Gakkum KLHK Sumsel Tindaklanjuti Laporan Masyarakat, Dugaan Penambangan di Luar IUP PT SMS 

LAHAT — Penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akhirnya menerima laporan dari pihak Dewan Koordinator Daerah (DKD) Organisasi Masyarakat Wira Lentera Jiwa (Ormas WLJ) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). WLJ melaporkan terkait aktivitas penambangan batubara yang diduga telah melanggar penambangan di Luar Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau di luar lahan Koridor, Kamis, 29 September 2022.

Dalam pengaduan itu, Ormas Wira Lebtera Jiwa (Ormas WLJ) menemukan dugaan pelanggaran dilapangan antara lain :

1. Diduga PT. SMS melakukan penambangan di wilayah Koridor antara batas IUP dengan PT. DAS.

2. Diduga PT, SMS melakukan penambangan berdekatan dengan tiang sutet tegangan tinggi yang dapat mengakibatkan potensi bahaya terhadap aliran listrik dikarenakan berdekatan dengan penukiman warga.

3. Diduga PT. SMS melakukan damping limbah ke sungai larangan.

4. Diduga kolam penampungan limbah PT. SMS tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

Dari pantauan, kedatangan Ketua DKD WLJ Sumsel, Hasrul bersama para anggotanya disambut langsung oleh Gakkum KLHK Provinsi Sumsel.

“Kami datang ke sini untuk melaporkan PT. SMS, yang diduga telah melanggar dan menambang di luar Koridor, mohon kepada Gakkum KLHK Sumsel untuk menindaklanjuti laporan kami. Dikatakan juga oleh Pansus DPRD Lahat saat meninjau lokasi tambang, mereka mengatakan jelas ini pidana karena sudah menambang di luar IUP,” tegas Hasrul.

Sehingga atas aktivitas ini, PT SMS disinyalir melanggar UU No.3/2020 tentang perubahan atas UU No.4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang tertuang dalam Pasal 158 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah)”.

Penambangan di luar IUP yang dilakukan oleh PT SMS juga bisa bertentangan dengan Pasal 159 yang berbunyi: “Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), Pasal 110 atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)”.

Hal ini juga dikatakan oleh pihak Penyidik Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Sumarno selaku koordinator.

“Sekali lagi kami sampaikan bahwa Gakkum KLHK berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Kami diperintahkan oleh Menteri LHK, Siti Nurbaya untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, biar ada efek jera.” pungkasnya. (SMSI Lahat)

Editor: Donni

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *