Kesbangpol Sumsel Sambut Baik DPW LP Tipikor Nusantara Sumsel

195

Sumateranews.co.id, PALEMBANG-Bertempat di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi Nusantara (LPTN) Sumsel melakukan koordinasi dengan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel yang disambut baik Kabid Organisasi Masyarakat Kesbangpol Sumsel, Rabu (21/08/2019).

Ketua DPW LP Tipikor Nusantara Provinsi Sumsel, Aliaman SH didampingi Sekretaris Muhammad Ludfi, dan Bendahara Muhammad Redi serta Devisi Investigasi Andi Burlian saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, kedatangan mereka ke Kantor Kesbangpol Sumatera Selatan ini dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LP Tipikor Nusantara Nomor: 30/DPW-LPTN/VII/2019.

‘’Tentunya, setelah adanya Surat Keputusan dari DPP LP Tipikor Nusantara tersebut, kita harus melakukan koordinasi-koordinasi dengan pemerintah Sumatera Selatan. Langkah awal seperti saat ini melakukan koordinasi  bagaimana cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh DPW LP Tipikor Nusantara Sumsel agar bisa bekerja secara legal dan sesuai dengan prosedur meskipun Surat Keputusan dari DPP LP Tipikor Nusantara sudah ada,’’ terangnya.

Penyambutan dari Kesbangpol Sumsel melalui Kabid Ormas, Romli sangat baik sekali, selain dijamu dengan baik juga diberi arahan untuk dan bagaimana agar suatu lembaga itu bisa berjalan dengan baik dalam melakukan tugas dan funsinya secara legal di wilayah Provinsi Sumsel tentunya harus ada persyaratan yang harus dipenuhi. Juga bagaimana agar program kerja LP Tipikor Nusantara di Sumsel bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

‘’Mengenai kinerja ke depan tentunya kami selaku Pengurus DPW LP Tipikor Nusantara berharap agar pengurus maupun anggota LP Tipikor Nusantara di wilayah Sumsel dalam melaksanakan tugas kiranya bertugas dan memperhatikan AD/ART, Visi dan Misi serta hakikat Perjuangan Organisasi LP Tipikor Nusantara,’’ ungkap Aliaman seraya berharap kiranya pemerintah Sumatera Selatan dapat bekerjasama dalam mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya.

Sementara itu, di sisi lain, Kepala Kesbangpol Sumsel melalui Kabid Organisasi Masyarakat, Romli mengatakan, pihaknya menyambut baik semua organisasi baik itu LSM, Organisasi Politik, Ormas maupun organisasi lainnya.

Tentunya ada persyaratan-persyaratan pendaftaran yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi sebagaimana Permendagri Nomor 57 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan pengelolaaan informasi organisasi kemasyarakatan.

Lanjutnya, kalau untuk Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) berarti ada Dewan Pimpinan Pusat (DPP), artinya organisasi tersebut sudah jelas apalagi sudah terdaftar di Kemenkumham.

Untuk itu pendaftaran ke Kesbangpol cukup memberikan surat pemberitahuan ke Kesbangpol Sumsel mengenai keberadaan kantor DPW dengan melampirkan SK, Copy terdaftar di Kemenkumham RI, AD/ART, dan lainnya, setelah surat  diterima nantinya Kesbangpol akan melakukan kroscek di lapangan, apakah kelengkapan kantor dan izin sekretariat dari Kelurahan/Desa setempat sudah ada dan lainnya. Kalaupun ada kekurangan-kekurangan akan kita beritahu dan untuk dilengkapi, yang jelas surat pemberitahuan ke Kesbangpol harus didahulukan terlebih dahulu,’’ terangnya.

Koordinasi Ketua dan Pengurus DPW LP Tipikor Nusantara Sumsel  baik dan ini yang amat diharapkan. ‘’Sehingga ada sinergisitas kerja dan tidak keluar dari jalur aturan yang ada,’’ tandas Romli.

Laporan          : Aliaman

Editor/Posting : Imam Ghazali

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here