Kasus Dugaan Penggelapan Lahan Warga dan Dampak Limbah PT BP Kini Ditangani Polda Sumsel

109
Rombongan penyidik Polda Sumsel, saat melakukan pertemuan dengan pihak PT BP dan warga di Ruang Camat Kecamatan Merapi Timur, pada Rabu (14/08/2019).

Sumateranews.co.id MUARA ENIM – Kasus dugaan pencemaran limbah dari perusahaan tambang batu bara, yakni PT Banjarsari Pribumi, yang mengalir ke Sungai Gegas, dan mencemari perkebunan milik warga, di wilayah Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, kini ditangani Tim Penyidik Polda Sumsel.

Diselidikinya kasus tersebut oleh penyidik Polda Sumsel terungkap saat dilakukannya pertemuan, yang difasilitasi oleh pihak kecamatan Merapi Timur, sebelum turun ke lokasi yang diduga tercemar limbah, pada Rabu (14/08/2019). Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Camat, dan dihadiri langsung oleh Direktur PT Banjarsari Pribumi (PT BP) Emel Zaman, Humas PT BP Joko, Direskrimsus Polda Sumsel, Camat Merapi Timur, Kuasa Hukum (Advokat), serta warga, juga diungkap terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan masalah klaim tapal batas yang sudah diperjual belikan warga.

“Kami selaku warga di desa yang terkena dampak dari aktivitas limbah batu bara diduga milik PT Banjarsari Pribumi. Masalah ini sudah kami serahkan ke Ditreskrimsus Polda Sumsel,” ungkap Iskandar, warga Desa Gedung Agung.

Menurut dia, dilimpahkannya kasus tersebut ke Polda Sumsel karena diduga melibatkan oknum.

“Kasus ini dilimpahkan ke penyidik Polda Sumsel, lantaran ada pihak oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini. Oleh karena itu, kasus dapat tanggapan dan supaya koordinasinya bisa lebih mudah, maka diserahkan langsung ke Tim Polda Sumsel,” sambungnya.

Bahkan belakangan diketahui, turunnya Tim penyidik Polda Sumsel ke lapangan guna menetapkan tersangka terhadap adanya laporan warga terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan masalah klaim tapal batas yang diperjual belikan oleh warga.

Sementara itu, Camat Merapi Timur, Miharta SE Msi saat dikonfirmasi Sumateranews.co.id mengaku siap memfasilitasi pertemuan antara warga, terkait laporan warga desa di Kecamatan Merapi Timur yang kini sudah ditangani pihak Polda Sumsel.

 

“Untuk warga di kecamatan merapi timur terutama di desa-desa kami siap menerima laporan pengaduan, asalkan dibuat secara tersurat ditujukan kepada kecamatan merapi timur dan perihal tujuannya. Jika warga tidak menggunakan surat-surat laporan, maka pihak kecamatan tidak bisa menanggapinya secara lisan, karena tidak ada pertanggung jawabannya. Oleh karena itu bagi masyarakat jangan sampai mengatakan pihak kecamatan tidak merespon,” jelasnya, saat dibincangi usai pertemuan.

Dia juga menambahkan, bagi warga yang memiliki permasalahan yang belum selesai di pemerintahan desa atau Kades, bisa langsung ke kantor kecamatan supaya direkomendasikan untuk ditindaklanjuti dan difasilitasi.

“Jangan sampai terdapat informasi-informasi berfikir negatif, apalagi sampai memvonis pihak kecamatan tidak merespon,” pungkasnya.

Laporan : Deka S

Editor    : Donni

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here