Kebijakan Pemerintah Hendaknya Tetap Mengacu pada UUD 1945

10

Oleh Jacob Ereste

EKONOM Senior Dr. Rizal Ramli hormat pada pengakuan jujur  Menko Perekonomian Darmin Nasution yang mengatakan Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah defisit neraca perdagangan. Darmin Nasution juga menyatakan rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih kalah dibanding dengan negara-negara di ASEAN seperti Vietnam.

Defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) dan neraca pembayaran/balance of payment (BOP) yang terus memburuk, kata Rizal Ramli. Memang bagi sebaian orang adalah memburuknya kondisi ekonomi ini memberi keuntungan bagi rezim yang doyan ngutang, tandas mantan Menko Perekonomi era Gus Dur ini. Menko Darmin Nasution juga mengungkapkan, rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi (ICOR) Indonesia masih mencapai 6,6 persen sehingga pertumbuhan ekonomi hanya 5,1 persen. Padahal, Vietnam memiliki tingkat ICOR hanya sekitar 4,6 persen tapi pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Adapun rasio investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin rendah tingkat efisiensi produksi nasional.

Agaknya, atas dasar inilah gairah dan semangat Presiden Joko Widodo untuk menggelar karvet merah bagi investor digosok oleh Darmin Nasution yang melihat betapa pentingnya untuk merancang konfigurasi investasi, hingga ekspor juga bisa didorong lebih tinggi lagi. Gagasan ini diungkap Darmin Nasution beberapa hari sebelum Jokowi melontarkan gsgasan untuk membentangkan karvet merah bagi investor seraya merivisi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dianggap bisa menjadi batu sandung bagi para  pengusaha yang mau membangun usahanya di Indonesia.

Tentu saja kebijakan dari pemerintahan Jokowi yang lebih dominan berpihak kepada investor ini membuat kaum buruh dan serikat merasa terancam akibat hendak direvisinya UU No. 13/ 2003 itu yang selama ini cukup memberi jaminan serta kepastian hukum bagi kaum buruh maupun serikat buruh. Dan reaksi kaum buruh dan serikat buruh pun langsung bersiap untuk turun ke jalan untuk protes dengan harapan agar rencana merevisi UU No. 13/2003 itu dapat dibatalkan. Kecuali itu, juga dibarengi oleh kecemasan buruh dan serikat butuh pada kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan yang pasti akan makin menambah beban biaya hidup yang sudah dirasakan sangat berat dalam kondisi ekonomi sekarang ini.

Kesulitan ekonomi  sejarang ini persis seperti apa yang dilukiskan oleh Rizal Ramli bahwa angka defisit neraca perdagangan sepanjang 2018 hanya mencapai angka 8,57 miliar dolar AS atau setara Rp 128,5 triliun. Artinya, defisit neraca perdagangan seperti itu adalah yang terparah.(rmol.id, 6 Agustus 2019). Jadi ada juga benarnya apa yang dikeluhkan Hasabudin dalam forum duskusi rutin Komunutas Buruh Indonesia pekan lalu, sikap ngotot dari pihak pemerintah untuk menaikkan berbagai tarif seperti listrik, air dan bahan pokok yang dominan impor hingga iuran BPJS Kesehatan itu sungguh akan mencekik wong cilik. Karena itu, Hasanudin yang juga buruh di kawasan Industri Jatake Tangerang ini, mengatakan pemerintah jadi terkesan tega memeras rakyat kecil yang sepatutnya harus dilindungi seperti  amanah UUD 1945 yang asli. Setidaknya, sila  dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu bisa tetap dapat terjaga. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here