Keluarga Almarhum H Meminta Pertanggungjawaban Status PDP Kepada RS Siloam Silampari

81
Menyandang status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid 19, ternyata tidak mengenakan apalagi untuk pasien meninggal, dan dimakamkan dengan protokol Covid 19. Hal seperti inilah yang diterima pihak keluarga pasien PDP yang meninggal berinisial H, pada 17 Mei 2020 lalu.

Sumateranews.co.id, LUBUKLINGGAU – Menyandang status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Covid 19, ternyata tidak mengenakan apalagi untuk pasien meninggal, dan dimakamkan dengan protokol Covid 19. Hal seperti inilah yang diterima pihak keluarga pasien PDP yang meninggal berinisial H, pada 17 Mei 2020 lalu.

Selain pihak keluarga almarhum, tidak bisa menggelar takziah karena status almarhum sebagai PDP, sementara hasil tes swabnya negatif, namun stigma dimasyarakat sudah melekat dan tidak bisa dilepaskan.

Salah seorang keponakan almarhum H, Nurusulhi Nawawi, Minggu (31/05/2020) menceritakan kronologis singkat perjalanan pamannya tersebut dari sakit hingga ke pemakaman. Almarhum sebelumnya sudah beberapa kali keluar masuk rumah sakit karena penyakit jantung.

Awalnya, kata dia, almarhum pamannya tersebut dirawat di RS Siloam Silampari Lubuklinggau, dan dinyatakan sebagai Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona (covid 19), lalu dilakukan perawatan secara medis dengan memakai protab protokol covid 19 yakni, di ruang isolasi rumah sakit Siloam Silampari Lubuklinggau.

Namun beberapa hari kemudian, dokter Z yang menangani almarhum menginformasikan kepada pihak keluarga bahwa dirinya akan cuti, keluarga pasien menganggap hal tersebut sebagai pengusiran secara halus terhadap almarhum dan keluarga. Ditambah lagi, salah seorang dokter RS Siloam Silampari inisial N, menyakinkan keluarga agar pasien dipindahkan ke RS Siti Aisyah karena dokter N juga mengaku sebagai dokter di RSSA.

Kemudian, setelah itu almarhum dipindahkan ke RSSA tanpa ada dokumen rekam medis dari RS Siloam Silampari bahwa almarhum merupakan PDP covid 19 dan sudah diisolasi.

”Dokter N ngomongnya seperti itu, pindahin saja nanti juga saya yang menangani di sana (RSSA), tapi ternyata bukan dokter N yang menangani almarhum, kita tidak ketemu juga di RSSA,” ujarnya saat diwawancara di kediamannya Minggu, (31/5/2020).

Selanjutnya, sambung ia, pamannya itu dipindahkan ke RSSA sekitar tanggal 15 Mei 2020. Lantaran saat mendaftar tidak ada dokumen rekam medis dari RS Siloam Silampari bahwa almarhum PDP, sehingga almarhum diperlakukan tidak dengan protokol covid 19 di RSSA.

”Seperti biasa pasien umumnya, keluarga juga kumpul-kumpul lagi dengan almarhum, karena rumah sakit awal (RS Siloam Silampari) tidak memberi tahu, keluar saja dari sana,” katanya.

Pihak RSSA baru mengetahui bahwa almarhum pernah ditetapkan sebagai PDP oleh RS Siloam Silampari, setelah salah satu keluarga almarhum H bercerita kepada salah seorang perawat di RSSA, pada tanggal 16 Mei atau satu hari sebelum almarhum meninggal.

Mengetahui hal itu, pihak RSSA langsung menetapkan almarhum H sebagai PDP dan dilakukan protokol covid. Sehingga almarhum H dua kali ditetapkannya sebagai PDP, pertama RS Siloam Silampari, dan kedua RSSA.

”Malam itu mulai jadi PDP untuk yang kedua kalinya, mulai juga diperlakukan dengan protokol covid 19, termasuk keluarga juga akhirnya dilakukan tracking,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada 17 Mei 2020 malam almarhum meninggal dunia sementara tak satupun pihak keluarga yang bisa mendampingi almarhum menghembuskan nafas terakhirnya di ruang isolasi RSSA.

”Setelah meninggal, anak almarhum diminta tandatangan surat pemakaman protokol covid 19, tapi sekedar tandatangan dikasih copy,” katanya lagi.

Pihak keluarga selanjutnya meminta agar almarhum dimakamkan di kampung halaman sehingga pihak rumah sakit dan gugus tugas dengan APD lengkap mengantar jenazah almarhum hanya sampai Muara Beliti, lalu putar balik ke Lubuklinggau.

”Hanya diantar setengah jalan, jadi yang memakamkan keluarga dengan APD seadanya, mereka balik lagi ke Linggau, alhamdulilahnya masyarakat setempat tidak ada penolakan,” tegasnya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan, bahwa pihak keluarga sebenarnya sudah tahu hasil swab almarhum negatif Covid-19, namun mereka menyayangkan pihak terkait tidak terbuka kepada keluarga alamarhum H.

Bahkan, ia mengindikasikan persolan ini ditutup tutupi oleh pihak terkait, sebab mereka sulit mendapatkan hasil swab tes, yang sebenarnya sudah diketahui pihak keluarga almarhum.

”Kita (keluarga) merasa dipimpong, kita tanya ke RS Siloam Silampari, katanya di RSSA, dari RSSA katanya ke Dokter J, Kita tanya ke Dokter J katanya sudah dikembalikan ke RS Siloam Silampari, jadi dari A lempar ke B, B Lempar ke C dan C kembali lagi ke A, hingga akhirnya kami yang menjemput surat keterangan hasil swab itu ke RS Siloam Silampari kemarin tanggal 30,” bebernya.

Pihak keluarga meminta agar pihak RS Siloam Silampari dan pihak terkait memberikan klarifikasi secara terbuka dan memulihkan stigma negatif yang dialami pihak keluarga pasien alamarhum berinisial H.

”Jangankan masyarakat, keluarga yang lain saja salaman dengan anak anak almarhum pakai alas jilbab tangannya,” kata dia lagi.

Terakhir ia menuturkan, dalam waktu dekat, pihak kuasa hukum keluarga almarhum akan melayangkan surat meminta klarifikasi pihak rumah sakit terkait penetapan PDP yang dianggap salah vonis tersebut.

Laporan : San III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here