Kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Era Otomi Daerah

40
DISKUSI: Forum Group Discussion (FGD) Potret Buram BPJS, kebijakan Penyelenggaraan jaminan kesehatan di era otonomi daerah. Kegiatan acara ini dilaksanakan di Hottel Swarna Dwipa Jalan Tasik nomor 2 Talang semut Kecamatan Bukit kecil, Palembang, Jumat kemarin (17/01/2020). (Foto: Ist)

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Forum Group Discussion (FGD) Potret Buram BPJS, kebijakan Penyelenggaraan jaminan kesehatan di era otonomi daerah. Kegiatan acara ini dilaksanakan di Hottel Swarna Dwipa Jalan Tasik nomor 2 Talang semut Kecamatan Bukit kecil, Palembang, Jumat kemarin (17/01/2020).

Sebagai Pemateri pada Acara tersebut Asisten 1 Pemprov Sumsel H Akhmad Najib yang menjadi narasumber didampingi Ketua DPW PPMI Sumsel Charma Aprianto, Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharrudin.

Asisten I Pemerintah Provinsi Sumsel, Akhmad Najib ketika diwawancarai usai FGD mengatakan bahwa kegiatan yang di inisiasi oleh Komite Rakyat terpadu yang diadakan pada hari ini merupakan komitmen kepada rakyat.

“Saya mewakili Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yakin kepada Pemda baik Pemprov Sumsel maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mempunyai komitmen bersama tentang pelayanan kesehatan yang saat ini yang dikomandoi oleh BPJS perlu hal-hal yang di samakan persepsinya terhadap peningkatan pelayanan termasuk pembiayaan dan lain-lain,” katanya.

Artinya, lanjut Akhmad Najib tanggung jawab dibidang kesehatan ini bukan dari Pemerintah saja, namun melainkan tanggungjawab masyarakat juga. Baik melalui Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun juga perusahaan yang besar.

“Kekuatan ini menjadi bagian dari masyarakat Bahwa pembangunan khususnya kesehatan yang dijamin oleh Undang-Undang bisa dilaksanakan agar apa yang bisa dirasakan rakyat ke depan,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan Asisten I Pemprov Sumsel ini, bahwa Pemprov Sumsel sangat bangga mensupport kegiatan-kegiatan seperti ini. Menurutnya, FGD ini salah satu cikal bakal untuk mencari solusi bagaimana perbaikan pelayanan kesehatan ke depan.

“Seperti misalnya Kabupaten Lahat yang sudah bisa melepaskan sendiri dari BPJS artinya ini adalah sebuah terobosan baru dan contoh bagi Kabupaten dan kota lainnya di Sumsel,” katanya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 mengatur jelas sebagaimana Pemerintah Daerah Wajib dalam mengcover seluruh rakyatnya untuk Jamkesda berintegrasi akan tetapi harus dilihat sejauh mana kemampuan keuangan daerah dalam memberikan pelayanan Jamkesda di setiap daerahnya masing-masing.

Komite Rakyat mendorong supaya bagaimana masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga Rakyat diberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh oleh karena itu bukan tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi ini adalah bagian dari Pemerintah di dalam mendukung dan menyukseskan masyarakat sumsel.

Mengenai kenaikan iuran BPJS Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencermati berapa yang sudah didanai oleh Kabupaten dan kota dan berapa besar yang sudah di danai oleh Pemprov Sumsel.

“Kemudian akan kita validasi kembali jangan sampai ada yang ganda baik dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dan kota,” sambung dia seraya menyebutkan tahun 2020 ini telah disiapkan anggaran sebesar Rp121 Miliar untuk PBI dari Pemerintah Provinsi Sumsel.

“Saat ini ada 6 Kabupaten dan kota yang sudah UHC yakni, Palembang, Muara Enim, Pali, Lubuk Linggau, dan Muba,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Dra. Lesty Nuraini mengatakan bahwa dengan kenaikan iuran BPJS ini jelas membebani APBD Kabupaten dan kota juga Provinsi Sumatera Selatan.

“Saat ini kita berupaya bagaimana mencarikan solusinya apakah nanti akan menggunakan sebagian dana CSR untuk mengurangi beban APBD setiap Kabupaten dan kota di Sumsel,” imbuhnya.

Alternatif-alternatif supaya beban ini tidak terlalu besar salah satunya dengan validasi-validasi data karena sebetulnya kita disediakan jatah dari PBI APBN 2, 700 ribu namun itu belum kita maksimalkan pemanfaatannya belum di verbal secara menyeluruh.

Mengenai CSR yang selama ini dapat membantu setiap masyarakat miskin yang tidak mempunyai KIS dari kabupaten dan kota yang belum UHC itu secepatnya dibantu melalui CSR ada juga dari Kabupaten dan kota karena sesuai instruksi Gubernur semua masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jkn-KIS memerlukan pelayanan kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sumatera selatan.

Sikap pemerintah provinsi terhadap kenaikan BPJS masih bersifat normatif, karena masih mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua SRMI Pusat Wahida Baharuddin mengatakan bahwa dalam hal ini Pemerintah Pusat mencoba memberikan dana talangan setelah mengeluarkan dana untuk layanan kesehatan sebesar 26,7 Triliun rupiah kemudian Pemerintah Pusat harus memberikan lagi dana talangan jika dikalkulasi dari 2014 sampai 2019 maka dana talangan itu sudah mencapai 40 triliun artinya ada problem besar di BPJS ini ada masalah, nah masalah ini yang harus kita benahi kemudian apakah sistemnya yang salah atau memang kesalahan dari manajemen ada di dalam tubuh BPJS sendiri.

Menurut kami sistim di BPJS itu keliru artinya begini harusnya pertama BPJS harus merubah konsep, konsepnya adalah Jaminan Sosial tidak dalam bentuk asuransi sosial.

Kalau dalam bentuk Jaminan Sosial kelasnya hanya satu yakni kelas 3 pemda dan Pemerintah Pusat dapat bekerjasama untuk membangun rumah sakit yang memang tanpa kelas jadi semuanya boleh masuk di situ.

Yang menjadi permasalahan adalah infrastrukturnya belum siap, tidak memadai kemudian pesertanya jadi membludak itulah program orang antri muncul nah terjadi kesalahan teknis dari awal badan ini di bentuk.

Soal alur anggaran yang menjadi problem pertama dari APBN itu dikelola sepenuhnya oleh BPJS fungsi Kementerian Kesehatan sebagai Lembaga yang diberikan kepercayaan oleh Negara harus difungsikan sekarang ini Kemenkes boleh dikatakan tidak berfungsi sama sekali

Seharusnya Badannya tetap sama melainkan ada Badan penyelenggara jaminan sosial misalnya tetapi penyelenggara tetap Kementerian Kesehatan kalaupun ada Badan tetap berada di bawah kementerian kesehatan bukan dibawah presiden karena badan di bawah presiden tidak bisa meminta pertanggungjawaban.

Seperti misalnya Bupati, Walikota, Gubernur dan Menteri tidak bisa meminta pertanggungjawaban karena Undang undang nya mengatur tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab. “Nah undang undang ini keliru artinya perlu direvisi,” timpalnya.

Ditambahkan juga oleh Ketua Komite Rakyat terpadu Charma Afrianto mengatakan kepada media bahwa Pemerintah Pusat seharusnya benar-benar mau mendengarkan keluhan masyarakat karena ini bersifat urgen sekali apa yang dituntut oleh masyarakat layanan gratis, apabila tidak dipenuhi maka kami Komite Rakyat Terpadu akan terus berjuang.

Komite Rakyat Terpadu akan menggalang kekuatan besar dengan merangkul masyarakat di Sumsel dengan bersinergi dengan SRMI Pusat dengan mengajak elemen elemen masyarakat lain untuk berjuang bersama mewujudkan bentuk pelayanan gratis kepada masyarakat.

“Kita mengapresiasi luar biasa terhadap Cik Ujang Bupati Lahat yang sudah berani mengambil kebijakan yang pro rakyat,” tukasnya. (*)

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here