Kamis, 28 September, Muara Enim Gelar 37 Pilkades Serentak

0
196

Sumateranews.co.id, MUARA ENIM – Sebanyak 37 desa di Kabupaten Muara Enim menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Kegiatan Pilkades serentak ini digelar Kamis (28/9).

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Drs Emran Tabrani melalui Kabid Pemerintahan dan Penataan Wilayah Desa Mei Fajar Ariadi SSos MSi, Rabu (27/9). “Besok setiap desa yang menggelar Pilkades secara serentak sebanyak 37 desa,” ujarnya.

Dikatakannyadia, kegiatan Pilkades dari 37 desa ini di 13 Kecamatan di Kabupaten Muara Enim. Jumlah kegiatan Pilkades di Kabupaten Muara Enim ini sedikit dibandingkan tahun lalu yang berjumlah sebanyak 86 desa. Namun, pada 2019 mendatang jumlah desa yang akan mengikuti Pilkades serentak ini meningkat lagi yang rencananya akan diikuti 122 desa.

Menurutnya, dalam Pilkades yang akan diadakan untuk 37 desa ini diharapkan dapat berjalan tertib, aman, dan kondusif. Agar pelaksanaan Pilkades ini dapat menjadi contoh di Indonesia sebagai Pilkades serentak yang sukses.

Terkait hal itu, ia juga mengingatkan pada panitia Pilkades agar bekerja dengan baik. Panitia juga jangan memihak ke salah satu calon kades, agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Dan juga, ketelitian dari jumlah kertas suara dengan daftar pencoblos dapat benar-benar pas. Jangan sampai menimbulkan masalah.

“Apalagi dalam perhitungan suara nanti. Bisa menjadi keberhasilan panitia jika semua jumlah tersebut klop dan tidak ada yang lebih atau pun kurang,” pesannya.

Disinggung jika ada masalah, dan salah satu calon kades melakukan protes atas dugaan melakukan kecurangan, maka prosedur dalam aturan harus diselesaikan di desa sendiri yakni panitia Pilkades itu sendiri. Namun, jika masih tidak selesai dibahas di tingkat kecamatan, jika masih juga tidak selesai, maka akan dibawa ke tingkat kabupaten.

“Terakhir, jika tetap saja tidak selesai di tingkat kabupaten, maka akan dibawa ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan UU Nomor 6/2014 yang menegaskan melarang melakukan kampanye berlebihan, pawai, cendramata, uang, dan lainnya.

Laporan : Deka Saputra
Editor : Imam Ghazali
Posting : Andre

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article