Kejari Lubuklinggau Berikan Kode Peningkatan Status Tersangka Pada Kasus Dugaan SPJ Fiktif dan Alkes Muratara

493
Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Muhamad Ikbal.

Sumateranews.co.id, MURATARA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lubuklinggau kembali menggali fakta-fakta dugaan ‘SPJ palsu’ atau Fiktif dan pengadaan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Musi Rawas Utara (Muratara).

Kasus ini menjadi fokus Kejari Lubuklinggau untuk segera dibongkar sebab sudah hampir setahun kasus ini bergulir.

“Dugaan SPJ fiktif dalam penyidikan sama seperti Alkes, saksi-saksi terus kita periksa,” ujar Kasi Pidsus Kejari Lubuklinggau, Muhamad Ikbal.

Untuk membongkar kasus dugaan SPJ Fiktif dan Pegadaan Alkes di RSUD Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara, Kejaksaan Negeri Lubuklinggau terus melakukan pemeriksaan mendalam dengan memangil saksi-saksi untuk diperiksa terkait kasus di rumah sakit plat merah ini.

“Minggu ini sudah ada yang diperiksa, minggu depan ada lagi yang kita panggil,” kata Muhamad Ikbal.

Dikatakan Ikbal, sejauh ini 7 orang saksi sudah diperiksa untuk penyidikan kasus dugaan SPJ Fiktif tersebut.

Disinggung, tekait apakah setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kasus ini akan dinaikan kepenetapan tersangka, Ikbal hanya memberi kode bahwa akan ada tersangka dalam kasus tersebut. Namun pihaknya akan melihat dari hasil penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi.

“Lihat perkembangannya nanti dari hasil pemeriksaan ini, belum bisa kita buka,” pungkasnya.

Berdasarkan data dihimpun, adapun nama-nama yang telah diperiksa terkait kasus dugaan SPJ fiktif diantaranya, Direktur RSUD Rupit dr. Herlina, eks Direktur RSUD Rupit, dr Jery, eks Bendahara RSUD Rupit Kusuma dan Wahid selaku PPTK kegiatan.

Sedangkan, kasus dugaan penyimpangan Pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Musi Rawas Utara, Lismaini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan Alkes untuk Rumah Sakit Umum Daerah Rupit, sudah diperiksa penyidik tindak pidana husus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, pada Rabu (15/5/2019) tahun lalu.

Dari pantauan, Lismaini terlihat sejak pukul 09 : 30 WIB hingga pukul 14 : 30 WIB berada di ruang penyidik Pidsus. Lismaini selaku PPK diduga terindikasi melakukan penyimpangan pada sistem pengelola pengadaan barang dan jasa, dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2017. Dengan judul kegiatan, Pelayanan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan, sebesar Rp3.3 Miliar.

Laporan : San III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here