PalembangPemprov SumselSecond Headline

Gelontorkan Dana Rp229 Miliar, Herman Deru: Pemprov Sumsel Tak Main Main Masalah Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru, dengan tegas menyatakan Pemprov Sumsel tetap menjamin sepenuhnya masyarakat Provinsi Sumsel yang  mendapat Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai data tahun sebelumnya, by name by adress.

“Sore hari ini mempertegas apa yang sudah menjadi komitmen saya dengan Deputi BPJS Provinsi Sumsel, bahwa untuk masyarakat yang layak menerima bantuan PBI ini kita cover  full, kita (Pemprov Sumsel) tidak memperdulikan dia dari desa mana, dari kecamatan, apa yang terpenting dia adalah warga Sumsel,” tegasnya usai melangsungkan MoU antara Pemprov Sumsel dengan BPJS Kesehatan Provinsi Sumsel tentang Kepesertaan Program JKN, bertempat di Ruang Tamu Gubernur (13/2) Sore.

Baca Juga : Resmi Dilantik, Ini Harapan BEM Unsyiah 2020 Untuk Aceh

Dikatakan Herman Deru untuk 2020, Pemprov Sumsel telah menganggarkan dana hampir Rp229 miliar, untuk mengcover 454.310 jiwa.  Menurutnya, hal tersebut sebagai bukti Pemprov Sumsel tidak main-main untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

“Tahun  ini saja Pemprov telah menyediakan  hampir Rp229 Miliar, jadi ini bukan sesuatu yang main-main,  tolong untuk warga yang mampu untuk tidak usah ikut PBI jadi kalau mampu membayar sendiri jangan ambil yang punya orang tidak mampu,”imbuhnya.

Lanjut Deru, PBI ini adalah orang-orang dengan kategori tidak mampu, dan datanya ada pada Dinsos.

“Di Provinsi Sumsel lebih kurang 454.310 jiwa yang menjadi PBI dari APBD provinsi,”  tuturnya.

Deru juga mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) agar penerima PBI tahun 2020 ini harus tepat sasaran pada orang yang sangat membutuhkan, oleh sebab itu kunci besarnya adalah  verifikasi validasi data, untuk itu akan segera di intruksikan ke Bupati/Walikota untuk memverifikasi dan memvalidasi data sasaran PBI.

“Saya mengajak Deputi BPJS untuk menyamakan persepsi bagi penerima PBI jangan sampai terhambat, jadi sekarang ini kalau ada benturan dengan institusi lapor saya, biar saya yang jadi barrier. Karena kesuksesan kerja BPJS adalah kenyamanan buat masyarakat, Saya tidak mau lagi dengar ada PBI Mandek,” pungkasnya

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nurainy Apt MKes menambahkan, jaminan kesehatan masyarakat merupakan salah satu upaya, untuk menjamin agar seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan, dimanapun berada tanpa ada kendala finansial.

“Hal ini, tentu harus diimbangi dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas, dengan akses dan  dengan  prosedur yang mudah,” katanya

Dikatakannya, tuntutan masyarakat setelah memiliki jaminan kesehatan adalah kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan, dimanapun berada, inilah yg dimaksud dengan Universal Health Coverage.

“Upaya lain yang sangat penting untuk mewujudkan seluruh masyarakat sehat, yaitu  kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup sehat,” pungkasnya.

Laporan : Ndre
Editor : Abiyasa

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button