Heroisme Desember : Sumatera Tetap Indonesia

528

 

 

Oleh :

Arafah Pramasto,S.Pd.* & Tedi Suandika,S.Pd.**

  1. Pendahuluan

Dinamika zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi seperti masa kini tidak jarang membawa tantangan tersendiri bagi banyak orang. Derasnya informasi-informasi yang mengalir masuk ke ruang pemberitaan publik, tidak seluruhnya baik. Beragam tendensi atas perkembangan-perkembangan politik, sosial, atau bahkan keagamaan di luar sana, hadir dengan bermacam penyajian. Pada masalah terakhir (agama), adalah hal yang paling pelik untuk dijelaskan urgensi maupun konsekuensinya. Mengetahui kondisi sesama pemeluk agama – dalam hal ini lumrahnya adalah Islam – di belahan bumi lain merupakan kebutuhan yang dilandasi oleh rasa kepedulian, namun tak jarang dalam pada itu ikut “ditunggangi” oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu yang memiliki tujuan-tujuan di luar masalah keagamaan. Masih belum lekang kiranya kita mengingat sejumlah tragedi penyerangan pada aparat oleh segelintir orang yang termakan agitasi “pendirian negara berbasis agama” beberapa tahun terakhir : seolah legitimasi negara tak berlaku lagi.

Pernahkah terbesit dalam benak anggota-anggota kelompok berhaluan ekstrim untuk menyadari betapa integritas nasional merupakan sebuah penemuan panjang yang telah diuji melalui pengorbanan serta semangat untuk menyampingkan perbedaan ? Terminologi ‘perbedaan’ pun sesungguhnya luas karena di dalamnya dapat ditemukan keragaman yang tidak sebatas masalah kepercayaan saja. Tulisan ini akan sedikit memberi contoh peristiwa sejarah yang tak boleh dilupakan oleh bangsa Indonesia secara umum, khususnya juga bagi rakyat Sumatera Selatan. Ialah tatkala pada bulan Desember tujuh dekade silam saat bangsa ini baru dua tahun memproklamasikan kemerdekaannya, Sumatera Selatan dengan semangat integritas nasional menunjukkan perlawanan atas gagasan ‘pembentukan negara baru’ di atas wilayahnya. Bukti sejarah ini akan mencelikkan mata siapapun yang masih bermimpi akan pendirian negara berbasis agama, etnis, dan kedaerahan tertentu untuk mengganti keabsahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

  1. van Mook : Ahli “Negara Federasi” alias Negara Boneka

Divide et Impera atau dalam bahasa Inggris adalah Devide and Conquere diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai ‘Politik Pecah Belah’, merupakan taktik klasik yang dipraktekkan oleh penjajah Belanda dalam memuluskan realisasi kekuasaannya di tanah Nusantara. Begitu pun ketika Indonesia dengan sah telah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda yang termasuk sebagai “pemenang” Perang Dunia II merasa berhak menjajah kembali negeri ini. Tak mudah mematahkan semangat para pejuang bersenjata maupun sipil, sebelum Belanda melancarkan Agresi Militer I tanggal 21 Juli 1947, mereka telah bermanuver untuk memecah-belah persatuan Indonesia.

Dr. Hubertus Johannes van Mook, seorang Belanda kelahiran Semarang (30 Mei 1894) yang ketika itu menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda – namun ia menjadi Acting Gubernur Jenderal Hindia Belanda – mengusung gagasan pembentukan “Negara-Negara Federal” di wilayah negara Indonesia. Gagasannya itu tak lebih dari sebuah usaha pendirian negara-negara boneka bentukan Belanda guna merongrong kesatuan NKRI, van Mook jelas mencari para tokoh Indonesia yang berkenan menjadi kolaboratornya. Untuk itu ia membentuk apa yang disebut sebagai RECOMBA (Regeringscomissarissen voor Bestuurs Aangelegeheden / Komisaris Negara Urusan Pemerintahan – sebenarnya tidak lebih dari komisi pembentuk negara boneka) jauh sebelum agresi militer dilancarkan.

Realisasi dari upaya Dr. van Mook dalam melakukan upaya pecah belah Indonesia itu memperoleh hasil ketika Soeria Kertalegawa, Ketua Partai Rakyat Pasundan  memproklamasikan “Negara Pasundan” pada tanggal 4 Mei 1947 di alun-alun Bandung. Kertalegawa mengangkat dirinya sendiri sebagai ‘Kepala Negara’. Negara boneka yang diproklamasikan oleh Kertalegawa pada kenyataannya belum pernah terbentuk sampai akhirnya Belanda melakukan agresi militernya dan kesatuan-kesatuan Siliwangi (TNI) hijrah ke Jawa Tengah. Setelah mempersiapkan “Negara Pasundan” itu tadi, van Mook berhasil juga memaksakan berdirinya “Dewan Federal Borneo Tenggara” di Kalimantan pada 9 Mei 1947. Tiga hari sesudah itu, pada 12 Mei 1947, lagi-lagi ‘Si Doktor van Mook’ berhasil mendirikan “Daerah Istimewa Borneo Barat” dengan Sultan Pontianak yakni Hamid Algadrie II sebagai Kepala Daerahnya. Usaha si van Mook untuk membuat boneka-boneka lain tentu tidak berhenti, pandangannya lalu mengarah ke pulau terpenting kedua setelah Jawa : Sumatera.

 

  1. Negara Sumatera Selatan’ (NSS) : Usaha Pecah-Belah yang Tak Mudah

Mengapa masyarakat Sumatera Selatan harus mengingat bulan Desember ? Karena pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1947 Belanda memprakarsai apa yang diklaimnya sebagai “Partai Rakyat” di Sumatera Selatan, seolah berdirinya partai itu berasal dari rakyat. Pendirian Partai Rakyat adalah salah satu hasil yang dicapai oleh RECOMBA Sumatera Selatan pimpinan H.J. Wijnmalen yang berdiri sejak 19 Juli 1947, dua hari sebelum Agresi Militer I Belanda. Pada bulan September tahun yang sama Belanda mengotaki lahirnya Gerakan Daerah Istimewa Sumatra Selatan (GDISS). Angkatan Pemuda Daerah Istimewa Sumatra Selatan (APDISS) dibentuk RECOMBA untuk menggarap unsur kepemudaan. Rintisan usaha Belanda itu dimulai dengan mendekati Abdoel Malik, seorang tokoh politisi lokal. Abdoel Malik dan para kolaborator telah didekati sejak usainya Perang Lima Hari Lima Malam (5 Januari 1947) oleh H.J. Wijnmalen.

Para ningrat dan orang-orang pro-Belanda banyak mengisi “Dewan Penasihat” RECOMBA, mereka berjumlah 37 orang yang diketuai oleh Abdoel Malik. Kedudukan ketua dewan ini sangat strategis yaitu memberi saran dan masukan pada masalah tata negara, ekonomi, dan pemerintahan. Zaiduddin bin P. Tosir dipilih sebagai “Wakil Ketua Dewan”. Sejumlah distrik ikut melengkapi dewan ini seperti Banyuasin, Musi Ilir, Komering Ilir, Ogan Ilir, Ogan Ulu, Lematang Ulu, Lematang Ilir, dan Ogan Tengah. Setelah berhasil mendirikan Negara Sumatera Timur pada tanggal 25 Desember 1947, van Mook nampaknya tertarik untuk segera meluaskan pendirian negara-negara boneka ke selatan Pulau Sumatera, tetapi usaha awalnya masih baru berwujud pendirian Federasi Bangka, Belitung, dan Riau (BaBiRi) yang disahkan secara konspirasional oleh Belanda pada 23 Januari 1948.

Kepala Negara Sumatera Timur, Tengku Mansur sempat mengumpulkan 84 delegasi dari seluruh wilayah Sumatera untuk menghadiri “Muktamar Sumatera I & II” guna membentuk dan menyatukan seluruh Sumatera dalam suatu “federasi”. Muktamar itu gagal karena masing-masing delegasi hanya mementingkan daerah masing-masing sehingga kegagalan penyatuan seluruh Sumatera dalam federasi itu justru menguatkan sebuah gagasan untuk membentuk Negara Sumatera Selatan / NSS di kemudian hari. Perdana Menteri Negara Pasundan, Adil Poeradiredja mengumpulkan orang-orang yang disebutnya sebagai “kepala-kepala negara bagian” menjadi delegasi dalam pertemuan yang dihelat pada tanggal 8 Juli 1948 untuk memantapkan kekuatan negara federal dengan proteksi dari pemerintah Kerajaan Belanda. Wakil-wakil yang menghadiri pertemuan itu, salah satunya adalah dari Sumatera Selatan dengan Abdoel Malik sebagai kepala delegasi bersama Zainoedin Darmo dan Abdul Fatah .

  1. Agitasi Belanda, Legitimasi NSS yang Lemah

Sejak awal berdirinya GDISS, Belanda mengeluarkan propaganda melalui gerakan ini dengan tendensi pada masalah kedaerahan. Semboyan yang diusung adalah “Sumatera Selatan untuk Sumatera Selatan !”, kalimat itu hanya sebagai pembuka saja dari hasutan-hasutan penuh kebencian yang berbunyi, “Warga Palembang tidak senang dipimpin Orang Jawa, Sumatera Utara, atau Sumatera Tengah,” inilah yang mengawali pembentukan Dewan Penasihat RECOMBA yang katanya mewakili beberapa distrik di Sumatera Selatan. Meskipun kemudian Wijnmalen telah mendirikan GDISS beserta perangkat maupun organisasi underbow-nya, pendirian Partai Rakyat pada bulan Desember 1947 adalah yang paling krusial. Bukan karena luas pengaruh dari partai itu, namun pendiriannya semakin menunjukkan lemahnya legitimasi dalam usaha mendirikan Negara Sumatera Selatan karena kalangan rakyat jelata minim sekali dukungan kepada Abdoel Malik, sebaliknya mereka masih setia pada Republik Indonesia dan sangat menyegani tokoh-tokoh pemimpin setempat.

Rapat Dewan Penasihat RECOMBA pada tanggal 12 November 1948 dihadiri oleh banyak kaum priyayi kota dan pendukung Belanda, tujuan sidang itu ialah demi mengajak warga dalam mendukung NSS guna terpisah dari Republik Indonesia. Abdoel Malik kemudian terpilih sebagai “Wali Negara” NSS melalui sidang tanggal 29 November 1948. Wijnmalen kerap berusaha untuk menarik drg. M. Isa, Gubernur Muda Sumatera Selatan yang dikenal sangat loyal pada RI untuk menjadi bagian dari jajaran NSS. Pasca Perang Lima Hari Lima Malam, sang Gubernur Muda tetap berada di Palembang untuk menjaga legitimasi pemerintahan RI sementara kekuatan militer republik harus mundur sejauh 20 km sesuai gencatan senjata pasca pertempuran. Meski di bawah bujukan hingga tekanan, drg. M. Isa  tetap pada pendiriannya. Setelah sempat ditangkap Belanda saat mengantar Konsul Cina bernama Mr. Chen ke Lubuklinggau yang masih dikuasai Republik, ia memilih untuk mengungsi keluar kota Palembang untuk mengatur pemerintahan Pro-Republik Indonesia sejak 23 Desember 1947.

Negara Sumatera Selatan tidak pernah memiliki eksistensi politik yang kuat layaknya Negara Pasundan  ataupun Negara Indonesia Timur. Mungkin karena merasa kesal karena gagal mengajak tokoh-tokoh kunci perjuangan RI, salah satunya adalah Gubernur Muda M. Isa, dalam statuta pembentukan NSS ditemukan redaksi dengan nada yang amat menghasut, “Penduduk Sumatera Selatan yang sewaktu Pemerintah Negara Republik Indonesia, negara mana didirikan dengan kekerasan dan dipaksakan, tidak sah menurut hukum, menderita dengan perlakuan yang tidak mengenal perikemanusiaan, bergerak menentang kembalinya pemerintah Republik Indonesia dalam daerah ini.” Belanda mengira loyalitas rakyat Sumatera Selatan akan habis termakan hasutan-hasutan maupun bermacam inisiatif sepihak yang mereka lancarkan. Selain tidak memperoleh sambutan rakyat, Belanda semakin menonjolkan ketidakberdayaan dalam melawan legitimasi perjuangan RI di bawah tokoh-tokoh lokal.

drg. M. Isa bukanlah politisi sembarangan, meskipun ia berada di luar Kota Palembang, pengaruhnya masih cukup kuat di hati warga kota. Lebih jauh lagi, beliau mampu melancarkan kontra-ofensif terhadap agitasi maupun propaganda politik Belanda dan NSS. Ternyata, beliau memiliki relasi yang intens pada politisi yang duduk dalam pemerintahan NSS, melalui sebuah “Spionase Politik.” Raden Hanan adalah tokoh Palembang yang ditunjuk sebagai walikota Palembang versi RECOMBA namun mengundurkan diri dan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara NSS (DPRS-NSS). Raden Hanan bersama dengan tokoh-tokoh “yang diselundupkan” oleh pihak RI seperti Zainoedin Darmo dan Zainudin Djuragan (tokoh muda yang mewakili Masjumi namun dekat dengan pejabat RI) aktif memperjuangkan pembubarkan NSS. Ada pula Raden Sadak (putra mantan Bupati Lahat bernama Sulaiman) yang lantang menuntut pengembalian sektor perkebunan dan perdagangan oleh NSS kepada RI. Mereka selalu menjalin kontak dengan Lubuk Linggau, Jambi, Lampung dan Bengkulu (pusat pemerintahan RI dibawah drg. M. Isa ). Kesetiaan rakyat Sumatera Selatan pada RI maupun usaha para pemimpinnya berhasil merongrong eksistensi negara boneka buatan Belanda yang “menutup mata di perbaringan akhir” setelah dibubarkan secara resmi pada 24 Maret 1950.

  1. Penutup : Makna Integritas untuk Dihayati

Pembubaran Negara Sumatera Selatan memang menjadi salah satu puncak dari perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada rentang waktu 1945-1949. Namun ternyata dalam peristiwa tersebut diperolehlah makna yang konstruktif untuk terus dapat menjadi bekal bagi warga Sumatera Selatan ataupun seluruh rakyat Indonesia di masa kini dan mendatang. Pertama, kita tidak akan lagi merasa gamang atas beredarnya provokasi-provokasi maupun penggiringan opini yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok ekstrimis manapun yang berusaha menggantikan eksistensi Indonesia. Siapapun mereka, jika berani menyuarakan pendirian negara dengan menggulingkan pemerintahan yang sah, tentu tidak beda dengan Belanda yang telah berusaha memecah belah Indonesia dengan negara-negara bonekanya. Kedua, semangat persatuan bangsa dan negara kian erat setelah membaca kembali perjuangan dalam membubarkan Negara Sumatera Selatan. Meskipun Belanda berusaha mengadu domba persaudaraan rakyat Sumatera Selatan dengan etnis-etnis lain seperti Jawa, Sumatera Utara, maupun Sumatera Tengah, toh pada akhirnya propaganda itu tidak menghasilkan apa-apa karena rakyat telah merasa “Menjadi Indonesia” dalam satu identitas. Ketiga, kita harus selalu waspada akan usaha-usaha memecah belah integritas nasional. Walau isu paling banyak beredar akhir-akhir ini datang dari kelompok ekstrimis agama, namun bukan tidak mungkin isu-isu lain seperti kedaerahan, etnis, maupun golongan juga dapat dijadikan alat divide et impera. Di bulan Desember ini mari kita bersyukur atas kesatuan nasional bangsa ini dengan tidak pernah lengah atas ancaman apapun yang mungkin saja akan datang.

Referensi Tulisan

Gde Agung, Ide Anak Agung, Dari Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia Serikat, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1985.

Hanafiah, Djohan, Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Suatu Tinjauah Sejarah, Palembang: Pemerintahan Provinsi, 2015.

Reid, Anthony, Menuju Sejarah Sumatera : Antara Indonesia dan Dunia, Jakarta : Komunitas Bambu, 2011.

Tim, 30 Tahun Indonesia Merdeka : 1945-1949, Jakarta : Citra Lamtoro Gung Persada, 1986.

Zed, Mestika, Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950, Jakarta: Pustaka LP3ES Indoneisa, 2003.

* Freelance Writer & History Blogger

** PPK Kecamatan Rambang Kuang Divisi Hukum

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here