Ini Tak Boleh Dilakukan Kepala Daerah Yang Pilkada

0
231

Sumateranews.co.id, PRABUMULIH-Terkadang banyak bupati/wali kota yang kebetulan daerah yang dipimpinnya bakalan menggelar pilkada melakukan beragam strategi dengan balutan mutasi. Bolehkah itu?

Ternyata berdasarkan aturan yang ada, hal itu dapat menyalahi kecuali jika dipandang urgen alias ‘kepepet’. Salah satu contohnya adalah Pemkot Prabumulih yang rencananya akan melantik sejumlah kepala sekolah. Terkait hal itu, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Prabumulih, M Takhyul SIP mengingatkan incumbent atau petahana untuk tidak melakukan mutasi terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

“Mengacu pada aturan PKPU No 1/2017 dan berdasarkan jadwal penetapan paslon dilakukan 12 Februari 2018, mutasi tetap boleh dilakukan di bawah tanggal 12 Agustus 2017. Kalau lewat dari situ mutasi umum tidak bisa lagi dilakukan. Karena tidak sah dan melanggar ketentuan yang ada,” ujar Takhayul ketika dikonfirmasi awak media, Jumat (11/8).

Takhyul menerangkan, mutasi bisa tetap dilakukan jika mendesak dan untuk mengisi kekosongan jabatan pejabat yang memasuki masa pensiun. Itupun harus ada izin dari gubernur dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Boleh saja tetapi harus ada izin terlebih dahulu dari Kemendagri, jika memang ada kebutuhan sebelum enam bulan. Jika tetap dilakukan untuk mutasi umum dan tidak mendesak, maka bisa dibatalkan oleh Kemendagri,” katanya.

Menanggapi pernyataan Ketua KPU Kota Prabumulih, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Drs Alfian Herdi MSi mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi hal itu. Makanya, sebelumnya mutasi pejabat sudah dilakukan sebelum 12 Agustus 2017.

“Mutasi pejabat yang dilakukan sebelumnya sudah sesuai aturan. Untuk pendaftaran calon kepala sekolah (kepsek), hanya untuk mengisi jabatan yang kosong karena ada kepsek yang pensiun dan pindah,” tandasnya.

Laporan : Fadli

Editor : Imam Ghazali

Posting : Andre