Hakim Tidak Detail Telusuri Surat SPH Tjik Maimunah, Korban Merasa Terdakwa Dapat Perlakuan Istimewa

0
338
Hakim Tidak Detail Telusuri Surat SPH Tjik Maimunah, Korban Merasa Terdakwa Dapat Perlakuan Istimewa
Terdakwa Tjik Maimunah ketika dihadirkan dipersidangan PN Palembang. Foto. Syf

PALEMBANG − Ratna Juwita Nasution pemilik surat Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah/lahan 16.900 M selaku korban kasus dugaan pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik oleh terdakwa Tjik Maimunah, mulai mempertanyakan keistimewaan terdakwa di dalam persidangan. Ratna juga mengaku kecewa dengan Majelis Hakim yang tidak detail atau greget dalam menyampaikan pertanyaan kepada terdakwa tentang penelusuran keabsahan surat SPH terdakwa.  

Menurut Ratna Juwita Nasution, dalam keterangan terdakwa di persidangan banyak sekali ditemukan kejanggalan, salah satunya seperti ketika ditanya hakim, perbatasan tanah terdakwa, yang dijawab terdakwa berbatasan dengan anak kandungnya semua, dan berbatasan sebelah kanan kuburan. Pengakuan terdakwa soal tanah kuburan adalah miliknya, juga mengejutkan. Sementara di tanah kuburan itu juga ada tanah pak Rahman, dan tanah ibu Mursiyem.

“Dia tahunya tanah miliknya itu sebelah kuburan, padahal tanah kuburan itu adalah tanah pribadi ada yang punya. Sedangkan di sebelah Barat tanah Saiful anak terdakwa, itu adalah kaplingan Baksir boleh lihat petanya di BPN, kami pernah lihat. Kalau tanah kita pertama dari Anang AS yang dibeli oleh pak Mansyur Bin Ibrahim dan memberi kuasa penuh ke Mustopa Haribun dan dikapling-kaplingkan. Di tahun 80 diukur salah satu pembelinya yaitu Rojak Bahtum, mereka ini sama dari Dinas Pendapatan Daerah, lantas pak Rojak Bahtum mengajak abang sepupu saya membeli tanah di situ, dan dari 52 kaplingan itu pemiliknya 35 orang,” jelas Ratna, ditemui usai persidangan, pada Rabu (16/04/21) kemarin.

Lebih jauh Ratna menerangkan, bahwa kasus tersebut berawal ketika terdakwa menggugat dirinya (korban) secara perdata. Lalu terdakwa dinyatakan NO, gara-gara terdakwa kurang pihak dan terdakwa tidak kenal siapa-siapa saja tetangga-tetangganya.

“Untuk hakim sendiri sangat disayangkan pertanyaannya kurang detail atau greget sedangkan jaksa sendiri sudah berani walau ada kekurangan sedikit, mungkin dia sudah terlalu banyak pertanyaan sehingga jaksa agak lupa, jaksa sudah jujur dan dia sudah menuntut yang sebenar-benarnya dan memberikan hak bagi orang yang dizolimi. Pertanyaan itu tentang pemberian hibah Tjik Maimunah yang diberikan kepada RT 68 Ansori, atas tanah Ex Erpah yang dia pegang padahal diberkas ada,” ungkap Ratna, menyesalkan.

Masih menurut Ratna, kasus gugatan terdakwa Tjik Maimunah terus berlanjut dari tinggat Kasasi sampai PK. Namun selalu dimenangkan oleh pihak Ratna Juwita (korban).

“Saya kecewa sepertinya terdakwa ini diistimewakan, dari awal persidangan ini tidak pernah mengungkap keabsahan kepemilikan tanah, seperti tertuang di SPH terdakwa. Apabila ada orang yang membawa surat yang lebih otentik yang disahkan oleh negara yaitu BPN dan letaknya pun sudah diakui BPN melalui pengukuran lahan tersebut tahun 1979, kami akan mengembalikan tanah tersebut. Akibat timbulnya SPH 2012 di atas SHM 1978 berakibat lahan menjadi tumpang tindih kepemilikan lahan antara pelapor (korban Ratna, red) dan pihak terdakwa Tjik Maimunah,” sebut Ratna.

Sementara Terungkap di dalam persidangan Rabu (16/06/21), bahwa di hadapan Majelis Hakim yang diketuai Toch Simanjuntak SH MHum, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kiagus Anwar menanyai terdakwa Tjik Maimunah, soal terdakwa yang tinggal di lahan tersebut pada tahun 1960, tetapi SPH baru dibuat tahun 2012. “Asal usul tanah tersebut dari mana”, dijawab terdakwa “Saya menggarap saja,” jawab terdakwa Tjik Maimunah, saat itu.

Diperjelas JPU, bahwa selama terdakwa tinggal di situ ditanami apa saja dan apakah terdakwa beralamat di situ, di sini terdakwa mengaku tinggal di situ sejak tahun 1960, namun KTP terdakwa beralamat di Bakaran.

Selanjutnya JPU menanyakan terdakwa, apakah terdakwa membuat surat pernyataan dalam pembuatan SPH, dan menanyakan di RT berapa letak tanah tersebut. Nah, di sini menurut kesaksian saksi Ratna Juwita, bahwa tanah tersebut terletak di wilatah RT 68 dengan Ketua RT nya pak Ansori. “Apakah terdakwa mengenalnya?”, tanya JPU lagi.

Pertanyaan JPU ini disangkal terdakwa. “Saya tidak kenal,” jawab terdakwa, singkat. Lalu JPU kembali mempertanyakan “Bukannya ibu kenal di tahun 2010 mendatangi RT Ansori untuk menyuruh membuat SPH,” ungkap JPU. Hal ini juga ditepis terdakwa.

Ketika ditemui di luar persidangan terdakwa Tjik Maimunah melalui Penasihat Hukumnya, Tities Rachmawati SH mengatakan, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang menyatakan terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat sudah tidak bisa dibuktikan.

Dijelaskannya,  terdakwa sendiri mengatakan bahwa objek tanah itu sudah dikuasainya sejak tahun 60” dengan membuka hutan dan ketika menerbitkan SPH tersebut melalui proses yang diatur dengan undang-undang, yaitu pendaftaran RT, Lurah Camat, dan itu semuanya melalui proses pemeriksaan petugas.

“Dan terdakwa mengatakan Sertifikat Ratna Juwita itu ada di 8 Ulu. Bukan di 16 Ulu, dan proses pemecahan sertifikat bukan berada di 16 Ulu itu heran.

Tidak ada pemalsuan di sini, sebenarnya itu tampak dikarang-karang dan penuh dengan rekayasa, pengajuan saksi di luar berkas dan terlihat jaksa itu tidak professional. Jaksa yang bukan diatur oleh KUHAP, dan kami akan mengajukan saksi Ad-Chart,” tegas Titis.

Menanggapi Penasihat Hukum yang menyatakan Jaksa tidak professional karena menghadirkan saksi di luar berkas, JPU Kiagus Anwar SH menjelaskan. Hal itu konteknya lain, dulu dalam hal penyidikan harus mempunyai 2 alat bukti sedangkan di dalam persidangan itu diatur di KUHAP.

“Kemarin sudah disampaikan pada Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP dalam hal pemeriksaan apabila ada hal yang memberatkan atau meringankan pada terdakwa sampai perkara itu belum selesai Ketua Majelis Hakim wajib mendengar keterangan tersebut.

Jadi sekalipun dari penasihat hukum untuk menghadirkan yang meringankan sebanyak-banyaknya, jaksa pun tidak bisa keberatan itu dibolehkan dan begitupun sebaliknya kita untuk menghadirkan saksi lagi, boleh selagi perkara itu belum selesai, kita akan mengajukan dua orang saksi yang memberatkan terdakwa, yakni Rojak Bahtum dan saksi ahli akan kita hadirkan orang BPN, nanti kita lihat perkembangannya,” tegas Kiagus Anwar.

Sekedar mengingatkan dalam dakwaan JPU Kiagus Anwar SH, diketahui pada tanggal 14 Juni 2012 terdakwa Tjik Maimunah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Terdakwa mengajukan SPH atas namanya kepada Lurah 16 Ulu dan Camat SU II seolah-olah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Pertahanan RT.053 RW 012, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan SU II tanpa disertai surat/dokumen bukti hak pemilikan yang sah.

Laporan : Syf III Editor : Donni