FP2I Desak Kapolri Tindak Tegas Pelanggaran Dugaan Pemalsuan Ijazah Oleh Oknum Anggota DPRD OI

713
FP2I usai melakukan audiensi langsung bersama Kapolda Sumsel Irjend Pol. Prof. Eko Indra Heri S didampingi Direskrimum Polda Sumsel pada Kamis (25/6/2020) yang lalu.

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Front Peduli Pendidikan Indonesia (FP2I) mendesak Kapolri menindak tegas pelanggar UU Sisdiknas dan Pemalsuan Dokumen baik ditingkat SD hingga ke Perguruan Tinggi. Hal itu menyusul adanya dugaan pemalsuan dokumen ijazah yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir 2019-2024, Provinsi Sumsel berinsial FS.

Bahkan, usai melakukan audensi dengan Kapolda Sumsel, Irjend Pol. Prof. Eko Indra Heri S, FP2I juga melayangkan surat kepada pihak Kabagreskrim Mabes Polri, terkait lambatnya proses penegakan hukum yang dilakukan Polda Sumsel, pasca dilaporkan oleh D.I (38) warga Jl. Sadar No.1485 Jakabaring Palembang dengan nomor: LPB/ 667/ VIII/ 2109/S Tertanggal 29 Agustus 2019.

“Sampai hari ini atau sudah hampir 1 tahun laporan tersebut sepertinya belum ada kejelasan, sebab faktanya tidak ada tindakan lebih lanjut atau kepastian hukum dari pihak kepolisian sumsel untuk melakukan akselerasi terkait proses Lidik atau Penyelidikan lebih lanjut. Jadi kami surati Kabagreskrim Polri agar proses penegakan hukumnya berjalan,” tegas Koordinator FP2I M. Sigit Muhaimin, S.H, dalam releasenya, yang diterima redaksi ini, Minggu (5/07/2020).

Menurut Sigit, perbuatan dugaan pemalsuan dokumen jelas sebuah tindakan kecurangan dan merupakan intellectual valsheid atau pemalsuan secara intelektual, yang bisa mencederai sistem pendidikan nasional.

Sebelumnya, lanjut Sigit, pihaknya telah melakukan audiensi langsung bersama Kapolda Sumsel Irjend Pol. Prof. Eko Indra Heri S didampingi Direskrimum Polda Sumsel pada Kamis (25/6/2020) lalu. Dalam audensi itu, FP2I mengungkapkan telah menemukan sketsa permasalahan dalam dunia pendidikan terutama di Sumatera Selatan terkait adanya temuan dugaan pemalsuan ijazah oleh oknum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir terpilih berinisial ‘FS’ pada Kontestasi Pileg 2019-2024.

“Oknum tersebut diduga kuat telah melanggar ketentuan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan pasal 68 ayat 2 bahwa Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),” terang Alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini.

Lebih lanjut dikatakan Sigit, pihaknya juga telah melakukan pengecekan secara Virtual dan menemukan bukti baru dugaan kuat pemalsuan ijazah yang bersangkutan. Pasalnya berdasarkan data yang didapat, bahwa registrasi Ijazah Terlapor atau Oknum DPRD Ogan Ilir ini, ditemukan dengan nama orang lain inisial ‘ZA’.

“Kami sangat heran sekali, apa sebenarnya yang terjadi dalam proses penegakan hukum di Reskrimum Polda Sumsel khususnya terkait dugaan tindakan pemalsuan Ijazah ini yang terkesan lamban penanganan proses hukumnya, kami FP2I juga sudah menyurati Kompolnas RI untuk mengawasi proses penegakan hukum yang seadil-adilnya, dan demi menjamin sistem pendidikan nasional,” jelasnya.

Selanjutnya, ia menyebutkan, dari hasil audiensi bersama Kapolda Sumsel yang belum genap satu bulan menjabat itu, FP2I menjelaskan kronologis permasalahan tersebut, sehingga Direskrimum diminta Kapolda memaparkan persoalan LP Dugaan ijazah Palsu ini. FP2I juga sempat menyanggah dan menyodorkan beberapa bukti kuat terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah, ketika Direskrimum menjelaskan bahwa pihaknya tidak menemukan bukti dalam kasus dugaan tersebut.

“Pada audiensi beberapa waktu lalu, saat kami sodorkan beberapa Bukti-bukti dugaan kuat pemalsuan dokumen dan dugaan ijazah Palsu milik oknum terlapor, Pak Kapolda sempat kaget, dan memerintahkan Direskrimum untuk memproses penyelesaian kasus tersebut dan bersurat ke dikti, namun Alhamdulillah kami sudah lebih dulu mendapat jawaban dari Dikti yang menjelaskan bahwa diduga kuat Dokumen Ijazah Oknum Dewan OI atau Pihak Terlapor dimaksud Perguruan Tinggi (PT) yang mengeluarkan Dokumen tersebut tidak terdaftar dan nomor registrasi ijazah terlapor atas nama orang lain dan dari PT yang berbeda,” bebernya.

FP2I juga mengultimatum semua elemen Dunia Pendidikan, terkhusus aparat penegak hukum, untuk dapat melakukan upaya proses penanganan perkara ini secara cepat. “Karena tindakan-tindakan mafia pendidikan seperti ini dapat menjadi ancaman terbesar dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumsel khususnya, Apalagi kita tau bersama Bapak Kapolda Sumsel yang kita banggakan juga merupakan seorang Akademisi (Profesor) tentu akan lebih bijak dan tegas menanggapi persoalan ini,” tukasnya.

Ditambahkan Sigit jika, hal tersebut juga masih belum ada tindakan dari Polda Sumsel dan Mabes Polri, maka pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kementerian Pendidikan di Jakarta untuk melakukan kampanye Internasional terkait proteksi terhadap praktik Mafia-mafia pendidikan di Indonesia.

Terpisah, Direskrimum Polda Sumsel, Kombes. Pol Hisar Siallagan saat dikonfirmasi awak media melalui Telepon mengaku bahwa pihaknya memang telah menerima audiensi dan juga sudah dua kali berkomunikasi terkait follow up hasil pertemuan bersama Kapolda beberapa waktu lalu.

“Perlu kami pertegas bahwa hingga saat ini kita masih menunggu jawaban surat dari Dikti, dan kasus hukum ini masih dalam proses Lidik lebih lanjut, kami harap semua pihak untuk bersabar,” tutupnya singkat. (*)

Laporan : Danu III Editor : Donni

New Subject

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here