Fraksi PKS DPRD Palembang : Masyarakat Menunggu Gebrakan Political Will Wali Kota Benahi Palembang

0
182

PALEMBANG – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD kota Palembang, Hj Yulfa Cindosari Amd angkat bicara mengenai political will (kemauan politik atau kebijakan) Wali kota Palembang, H. Harnojoyo.

“Maksud saya di sini mengenai political will adalah kemauan dari Bapak Wali kota untuk memperbaiki berbagai permasalahan dengan kondisi yang ada di kota Palembang ini sendiri,” ungkap Anggota DPRD kota Palembang ini, saat dibincangi awak media, belum lama ini.

Menurut dia, Wali kota Palembang, H. Harnojoyo bisa saja membuat gebrakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki.

“Sebetulnya Wali kota Palembang bisa saja melakukan penataan dan kerapian di kota Palembang agar dapat lebih baik lagi dari saat ini.

Menurut saya, apa yang menjadi permasalahan saat ini yang banyak dirasakan oleh masyarakat kota Palembang,” ucapnya.

Dirinya menggambarkan permasalahan sampah yang akhir-akhir ini menjadi permasalahan kompleks di kota Palembang, kemudian PAD (Pendapatan Asli Daerah), yang setiap tahunnya selalu minim.

“Selain itu, terkait pengelolaan pasar dan sebagainya banyak sekali permasalahannya yang belum terselesaikan dan perlu dicari terobosan sehingga mendapat solusi terbaik.

Saya yakin, dengan kekuatan yang beliau (Wali kota Palembang) miliki sebagai Kepala daerah, semua permasalahan bisa diselesaikan setahap demi setahap,” jelasnya, saat diwawancarai di ruang kerjanya.

Yulfa juga menuturkan, dengan kekuatan yang dimiliki Wali kota seharusnya bisa memperbaiki kondisi yang terjadi saat ini.

“Tinggal kemauan dan komitmen beliau sebagai Wali kota. Saya yakin Pak Harnojoyo, memiliki kemauan yang kuat.

Akan tetapi, mungkin saja belakangan ini semangatnya agak berkurang. Sedangkan, kepemimpinan beliau apabila kita hitung tidak lama lagi tinggal satu tahun lagi.

Sementara, masyarakat kota Palembang menunggu gebrakan dan kinerja dari Pak Wali kota terkait keseriusannya untuk membenahi setahap demi setahap terkait permasalahan dan kondisi kota Palembang saat ini,” imbuhnya.

Kemudian menurut Yulfa, masyarakat kota Palembang dapat menilai terkait apa yang sudah dilakukan oleh Wali kota Palembang 2 periode ini.

“Apa yang beliau kerjakan, masyarakat mengetahuinya. Saya tidak mau menilai secara personal.

Saya melihat kondisi yang ada sekarang sebenarnya bisa beliau selesaikan permasalahannya, seperti banyak sekali permintaan-permintaan kantor-kantor OPD.

Itu kalau beliau mau menata dengan baik dan rapi tidak mencari-cari di mana-mana. Bahkan, lucu kalau ada OPD yang tidak punya kantor,” bebernya.

“Jadi sekali lagi kita bicara di sekitar beliau. Belum lagi kita bicara mengenai penataan dan estetika kota Palembang serta pemberdayaan masyarakat kota Palembang itu sendiri,” tambah Yulfa.

Lebih lanjut Yulfa mengungkapkan, melalui kekuasaannya, Wali kota biaa menata OPD, termasuk wilayah kota Palembang.

“Saya tegaskan bahwa, Political will Pak Wali kota sudah ada, akan tetapi harus didorong lebih baik lagi.

Sehingga Wali kota Palembang, dapat membuat program lebih baik lagi dari saat ini.

Apalagi jabatannya masih tersisa tinggal satu tahun lagi. Saya lihat masih ada beberapa OPD yang belum memiliki kantor, hal tersebut sangat memprihatinkan dan menyedihkan.

Padahal ini bisa dimulai dari awal dulu, kemudian dari situ Wali kota Palembang dapat meninggalkan hal-hal yang baik serta kenangan yang baik untuk kemajuan kota Palembang.

Program lain dan sebagainya pun sudah banyak yang beliau torehkan demi kemajuan Kota Palembang.

Dikatakan bahwa ada beberapa hak-hak masyarakat yang perlu dibantu dan dipenuhi oleh beliau,” paparnya, panjang lebar.

Ketika disinggung mengenai adanya kebijakan Wali kota Palembang terkait perjanjian kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS), yang dari awal ditolak oleh Fraksi PKS DPRD kota Palembang, Yulfa menjelaskan, karena akan membebankan dana APBD.

“Alasannya karena kerja sama tersebut akan membebani APBD kota Palembang yang mana seperti kita ketahui bahwa kerja sama tersebut bersumber dari dana keuangan daerah yakni APBD kota Palembang di mana di dalam perjanjian kerja sama tersebut kami kaji akan membebani APBD kota Palembang ke depan.

Kemudian yang kedua yang kita soroti adalah pemanfaatannya untuk masyarakat yang ada di kota Palembang di mana pengelolaan PLTS ini ada poin-poin yang membuat kami dari fraksi PKS menilai ini akan membebani keuangan dan akan menghilangkan hak-hak masyarakat.

Dalam proyek perjanjian kerja sama tersebut kami menyimpulkan ada sesuatu kekhawatiran terbesar.

Apabila kita kaji, sebetulnya pak wali kota dapat melakukan serta melihat hal-hal yang sifatnya berbahaya ke depan, apabila proyek tersebut merupakan proyek strategi nasional yang mana dapat menguntungkan dan merugikan Pemerintah kota dan masyarakat kota Palembang dan sebagainya,” imbuhnya.

Ia menambahkan, pihaknya angkat tangan jika kepala daerah memiliki pemikiran berbeda. Seharusnya dengan persetujuan DPRD, Wali kota bisa membatalkan perjanjian kerja sama pengelolaan PLTS.

“Kalau banyak yang menyetujui, maka yang tidak setuju tidak akan muncul, itu yang jadi masalah.

Kalau di atas kertas sudah disetujui dan itu proses berlanjut silakan saja.

Tapi tidak semulus jalan tol. Karena nanti akan ada hambatan akan ada penolakan dalam perjalanan ini, dan akan memakan waktu yang lama, materi yang lama, dan kelelahan.

Jadi silakan saja berpikir secara efektif dan efisien kembali lagi pada political will kepala daerah,” tutupnya. (Are)

Editor: Donni