FKMI Nilai Permen LHK Tidak Berkeadilan

0
226
Foto: Irfan

Sumateranews.co.id, PALEMBANG – Ditertibkannya Peraturan Pemerintah (Permen) LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 beberapa waktu lalu, mendapat respon dari Forum Kicau Mania Indonesia (FKMI) dan menilai jika Permen tersebut tidak berkeadilan.

Terlebih, FKMI menilai jika penelitian LIPI yang dijadikan dasar penertiban Permen tersebut, adalah hal yang tidak objektif, karena dalam pelaksanaannya dianggap  tidak pernah melibatkan masyarakat pencinta burung.

Agar – inspirasi sampai ke pemerintah pusat, FKMI berinisiatif melayangkan nota keberatan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumsel, Selasa (14/8).

Wakil FKMI perwakilan Sumsel, Boity mengatakan, jika setidaknya ada dua poin pertimbangan atas nota keberatan yang dilayangkan. Pertama soal hasil penelitian LIPI yang dijadikan dasar ditertibkannya Permen LKH tersebut. Kedua, FKMI menganggap jika perumusan peraturan perundang-undangan dengan tanpa memberi ruang partisipasi kepada masyarakat yang berkepentingan, telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik (Good Govermance).

Dengan adanya dua poin alasan tersebut, FKMI menuntut agar Menteri LHK mencabut Permen LKH yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat yang berkepentingan.

“Kami tetap menyampaikan penolakan terhadap Permen LHK melalui BKSDA Sumsel. Setelah hasil dari pertemuan tadi, sebelum ada jawaban atas penolakan itu kami berharap tidak ada tindakan-tindakan dari pihak BKSDA yang merugikan para pencinta satwa burung (FKMI). Tindakan yang kami maksud seperti razia atau penyitaan terhadap satwa burung yang dilindungi menurut Permen yang ada,” ujar ketua Yayasan BNR itu, seraya menambahkan pihaknya juga berharap agar BKSDA Sumsel merangkul anggota FKMI dalam proses pendataan.

Masih kata Boity, Permen LHK diharapkan tidak berlaku surut. Diharapkan aturan itu berlaku ke depan, atau burung yang telah dimiliki atau sudah dibeli oleh pedagang itu tidak berlaku. “Aturan itu seharusnya berlaku untuk oknum yang melakukan penangkapan di alam bebas. Kalau penangkaran tidak apa-apa asalkan sudah mengurus perizinan,” harapnya.

Ditambahkan perwakilan FKMI lainnya, Novriansyah yang juga merupakan Ketua Ronggolawe Nusantara Sumsel, pada dasarnya pihaknya tetap menolak Permen LHK kerena memasukkan empat jenis burung yang dianggap bukan satwa dilindungi.

“Kami berkumpul menyatakan nota keberatan dan menolak Permen LHK terkait masuknya burung jenis Murai Batu, Cicak Ijo, Anis Kembang, dan Jalak Uren. Keempat jenis burung itu tolong dikeluarkan karena jenis bukan satwa dilindungi,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jenis burung tersebut masih banyak dan tidak akan punah. “Walaupun katanya di hutan habis (punah), tetapi jenis itu sangat banyak di penangkaran apalagi di Sumsel. Kami menolak dan meminta Permen LHK direvisi,” jelasnya.

Pihaknya juga masih akan menunggu hasil dari tuntutan FKMI. “sebenarnya aksi hari ini dilakukan serentak di berbagai daerah. Namun, untuk di Jakarta dan Palembang, FKMI tidak melakukan aksi turun ke jalan untuk menjaga kondisi tetap kondusif jelang Asian Games,” jelasnya.

Kalaupun ada (aksi) gelombang kedua, lanjut Novriansyah, nanti akan dilakukan setelah Asian Games. “Kami berharap tidak ada pergerakan dari BKSDA yang dapat mengacaukan (merugikan) anggota FKMI. Silahkan lakukan pendataan tetapi bukan penyitaan,” ujarnya.

Sementara, Kepala BKSDA Sumsel, Genman Hasibuan menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan sedikitnya menghasilkan dua kesepakatan. Pertama, FKMI menyampaikan penolakan terhadap Permen LHK nomor 20/2018, dan akan disampaikan ke pusat (Kementerian LHK). Kedua, BKSDA Sumsel meminta agar anggota FKMI melakukan pendataan dan penandaan terhadap satwa burung yang dimiliki.

“Setelah data-datanya terkumpul, itu disampaikan kepada kami untuk proses lebih lanjut di dalam proses sertifikasi,” ungkapnya.

Terkait empat jenis burung yang diminta dikeluarkan dari dalam Permen, Genman mengatakan jika pada dasarnya, BKSDA Sumsel hanya menjelaskan kepada FKMI bahwa pemerintah membuat kebijakan terhadap jenis satwa burung yang mereka miliki, karena populasinya di alam habitat sudah terancam punah. Untuk mencegah kepunahan, maka dilakukanlah perlindungan.

“Memang dikatakan oleh FKMI bahwa empat jenis burung itu masih banyak, namun kenyataannya kebanyakan itu dipelihara. Kalau dipelihara berarti itu ditangkarkan, berarti (mereka) tinggal urus izin penangkaran saja,” kata Genman.

Jika merujuk ke peraturan, lanjut Genman, satwa burung di habitat alamnya itu dilarang untuk ditangkap. Namun jika hasil penangkaran boleh dimanfaatkan.

Dari informasi yang diperoleh, burung murai batu yang terkenal ada di Pagaralam. Namun, sekarang sudah tidak ada lagi. Hal itu berarti habitatnya di alam sudah rusak dan ditangkapi.

“Harapan kami setelah menjelaskan, FKMI bisa memahami Permen LHK. Namun dari pihak mereka sendiri, sepertinya masih menolak,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Permen LHK Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, memasukkan jenis burung berkicau sebagai satwa yang dianggap mengalami penurunan populasi di habitat alamnya lebih dari 50 persen.

Dengan pertimbangan tersebut, jenis burung berkicau yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar satwa yang dilindungi, menjadi dilindungi yang telah dimiliki, dipelihara, disimpan dan diperniagakan masyarakat.

 

Laporan : Irfan

Editor     : Syarif