Hadiri Dialog Bersama Warga Kalidoni, Wawako Sampaikan Program Pemkot Palembang

36
Wakil Wali kota Palembang Fitrianti Agustinda, menghadiri forum dialog bersama warga Kel Kalidoni, Kec Kalidoni, bertempat di kediaman Sri Gumay, Kamis (9/7/2020).

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Dimasa pandemi Covid-19, keluhan warga soal ekonomi, kesehatan, pendidikan dan modal usaha terus disampaikan masyarakat ke Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

Hal itu disampaikan Wakil Wali kota Palembang Fitrianti Agustinda, usai menghadiri forum berdialog dengan warga Kel Kalidoni, Kec Kalidoni, bertempat di kediaman Sri Gumay, Kamis (9/7/2020).

Menurutnya, banyak usulan dari warga, yang diterimanya. Salah satunya terkait modal usaha, Pemkot memberikan bantuan pinjaman modal usaha tanpa bunga dan agunan, serta kartu Indonesia sehat (KIS).

Selanjutnya, untuk anak sekolah, dia tegaskan, pemerintah telah menggratiskan dan tidak dipungut biaya baik seragam sekolah, uang bangunan dan lainnya. Selain itu, ia sampaikan Pemkot akan mengusahakan mendorong RT, RW untuk memeroleh BPJS ketenagakerjaan.

“Semuanya ditanggung Pemkot Palembang,” imbuhnya.

“Manfaat jaminan BPJS ketenagakerjaan sangat banyak diantaranya jaminan hari tua, sekolah sampai universitas untuk dua orang anak, dan santunan meninggal dunia sampai penguburan,” tandasnya, menambahkan.

Sementara Plt Camat Kalidoni, Rama Cahya Putra menyampaikan, Palembang kembali masuk zona merah dimasa pandemi Covid-19. Ia juga menyebutkan, saat ini Kec. Kalidoni masuk urutan lima besar di Kota Palembang.

Meskipun demikian, Pemkot tidak akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), karena apabila dilakukan dampak ekonomi masyarakat akan semakin puruk.

“Ada Lima Kecamatan penyebaran Covid-19 sangat besar di Kota Palembang diantaranya Kec Kemuning, Ilir Barat Dua, Sukarame, Ilir Barat Satu dan Kalidoni,” ujarnya.

Rama Cahya Putra juga mengajak masyarakat Kalidoni untuk tetap melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan guna mencegah daripada penyebaran wabah pandemi Covid-19.

“Berharap masyarakat untuk membayar pajak, karena gaji intensif honorer RT, RW itu sumbernya dari APBD dan diambil dari pajak,” tukasnya.

Terakhir dalam dialog tersebut, masyarakat juga mengeluhkan terkait membengkaknya tagihan PDAM Tirta Musi Palembang, Pemberian sembako yang tidak tepat sasaran atau belum merata.

Laporan : Srie Gumay III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here