Ini Pesan dari Diskusi Ikatan Alumni Universitas Indonesia Pagi Tadi

0
202

Sumateranews.co.id, JAKARTA- Indonesia relatif tertinggal infrastrukturnya dari negara tetangga sehingga Pemerintah perlu melakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pembangkit listrik, jalan dan stasiun kereta, bandar udara (bandara), pelabuhan laut, dan yang lainnya. Realisasi pembangunan dan penyediaan infrastruktur ini bermanfaat untuk memacu pertumbuhan ekonomi menciptakan lapangan kerja, untuk memenuhi asas keadilan pembangunan diseluruh nusantara serta pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Untuk merealisasikan penyediaan infrastruktur ini diperlukan dana yang besar. Pendanaan tidak harus semuanya dari pemerintah melalui APBN (Anggaran pendapatan dan belanja negara), melaiankan dapat juga lewat kerjasa sama dengan investor dalam dan luar negeri melalui mekanisme PPP (public private partnership). Namun dalam prosesnya perlu mengetatkan penerapan tata kelola yang baik, dan manajemen resiko untuk menghindari berbagai bentuk penyimpangan ataupun kebocoran seperti kasus Pembangikit listri tenaga uap (PLTU) di Provinsi Riau.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) yang juga dosen senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Hotbonar Sinaga, dalam diskusi bulanan yang diadakan Policy Centre (Polcen) ILUNI UI, Jumat (14/9) di kampus UI Salemba Jakarta Pusat. Diskusi bulanan yang dibuka Bendahara ILUNI UI Didit Ratam ini mengambil tema “Infrastruktur Era Jokowi:Pembiayaan dan Dampak.”

Hadir sebagai pembicara adalah Direktur Eksekutif Keuangan dan Penilai Proyek PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Salustra Satria, CEO Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran (FINA) Ekoputra Adijayanto, Direktur Pembiayaan dan Investasi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Edwin Syahruza, mantan Direktur Magister Manajemen UI yang juga Tim Ekonomi Partai Gerindra Haryadin Mahardika dan Febrio Kacaribu dari LPEM FEB UI.

“Sebagian pendanaan (pembangunan infrastruktur) diserahkan kepada investor swasta yang memungkinkan mekanisme direct lending. Untuk itu investor harus dengan cermat mengukur besaran tingkat pengembalian modal proyek itu. Contohnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah menciptakan berbagai terobosan dalam skema pembiayaan sehingga tidak tergantung dari anggaran pemerintah,” papar Hotbonar Sinaga.

Hotbonar sendiri menilai, apa yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo dalam melakukan pembangunan infrastruktur secara agresif seperti jalan tol dalam beberapa tahun terakhir di tanah air layak diapresiasi. Dalam waktu 3,5 tahun terakhir kita telah berhasil membangun jalan tol sepanjang 536 km. Belum lagi rencana jalan tol Trans-Jawa dari Merak hingga Banyuwangi yang akan diwujudkan tahun 2019. Menurut mantan Dirut Jamsostek ini, pembangunan infrastruktut ini kelak akan menarik investor asing untuk berinvestasi di dalam negeri.

Sependapat dengan Hotbonar, CEO Unit Tim Fasilitasi Pembiayaan infrastruktur Non Anggaran (FINA) Ekoputro Adijayanto menambahkan, dari sekian banyak pembangunan infrastruktur yang tengah giat dilakukan pemerintah, hanya 42,1 % yang bisa dibiayai oleh APBN. Itu pun yang sifatnya basic. itu berarti 57 % pembiayaan infrastruktur berasal dari non APBN. “Bapenas yang menyadari keterbatasan kemampuan APBN/APBD berinisiatif membentuk tim fasilitasi pemerintah untuk pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah atau PINA. Karena selain fungsi utama Bapenas untuk mengawasi pembangunan, juga memiliki fungsi dan tugas untuk mencari sumber dana pembangunan. PINA menyediakan skema fasilitas yang bertujuan untuk mempercepat pembiayaan investasi swasta pada pada proyek infrastruktur strategis nasional yang sumber pendanaannya berasal dari anggaran non – pemerintah dan didukung penuh oleh kebijakan pemerintah. Adapun peranan PINA itu sendiri antara lain Invesment fasilitation, Projek planning, Ekosistem building,” papar alumni FEB UI ini.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Salustra Satria, menyatakan PII memberikan availability payment untuk proyek yang secara finansial tidak fisible tapi memberikan efek ekonomi yang baik. “Proyek yang ditangani PII yang juga sering bekerja sama dengan LPEM FEB UI selain memberikan penjaminan juga dibuat secara transaparan dengan proses lelang terbuka untuk mengantisipasi tercapainya good governance”.

Peneliti LPEM FEB UI, Febrio Kacaribu, memaparkan data ekonomi makro dan menyampaikan analisanya bahwa pembangunan infrastruktur dan pembiayaanya sampai tahun ini tidak sampai membebani APBN serta walaupun terjadi peningkatan utang tapi masih pada tingkat aman.

Resiko Infrastruktur

Di tempat yang sama, mantan Direktur Program Magister Manajemen (MM) UI yang kini menjadi anggota Tim Ekonomi Partai Gerindra Haryadin Mahardika mengatakan, pembangunan infrastruktur yang tengah giat dibangun pemerintah harus memenuhi prinsip berkeadilan dan berkelanjutan. Dari sisi berkeadilan, infrastruktur adalah suatu komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai fokus berlebihan kepada infrastruktur sehingga mengorbankan fokus pada sektor yg lain.

“Misalnya sekarang kita melihat investasi sektor real menurun terus cukup jauh, meskipun pembangunan infrastruktur naik terus. Hal ini menunjukkan sebenarnya ada trade off. Kalau kita bangun satu yang lain pasti akan ketinggalan,” tegasnya.

Studi di negara lain juga menemukan bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur tidak memberikan hasil yang diharapkan. Haryadin juga mengingatkan agar pemerintah lebih berhati-hati lagi dalam melakukan pengelolaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur. Sebab, berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) Korupsi di infrastruktur ini sudah menjadi yang paling tinggi. Data dari ICW, pada tahun 2017 ada 241 kasus korupsi di pembangunan infrastruktur. Hal itu setara dengan 28% dari total persentase kasus korupsi di Indonesia.

Dalam kesimpulan sekaligus penutupan, Sekjen ILUNI UI Andre Rahadian menyampaikan bahwa ILUNU UI akan terus hadir dalam membahas topik yang penting bagi bangsa. “Diskusi Infrastruktur ini merupakan hal penting agar masyarakat tahu perkembangan pembiayaan langsung dari pihak yang terlibat dan juga dapat memberikan masukan bagi pemerintah agar pembangunan infrastruktur ini tepat sasaran tanpa memberikan beban terlau besar pada APBN,” tandas Andre.

Sumber          : Rel
Editor/Posting : Imam Ghazali