Sumateranews.co.id, BANJARMASIN – Hampir setiap tahun, ribuan Insan Pers berkumpul menghadiri dan memeriahkan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), yang diperingati setiap tanggal 9 Februari. Dan seperti biasa pada peringatan HPN tahun ini, Presiden Jokowi bersama Dewan Pers, dan para tokoh pers nasional lainnya menghadiri kegiatan dengan tema “Konvensi Nasional Media Massa, Daya Hidup Media Massa di Era Disrupsi, Tata Kelola Seperti Apa yang Dibutuhkan”, yang diadakan di Hotel Rattan In Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (8/2/2020).
Ketua Dewan Pers, Muhammad Nuh ketika menyampaikan sambutannya mengatakan, bahwa Media Pers adalah salah satu Pilar Demokrasi di dalam mengelola Bangsa dan Negara ini. Untuk itu, Pers harus tumbuh dan berkembang dengan baik supaya pilar Demokrasi semakin kuat.
“Oleh karena itu, apabila kita berjuang menegakkan nilai-nilai yang ada di dunia pers itu, sama saja dengan menegakkan Demokrasi dan sama saja menegakkan Bangsa dan Negara ini,” ujar Muhammad Nuh.
Menurut M Nuh, di dalam Demokrasi, peranan Pers salah satu Ideologinya adalah Jurnalism dan untuk bisa menjadi Jurnalism diperlukan ekosistem karena Jurnalism tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ekosistem.
Soal apa saja ekosistem yang dimaksud, kembali dijelaskan M Nuh adalah yang pertama dari sisi Jurnalisnya sendiri dengan kompetensinya yang harus memadai dan terus menerus dilakukan upgrade.
Kemudian M Nuh menambahkan, dengan Dinamika Sosial yang sekarang ini, serta perubahan yang terjadi kedepan akan menjadikan masalahnya akan semakin Kompleks. Sehingga tidak cukup hanya dengan Jurnalis dengan kategori biasa, tetapi harus dipersiapkan juga untuk Wartawan spesialis.
“Kenapa kita butuhkan Wartawan yang spesialis, itu karena kita nggak ingin berita yang disajikan itu hanya modalnya diskriftif, tetapi kita ingin berita yang disajikan itu, mulai dari berita yang berbasis data dan dari data itu, dia mampu mengelola informasi.
Dari informasi itu, dia mampu mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya sehingga menjadi knowledge dan dari knowledge dia akan menjadi Wisdom (kebijaksanaan, red). Di knowledge inilah yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat kita, karena masyarakat kita sekarang ini basisnya adalah information at knowledge Wisdem society,” jelasnya.
Lebih jauh, M Nuh juga menyebutkan soal perlindungan dan kesejahteraan bagi jurnalis dalam menghasilkan berita berkualitas dan kemajuan industry media.
“Disini juga ada hal yang harus dilakukan, yakni perlindungan terhadap kawan-kawan jurnalis pada saat melakukan pekerjaan-pekerjaan jurnalistik.
Jangan sampai orangnya hebat full, tetapi kalau dia di dalam melaksanakan kegiatan jurnalistiknya itu dia mendapat tekanan, ancaman, intimidasi dan seterusnya, tentu dia tidak akan bisa melakukan dan melaksanakan kegiatan jurnalistiknya yang bagus,” jelas M Nuh, seraya menyebutkan soal gaji dan Insentif jurnalis yang tidak mencukupi untuk membiayai keluarganya juga dapat mempengaruhi kinerjanya di lapangan.
“Oleh karena itu, ketiga faktor tersebut harus bersinergi dengan baik sehingga dari sisi Wartawannya dapat menghasilkan berita yang berkualitas dan hal tersebut, dapat tumbuh apabila industri medianya tumbuh. Kalau industri medianya sedang deadline begini, bagaimana ceritanya perusahaan dapat menaikkan gaji,” tambahnya.
Untuk itu, sambung M Nuh, agar industri media dapat terus tumbuh diperlukan peraturan peraturan pemerintah atau regulasi-regulasi yang ikut mendukung.
“Sehingga apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi tadi itu merupakan bagian dari Ekosistem yang ingin kita bangun. Bagi orang orang yang optimis, dia akan terus berjuang untuk mencari peluang serta mengganggap sebuah tantangan menjadi motivasi bagi dirinya,” tandasnya.
Ditempat yang sama, mantan Ketua PWI Sumsel H Octaf Riyadi mengomentari terkait pidato Presiden Jokowi mengenai HPN di Banjarmasin, bahwa gaya hidup media massa yang harus dibenahi seperti yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh, adalah Pers harus hidup, harus baik, mulai dari tata kelola maupun wartawannya supaya bisa hidup di era perubahan sekarang ini.
“Oleh karena itu, dengan Peringatan HPN kali ini kita harapkan ada perubahan yang bisa tercapai untuk media,” ungkap Mantan Ketua PWI Sumsel 2 periode yang dalam peringatan HPN 2020 ini mendapat kehormatan sebagai salah satu wartawan senior penerima Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO) dari PWI Pusat, bersama Firdaus Komar, Ketua PWI Sumsel saat ini, dan Kunati Abdullah, Ketua DKP PWI Sumsel.
Paling tidak, lanjut Oktaf, media massa bisa hidup dan bertahan dengan persaingan media yang kian banyak dengan berbasiskan data, dan menyajikan berita yang benar agar dibaca orang.
“Tapi sebaliknya, apabila media sudah memberitakan berita bohong, berita jelek maka media tersebut akan ditinggalkan oleh pembacanya,” tukasnya.
Laporan : Andrian
Penulis : Herry Eddy
