Gerah Kelangkaan Migor di Pasaran, Presedium Forum Lintas Organisasi Prabumulih Datangi Kantor DPRD Kota Prabumulih
PRABUMULIH – Kelangkaan minyak goreng di Kota Prabumulih menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya datang dari Presedium Forum Lintas Organisasi Prabumulih yang dikomandoi Hasbi S.Pd dari Gerakan Cinta Rakyat (Gencar) Prabumulih.
Presedium Lintas Organisasi Prabumulih ini mendatangi Komisi II DPRD Kota Prabumulih guna menyampaikan aspirasi yang tercantum dalam point-point rekomendasi kepada wakil rakyat sebagai upaya dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng di Kota Seinggok-Sepemunyian, Rabu, 09 Maret 2022.
Dalam salah satu point rekomendasinya, Forum Lintas Organisasi ini meminta dan mendesak pemerintah pusat, provinsi dan daerah melalui instansi terkait untuk melakukan pengawasan dan pemantauan jalur distribusi minyak goreng sehingga dapat memperlancar ketersediaan minyak goreng di pasaran.
“Kita juga minta agar instansi terkait dan DPRD Prabumulih melakukan langkah langkah guna mengatasi kelangkaan minyak goreng melalui operasi pasar murah dengan harga pemerintah Rp.14.000 / Kg dan melakukan sidak berkala ketersediaan minyak goreng dipasaran” kata Hasbi.
Hasbi juga menyebut kelangkaan minyak goreng di pasaran berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19 karena banyak mengundang kerumunan.
“Antrian warga kan bisa menimbulkan kerumunan,” ujarnya.
Lebih jauh Hasbi meminta agar pemerintah transparan terkait kuota ketersediaan minyak goreng di Prabumulih.
“Kami minta dewan memanggil instansi terkait guna mengetahui berapa banya minyak goreng yang masuk ke Prabumulih,” ungkapnya.
Dikatakannya, pihaknya menduga ada pihak yang bermain memanfaatkan situasi dalam Operasi Pasar Murah yang digelar pemerintah.
“Setiap ada Operasi Pasar Murah, minyak goreng langsung habis. Sedangkan di pedagang pinggir jalan kita temukan banyak pedagang menjual minyak goreng dengan harga yang tinggi, jangan-jangan mereka yang bermain.kita tidak tahu,” pungkasnya kepada awak media.
Sementara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Prabumulih, Feri Alwi SH didampingi anggota Komisi II, H Mat Amin S.Ag dan Ade Irama SH MH mengatakan, pihaknya telah melakukan sidak ( Inspeksi mendadak) ke lapangan dan menemukan kelangkaan minyak goreng di pasaran.
“Termasuk juga harga minyak goreng yang tidak sesuai harga yang ditetapkan pemerintah,” ungkapnya kepada media.
Untuk itu, komisi II akan menyampaikan rekomendasi dari presidum lintas organisasi Prabumulih kepada pihak terkait yakni, Dinas Pedagangan Kota Prabumulih.
“Selain itu, Komisi II juga akan menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Disperindag Prabumulih,” urainya.
Selain karena kepanikan masyarakat, Feri berpandangan memang ada pihak-pihak yang bermain dan mencari keuntungan dalam kondisi ini.
“Nah, pihak -pihak yang mencari keuntungan di tengah kesusahan masyarakat ini yang harus ditindak tegas oleh Dinas Perdagangan sebagai instansi berwenang terkait masalah ini,” tegasnya.
Ditambahkannya, menurut distributor, pasokan minyak goreng di Prabumulih memang mengalami kekurangan mengingat pasokan yang datang tidak sesuai pesanan.
“Mereka pesan satu ton, datang 200 Kg. Itu harga yang sesuai pemerintah, namun yang harga lebih tinggi ada, jadi dikatakan langkah tapi minyak ada, tapi mahal. Ini yang harus ditindak tegas,” imbuh dia.
Pria yang akrab disapa Luwi ini menyebut bahwa pihaknya sangat mendukung program Operasi Pasar Murah (OPM) yang digelar pemerintah sebagai salah satu instrumen dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng.
“Namun pelaksanaannya jangan satu titik, bila perlu setiap kecamatan ada dan dalam waktu yang bersamaan. Jadi tidak mengundang kerumunam,” pungkas politisi muda yang juga menjabat sebagai Sekretaris PAN Kota Prabumulih ini. (King)
Editor : Donni
