TERBONGKAR! Alat Test Swab Didaur Ulang, 5 Pegawai Kimia Farma Ditetapkan Tersangka

0
22
GEGER, Alat Test Swab Didaur Ulang, 5 Pegawai Kimia Farma Ditetapkan Tersangka
Penggunaan alat kesehatan bekas pakai pada peralatan test swab terhadap calon penumpang penerbangan (maskapai) terbongkar. Praktek illegal dan berbahaya ini terungkap, setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Rekrimsus) Polda Sumut menetapkan lima pegawai Kimia Farma sebagai tersangka kasus daur ulang alat test swab tersebut.

Sehari 1 Stick Digunakan 100-150 Orang

MEDAN – Penggunaan alat kesehatan bekas pakai pada peralatan test swab terhadap calon penumpang penerbangan (maskapai) terbongkar. Praktek illegal dan berbahaya ini terungkap, setelah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Rekrimsus) Polda Sumut menetapkan lima pegawai Kimia Farma sebagai tersangka kasus daur ulang alat test swab tersebut.

“Hasil pemeriksaan penggerebakan lokasi pelayananan rapid test (swab) di Bandara Kualanamu ditetapkan lima tersangka pegawai Kimia Farma karena menggunakan alat kesehatan bekas pakai untuk melakukan uji swab kepada calon penumpang penerbangan,” kata Kapolda Sumut, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, pada Kamis (29/4).

Kelima tersangka itu berinisial PM, SR, DJ, M, dan R. Panca mengungkapkan terbongkarnya penggunaan alat kesehatan swab bekas pakai setelah personel Dit Reskrimsus Polda Sumut melakukan penggerebekan ke lokasi pelayanan kesehatan di Bandara Kualanamu.

“Dari penggerebekan itu, petugas mendapati adanya seorang petugas yang membawa alat swab bekas pakai yang akan didaur ulang,” katanya didampingi Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Panca menuturkan, modus para pelaku sendiri adalah dengan mendaur ulang alat swab yang telah digunakan dengan cara mencucinya sendiri untuk digunakan kembali di Bandara Kualanamu. Dalam sehari, stick daur ulang itu bisa digunakan 100-150 orang masyarakat yang hendak melakukan penerbangan.

“Kelima tersangka dijerat dengan UU kesehatan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Selain itu juga akan dijerat dengan UU perlindungan konsumen, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar,” pungkasnya.

Laporan : Leodepari III Editor : Donni

sumatranews.co.id1 id : 10717 Under Article