonesia Asahan Alumunium? Berbagai pertanyaan di atas benar-benar menggelayuti emiten tersebut.

Gejala Krakatau Steel bermasalah sudah berlangsung selama tujuh tahun dengan membukukan rugi berkepanjangan. Sampai kuartal I-2019 total kerugian Krakatau Steel mencapai US$62,32 juta atau ekuivalen dengan Rp878,74 miliar (kurs Rp14.100 per dolar AS).

Sampai Desember 2018 Krakatau Steel mencatat rugi bersih sebesar US$4,85 juta atau ekuivalen dengan Rp 68,45 miliar. Sementara sepanjang kuartal I-2019 pendapatan perseroan turun 13,87 % menjadi US$ 418,98 juta atau sekitar Rp 5,90 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 486,17 juta atau Rp 6,85 triliun.

Pendapatan terbesar masih dari penjualan baja di pasar lokal mencapai US$ 349,60 juta, turun 17 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 421,22 juta. Adapun penjualan untuk pasar luar negeri justru naik menjadi US$ 16,69 juta, atau naik 78,88% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 9,33 juta.

Perseroan juga membukukan pendapatan dari bisnis lain yakni real estate dan perhotelan, rekayasa dan konstruksi, jasa pengelolaan pelabuhan serta jasa lainnya. Bahkan, jasa pengelolaan pelabuhan cukup signifikan, yakni US$ 18,50 juta.

Sementara total aset perseroan susut menjadi US$ 4,16 miliar dari akhir Desember 2018 yang sebesar US$ 4,29 miliar. Aset ini terdiri dari aset lancar US$ 771,34 juta dan aset tak lancar US$ 3,39 miliar.

Sedangkan, kewajiban perseroan pada periode yang sama turun tipis menjadi US$ 2,40 miliar, dibandingkan akhir 2018 yang sebesar US$ 2,49 miliar. Dengan liabilitas jangka pendek senilai US$ 1,43 miliar atau sekitar Rp 20,31 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai US$ 968,70 juta atau Rp 13,76 triliun.

Ekuitas di kuartal I-2019 turun menjadi US$ 1,76 miliar dibandingkan US$ 1,80 miliar di akhir Desember 2018.

Gejala Krakatau Steel bermasalah makin kuat ditandai dengan rencana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 1.300 karyawan organiknya. PHK itu akan dilakukan secara bertahap, mulai 2019 hingga 2022.

Rencana PHK itu diketahui dari Surat Edaran (SE) No 73/Dir.SDM-KS/2019 perihal Restrukturisasi Organisasi Krkatau Steel. Pada surat per tanggal 29 Maret 2019 itu ditujukan untuk para General Manager (GM) dan manager di lingkungan Krakatau Steel.

Dalam SE tersebut, tercantum sejumlah poin penting. Di antaranya, merestrukturisasi 30 % dari total 4.453 karyawan organik Krakatau Steel induk. Total karyawan yang masih bekerja sebanyak 6.264 karyawan.

Ini sesuai Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2018-2022 Krakatau Steel, di mana target produktivitas karyawan Key Performance Indikator (KPI) sebesar USD 667 ribu per karyawan, setara dengan 4.352 orang.

Jika kita melihat kembali kondisi perekonomian di Indonesia pada tahun 1998, PHK telah terjadi secara besar-besaran baik pada bank-bank ataupun pada perusahaan pada waktu itu. Seakan mengulangi krisis ekonomi pada tahun 1998, kebangkrutan juga terjadi pada perusahaan besar yang bernama Krakatau Steel saat ini. Bangkrutnya Krakatau Steel tentu dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menguntungkan asing dan aseng dengan cara menggunakan baja impor asal Cina untuk membangun infrastruktur misalnya, sehingga mematikan perusahaan di dalam negeri sendiri. Tentu saja kebijakan pemerintah  sangat berkaitan dengan sistem Ekonomi Kapitalis Demokrasi yang dianutnya. Sistem Ekonomi Kapitalis Demokrasi yang diemban oleh barat yaitu AS telah berhasil mengubah Undang Undang di Indonesia menjadi sangat liberal dan berpihak kepada asing maupun aseng. Dan saat ini semakin jelas terlihat bahwa Cina mengambil alih posisi AS dalam memimpin perekonomian dunia saat ini khususnya di Indonesia.

Slogan-slogan ‘cinta NKRI’ ataupun  ‘NKRI harga mati’ tidak layak digembar gembokan karena pada kenyataannya pemerintah lah yang menjual dan menggadaikan NKRI kepada Asing maupun Aseng. Kebijakan pemerintah telah mengakibatkan semakin bertambahnya pengangguran, meningkatnya kriminalitas begal, perampokan karena kesulitan ekonomi yang dialami oleh rakyatnya. Slogan slogan ‘untuk kesejahteraan rakyat’ ataupun ‘untuk kepentingan rakyat’ hanyalah kebohongan sistem Kapitalis Demokrasi.

Reformasi yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian rakyat ternyata tidak memberikan perubahan bagi individu, masyarakat dan negara, malah sebaliknya masyarakat merasakan kesempitan hidup dan utang negara semakin bertambah.

Oleh karena itu kita harus meninggalkan sistem Kapitalis Demokrasi yang telah menyebabkan kesengsaraan hidup dan menggantinya dengan sistem Islam yang diridhoi Allah SWT. ***

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here