GPK-SS Desak Kejati Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Sapi Bali dan Pengadaan Komputer di Kabupaten Muara Enim

0
220

PALEMBANG – Gelombang aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, juga dilakukan oleh massa dari Gerakan Pemuda Kerakyatan Sumatera Selatan (GPK-SS), Rabu 3 Agustus 2022.

Koordinator Lapangan Yan Joker mengatakan, bahwa GPK SS sebagai lembaga kontrol sosial of the change dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah, terus berupaya berkoordinasi dan bekerja sama dengan penyelenggara pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif guna terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

“Sehubungan dengan perihal tersebut, maka kami selaku kontrol sosial merasa perlu terlibat secara proaktif dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme,” ucapnya.

Karena secara konstitusi, menurut Yan, lembaga kemasyarakatan mempunyai hak dalam mencari memperoleh dan memberikan informasi terkait adanya dugaan KKN.

“Oleh karena itu demi terwujudnya kota Palembang bersih dan bebas korupsi maka kami GPK SS berdasarkan indikasi GPK Sumsel menyatakan tuntutan kepada Kejati Sumsel untuk melakukan pemeriksaan ulang atas dugaan korupsi pertama pengadaan ternak sapi Bali pada dinas PPHP, yang tidak dapat diselesaikan dan dinyatakan putus kontrak pada dinas PPHP kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2021,” ujarnya.

Kemudian, pihaknya juga meminta Kejati Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Dikbud kabupaten Muara Enim pada pengadaan komputer dan alat pendukung lain untuk sekolah dalam kegiatan pengadaan teknologi informasi dan kegiatan pengadaan media pendidikan tahun anggaran 2021.

“Juga usut tuntas dugaan korupsi pada Sekretariat DPRD kota Palembang Reses I & II TA. 2021. Kami menuntut Kejati Sumsel agar mengusut tuntas kasus tersebut, dan copot Kepala Dinas tersebut,” cetus dia.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Sumsel Mohammad Radyan SH MH menanggapi aksi demo itu, dan akan melaporkannya ke pimpinan untuk ditindaklanjuti.

“Aksi terkait masalah pengadaan sapi Bali dan pengadaan komputer. Itu yang dipersoalkan massa aksi.

Aksi demo hari ini akan kita laporkan kepada Pimpinan untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut,” tukasnya. (Are)

Editor: Donni