Harta Kekayaan Para Cagub dan Wagub Diumumkan

152

Sumateranews.co.id, PALEMBANG- Dalam pengumuman LHKPN calon Pilgub Sumsel diumumkan harta kekayaan para Paslon.  Cagub Nomor 1  Herman Deru memiliki harta kekayaan Rp 34.564.041.012 dan tidak memiliki utang. Sedangkan Wakilnya, Mawardi memiliki total harta kekayaan Rp 14.956.678.563 dan tidak memiliki utang.

Untuk paslon Cagub  nomor urut 2 Saifudin Aswari memiliki harta Rp 29.078.851.974 dan memiliki utang Rp  352.500.103, sehingga total harta kekayaannya 28.726.351.071. Sedangkan Calon Wagub Aswari yakni Irwansyah memiliki total harta kekayaan Rp 12.486.060.290 dan tidak memiliki utang.

Untuk paslon Cagub nomor urut 3 Ishak Mekki memiliki total harta kekayaan Rp 14.568.461.037 dan tidak memiliki utang. Wakilnya Yudha Pratomo Mahyuddin memiliki total harta kekayaan Rp  82.260.061. 269 dan tidak memiliki utang.

Selanjutnya, paslon Cagub nomor urut 4 Dodi Reza Alex memiliki harta Rp 31.688.101.261 dan memiliki utang Rp 67.332.569, sehingga bila dikurangi utang total kekayaan Dodi Reza Alex Rp 31.620.768.692. Sedangkan Wakilnya Giri Ramanda Rp 16.065.347.915 dan memiliki utang 700.000.000, sehingga setelah dikurangi utang total kekayaannya Rp 15.365.347.915.

Komisioner KPK Basariah Panjaitan mengatakan, tujuan pengumuman LHKPN ini adalah untuk sarana pengendalian internal karena setiap perubahan hartanya harus dilaporkan setiap tahun dan dapat diawasi oleh masyarakat. “Untuk masyarakat, pengumuman LHKPN ini adalah sebagai salah satu penilaian untuk menentukan calon kepala daerahnya,” ujarnya saat deklarasi LHKPN di aula KPU Sumsel, Selasa (10/4).

Basariah mengharapkan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk memantau ketaatan para calon kepala daerah dalam mengumumkan kekayaannya. Masyarakat juga diharapkan melaporkan kepada KPK jika ditemukan adanya harta calon kepala daerah yang tidak dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Selain itu, masyarakat dapat menilai kejujuran masing-masing calon dengan cara menelaah harta yang sudah dilaporkan dalam LHKPN atau apakah harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN   memang benar-benar miliknya. Masyarakat juga dapat menilai kepatuhan yang bersangkutan dalam pelaporan LHKPN dengan melihat apakah ketika menduduki jabatan strategis sebelumnya, Calon Kepala Daerah tersebut rajin melaporkan harta kekayaannya,” pungkasnya.

 

Laporan          : Wiwin

Editor/Posting : Imam Ghazali

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here